JAKARTA, Index Sumut – Tingkat kepuasan pelanggan terhadap layanan logistik dan kepelabuhanan yang dikelola PT Pelabuhan Indonesia (Persero) / Pelindo berada pada level sangat tinggi.

Hal itu terungkap dalam Survei Nasional Indonesia Development Monitoring (IDM) tentang Kualitas Layanan Logistik dan Kepuasan Pelanggan di Pelindo.

Survei yang dilakukan pada 4 – 15 September 2026 ini melibatkan 470 responden valid dari 94 organisasi pengguna pelabuhan, dengan tingkat respons efektif 91,7%. Responden terdiri dari staf operasional, supervisor, manajer, dan eksekutif di perusahaan pelayaran, freight forwarding, perusahaan logistik, transportasi, serta eksportir-importir.

Dengan metodologi kuantitatif dan kerangka teori Stimulus-Organism-Response (S-O-R), survei ini memiliki Margin of Error +/-2,2% dan Tingkat Kepercayaan 95%.

Direktur Eksekutif IDM, Dedy Rohman mengatakan, pelabuhan adalah simpul krusial dalam perdagangan global. Karena itu, loyalitas pelanggan sangat ditentukan oleh keandalan, daya tanggap, efisiensi operasional, dan citra perusahaan.

“Hasil survei kami menunjukkan Pelindo berhasil menjaga kinerja operasional sebagai pendorong utama kepuasan dan loyalitas. Kepuasan pelanggan terbukti menjadi syarat mutlak loyalitas,” ujar Dedy Rohman dalam keterangannya, Jumat (25/9/2026).

TEMUAN UTAMA SURVEI

1. ASPEK LAYANAN INTI: DI ATAS 86% PUAS

Kecepatan & Keandalan: 88,1% responden menilai layanan Pelindo cepat dan dapat diandalkan. Sebanyak 10,6 responden menyatakan layanan yang lambat dan tidak bisa diandalkan. Kemudian ada 1,3% Responden tidak berikan jawabannya.

Keselamatan & Keamanan: 86,2% menilai Pelindo selalu menjamin keselamatan kapal, muatan, dan dokumen bebas kesalahan. Lalu ada 11,4% responden merasa tidak baik dan ada 2,4% responden tidak berikan jawabannya.

Harga Kompetitif: 89,1% menyatakan Pelindo menawarkan harga layanan yang kompetitif dan siap memenuhi kebutuhan kapan pun dan di mana pun. Namun dalam konteks ini ada 9,4% responden menilai tidak baik, lalu ada 1,5% responden tidak memberikan jawaban.

2. PROSES KERJA

Profesionalisme & Responsivitas: 89,3% responden menilai staf pelabuhan menunjukkan sikap profesional dan merespons cepat pertanyaan dan permintaan. Namun ada 7,8% responden menilai tidak baik dalam hal ini, lalu ada 2,9% responden tidak berikan jawabannya.

Kompetensi & Digitalisasi: 89,1% menilai staf memiliki pengetahuan yang baik tentang dokumentasi dan penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam pelayanan. Kemudian ada 7,3% responden menilai tidak baik dalam masalah ini lalu ada 3,6% responden tidak berikan jawabannya.

3. FAKTOR TERKAIT MANAJEMEN

Efisiensi Operasional: 88,8% responden menilai operasi dan manajemen pelabuhan sangat komprehensif dan efisien. Namun ada 10,1% responden menilai tidak baik dalam kontek ini kemudian ada 1,1% responden tidak berikan jawabannya.

Kompetensi Manajemen: 88,6% menilai manajemen memiliki pengetahuan dan kompetensi yang baik, termasuk penanganan insiden. Kemudian ada 8,5% responden memberikan persepsi tidak baik dalam konteks ini dan ada 2,9% responden tidak berikan jawabannya.

Perbaikan Berkelanjutan: 89,9% menyatakan Pelindo selalu mengumpulkan umpan balik pelanggan dan terus memperbaiki proses yang berorientasi pada pelanggan. Ini adalah angka tertinggi dalam survei. Tetapi ada 7,9% responden menilai tidak baik dalam konteks hal ini, dan ada 2,2% responden tidak memberikan jawabannya.

4. CITRA DAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL POSITIF

Reputasi & Jejaring: 89,3% menilai Pelindo memiliki hubungan baik dengan pelabuhan lain dan penyedia transportasi darat serta reputasi andal di pasar. Namun ada 8,2% responden menilai tidak baik dalam konteks ini, lalu ada 2,5% responden tidak memberikan jawabannya.

Keselamatan Operasi: 89,2% menilai Pelindo mengutamakan keselamatan operasi. Tapi ada 8,1% responden menilai hal ini tidak baik lalu ada 2,7% responden memilih tidak berikan jawabannya.

Tanggung Jawab Lingkungan: 89,9% menilai Pelindo memenuhi tanggung jawab sosial dan mengutamakan operasi yang bertanggung jawab terhadap lingkungan. Namun demikian ada 8,7% responden berikan penilaian tidak baik dalam hal ini, lalu ada 1,4% reponden tidak berikan jawabannya.

5. KEPUASAN & LOYALITAS TINGGI

Fasilitas & Infrastruktur: 88,7% puas dengan fasilitas, peralatan, dan infrastruktur Pelindo. Meski demikian ada 8,4% responden tidak puas dalam masalah ini. Dan ada 2,9% responden memilih tidak berikan jawabannya.

Kualitas Layanan: 88,5% puas secara keseluruhan dengan manajemen dan kualitas layanan. Tetapi ada 8,2% responden merasa tidak puas dalam konteks ini lalu ada 3,3% responden memilih tidak berikan jawabannya.

Loyalitas: 89,3% menyatakan akan merekomendasikan layanan Pelindo kepada mitra bisnis dan akan terus menggunakan layanan Pelindo. Namun ada 7,6% responden merasa tidak puas dengan konteks ini lalu ada 3,1% memilih tidak berikan jawabannya.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

IDM menyimpulkan bahwa kinerja layanan pelabuhan memberikan pengaruh paling kuat terhadap kepuasan pelanggan dibandingkan citra semata. Kepuasan pelanggan secara signifikan memediasi hubungan antara citra pelabuhan dan loyalitas.

Artinya, pelanggan setia bukan hanya karena merek Pelindo besar, tapi karena mereka merasakan langsung layanan yang andal, cepat, dan responsif.

Untuk menjaga tren positif ini, IDM memberikan rekomendasi kepada Manajemen Pelindo:

1. Memprioritaskan investasi pada keandalan jadwal sandar kapal, vessel turnaround time, dan transparansi informasi.

2. Melakukan modernisasi berkelanjutan pada infrastruktur, perluasan gudang, pengerukan alur pelayaran, dan pengadaan alat bongkar muat modern untuk mencegah kemacetan.

3. Memperkuat program pelatihan kompetensi SDM, khususnya komunikasi interpersonal, problem solving, dan kemampuan bahasa asing.

4. Membuka saluran hotline khusus untuk masukan pelanggan dan menerapkan sistem penghargaan berbasis kinerja.

“Digitalisasi dan layanan cerdas harus terus diperkuat. Temuan kami menunjukkan digitalisasi meningkatkan efisiensi dan responsivitas, yang berujung pada loyalitas,” pungkas Dedy.(R)

The post Survei IDM: 89,3% Pengguna Puas, Layanan Pelindo Dinilai Cepat, Andal, dan Berorientasi Pelanggan first appeared on Index Sumut.

JAKARTA, Index Sumut – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus memperkuat industri dana pensiun Indonesia dengan mendorong kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. Langkah ini dilakukan untuk memperluas perlindungan hari tua sekaligus meningkatkan peran dana pensiun sebagai investor institusional jangka panjang.

Upaya tersebut menjadi salah satu fokus dalam Indonesia Pension Fund Summit (IPFS) 2026 yang digelar pada 24–25 September 2026 di Jakarta, sebagai bagian dari rangkaian Bulan Dana Pensiun 2026.

Forum ini mempertemukan pemerintah, regulator, penyelenggara program pensiun wajib dan sukarela, asosiasi industri, pemberi kerja, akademisi, praktisi, serta berbagai pemangku kepentingan untuk membahas tantangan dan arah pengembangan ekosistem dana pensiun Indonesia.

Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi dalam penutupan IPFS, Jumat (25/9/2026) mengatakan, penguatan industri dana pensiun semakin penting di tengah perubahan struktur demografi dan meningkatnya usia harapan hidup masyarakat.

Menurutnya, kondisi tersebut perlu direspons dengan memperluas kepesertaan sekaligus meningkatkan kecukupan manfaat pensiun agar masyarakat dapat menjalani masa tua secara mandiri dan bermartabat.

“Agenda kita ke depan tentunya tidak cukup hanya fokus pada pertumbuhan industri. Tentu saja ini juga sangat penting tapi harus secara bersamaan antara pertumbuhan industri tentunya juga memastikan bahwa sistem dana pensiun semakin kuat, terintegrasi, inklusif, dan mampu memberikan manfaat yang memadai bagi masyarakat,” kata Friderica.

Harus Dimulai Sejak Bekerja

Friderica juga menekankan pentingnya meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mempersiapkan masa pensiun sejak awal usia produktif.

Persiapan pensiun, kata dia, seharusnya menjadi bagian dari perencanaan keuangan jangka panjang dan tidak hanya dilakukan ketika seseorang sudah mendekati usia pensiun.

“Jadi kalau kita bicara tentang persiapan pensiun, bukan nanti menjelang-menjelang, tetapi justru dari first day seseorang itu bekerja, sudah harus bisa memikirkan tentang retirement plan-nya seperti apa,” ujar Friderica.

Sementara itu, Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono menegaskan bahwa pengembangan dan pendalaman industri dana pensiun membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, OJK, pemberi kerja dan pekerja, asosiasi, serta penyelenggara program pensiun wajib dan sukarela.

“Terkait dengan kolaborasi, tentunya pengembangan dan pendalaman pasar industri dana pensiun tidak bisa kita lakukan sendiri-sendiri. Kita harus berkolaborasi,” ujar Ogi.

Menurut Ogi, kolaborasi tersebut dibutuhkan untuk memperkecil kesenjangan pelindungan pensiun atau pension gap, sekaligus memperkuat kontribusi dana pensiun terhadap pendalaman pasar keuangan.

Dana pensiun memiliki dua peran utama, yakni memberikan perlindungan finansial kepada masyarakat ketika memasuki masa pensiun dan menjadi investor institusional jangka panjang yang dapat mendukung pasar modal, pertumbuhan ekonomi, serta penyediaan pembiayaan jangka panjang.

Peserta 30,67 Juta Orang

Di tengah tantangan tersebut, industri dana pensiun Indonesia terus mencatatkan pertumbuhan.

Hingga Juli 2026, jumlah peserta dana pensiun mencapai sekitar 30,67 juta orang. Sementara itu, total aset dana pensiun telah mencapai Rp1.699,99 triliun, atau tumbuh 6,70 persen secara tahunan.

OJK juga mencatat rasio aset dana pensiun terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 8,22 persen pada 2025. Rasio tersebut ditargetkan meningkat menjadi 11,2 persen pada 2029 dan mencapai 60 persen pada 2045.

Namun, pertumbuhan aset dan jumlah peserta tersebut masih diikuti tantangan berupa kesenjangan perlindungan pensiun.

Pada 2026, tingkat literasi dana pensiun tercatat sebesar 22,21 persen, sedangkan tingkat inklusinya baru 5,10 persen.

Selain itu, replacement ratio atau rasio penggantian pendapatan setelah pensiun di Indonesia masih berada pada kisaran 15–20 persen, lebih rendah dibandingkan standar 40 persen.

OJK mengidentifikasi empat tantangan struktural dalam memperluas kepesertaan dana pensiun, yakni tingkat literasi, kemampuan masyarakat menyisihkan pendapatan atau affordability, akses dan kepesertaan atau accessibility, serta kepercayaan atau trust.

Perluasan akses juga dinilai penting bagi pekerja informal dan pekerja mandiri yang memiliki karakteristik pendapatan berbeda dibandingkan pekerja formal.

Untuk menjawab tantangan tersebut, OJK mendorong penciptaan sumber pertumbuhan baru melalui perluasan kepesertaan pekerja formal, pekerja mandiri, dan pekerja informal.

Selain itu, OJK mendorong pengembangan program dan produk yang lebih fleksibel, perluasan saluran distribusi melalui platform digital, serta penguatan kemitraan dalam ekosistem dana pensiun.

Ogi mengatakan, perluasan kepesertaan dan akses pada akhirnya dapat memperkuat kontribusi dana pensiun terhadap perekonomian nasional.

“Jadi dengan lebih banyak peserta, dengan lebih besar kontribusi dan akses yang lebih luas, kita berharap dana pensiun memberikan sebuah pool uang jangka panjang yang lebih besar dan stabil,” tambah Ogi.

Jangkau Ratusan Ribu Masyarakat

IPFS 2026 merupakan bagian dari rangkaian Bulan Dana Pensiun 2026 yang dicanangkan OJK bersama para pemangku kepentingan pada 6 September 2026.

Program tersebut bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya mempersiapkan masa pensiun sejak dini.

Sepanjang September 2026, berbagai kegiatan edukasi dan literasi dana pensiun digelar melalui kolaborasi OJK, BPJS Ketenagakerjaan, PT TASPEN (Persero), PT ASABRI (Persero), asosiasi dana pensiun, serta penyelenggara program pensiun.

Hingga 24 September 2026, telah terselenggara 107 kegiatan, yang terdiri dari: 56 kegiatan literasi secara onsite/offline, termasuk seminar dan workshop; 26 kampanye media sosial; 16 webinar; 6 podcast; 2 radio/TV talkshow; serta berbagai kegiatan lainnya.

Rangkaian kegiatan tersebut telah menjangkau lebih dari 18 ribu peserta secara langsung dan lebih dari 139 ribu masyarakat melalui kanal online.

Melalui Bulan Dana Pensiun 2026 dan IPFS 2026, OJK terus mendorong kolaborasi seluruh pemangku kepentingan untuk membangun ekosistem dana pensiun yang semakin inklusif, sehat, dan berkelanjutan.

Penguatan tersebut diarahkan agar sistem dana pensiun mampu memberikan perlindungan hari tua yang lebih baik sekaligus meningkatkan perannya sebagai investor institusional jangka panjang dalam mendukung pendalaman pasar keuangan nasional.

Kata kunci SEO utama: dana pensiun, OJK, dana pensiun Indonesia, pension gap, peserta dana pensiun, aset dana pensiun, Indonesia Pension Fund Summit 2026.

Kalau ingin, saya juga bisa membuatkan versi yang lebih “nendang” ala headline Waspada.id/NarasiBangsa.id, dengan lead yang lebih tajam dan fokus pada “Rp1.699 triliun vs pension gap”. (R)

The post OJK Sebut Dana Pensiun Capai Rp1.699 T, Pension Gap Masih Jadi Tantangan first appeared on Index Sumut.

MEDAN, Index Sumut – Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Medan melaksanakan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat melalui Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL), mengajak warga mengubah lahan pekarangan menjadi sumber pangan mandiri dan bernilai ekonomi. Kegiatan ini diikuti oleh masyarakat setempat, panitia pelaksana, tim lapangan, fasilitator serta mahasiswa Polbangtan Medan.

Kementerian Pertanian memberikan dukungan penuh pada program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) yang kini juga dikenal melalui optimalisasi Pekarangan Pangan Lestari (P2L) untuk memperkuat kemandirian pangan dari tingkat keluarga. Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman menyambut baik inisiatif ini.

“Ketahanan pangan tidak hanya dibangun di lahan luas, tetapi juga bermula dari rumah masing-masing. Pekarangan yang dirawat dengan baik adalah benteng pangan keluarga. Melalui KRPL, kita buktikan bahwa setiap jengkal tanah dapat memberi manfaat — memenuhi kebutuhan dapur sekaligus meningkatkan pendapatan warga,” kata Mentan Amran.

Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP), Idha Widi Arsanti menegaskan pentingnya pemberdayaan Masyarakat. Pengabdian seperti KRPL menjadikan ilmu pertanian benar-benar turun ke lapangan dan dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat.

“Ini adalah wujud nyata penyuluhan yang memberdayakan — mengajarkan warga mandiri menyediakan pangan sendiri dari lingkungan tempat tinggalnya,” kata Arsanti.

Kepala Pusat Pendidikan Pertanian (Kapusdiktan), Muhammad Amin menyatakan kegiatan ini selaras dengan visi pendidikan pertanian. Lulusan pertanian tidak hanya harus pintar di kelas, tetapi juga mampu turun ke tengah masyarakat.

“Program KRPL melatih mahasiswa sekaligus memberdayakan warga dalam mendaptkan dua manfaat sekaligus untuk ketahanan pangan yang kokoh dari tingkat keluarga,” kata Amin.

Dalam sambutannya, Direktur Polbangtan Medan, Nurliana Harahap menekankan bahwa pemanfaatan lahan tidak harus bergantung pada ketersediaan lahan yang luas.

“Kegiatan pengabdian masyarakat melalui program KRPL tentunya kita harus hadir di tengah masyarakat untuk memberdayakan segala potensi yang ada, karena kegiatan pertanian bukan harus dengan lahan yang luas, tetapi dapat dilakukan melalui pemanfaatan lahan pekarangan dengan berbagai pengembangan tanaman hortikultura,” kata Nurliana.

Sejalan dengan hal tersebut, Kepala Desa Lalang, Indrayani Nasution menyampaikan bahwa pemanfaatan pekarangan dapat memberikan manfaat langsung bagi kebutuhan pangan keluarga sekaligus berpotensi menambah pendapatan masyarakat.

“Dengan memanfaatkan pekarangannya masing-masing mempunyai hasil, minimal untuk ketersediaan dapurnya masing-masing dan jika bisa dapat menambah pendapatan,” ungkapnya.

Selanjutnya kegiatan penyerahan bibit secara simbolis kepada masyarakat dan sesi foto bersama. Pemberian bibit tersebut menjadi salah satu bentuk dukungan dalam pelaksanaan Program KRPL untuk mendorong masyarakat mulai memanfaatkan pekarangan sebagai sumber pangan keluarga.

Pada kesempatan yang sama, Wikka Sasvita, Dosen Polbangtan Medan menyampaikan materi mengenai budidaya tanaman sayuran. Materi tersebut memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai teknik budidaya sayuran serta cara memanfaatkan lahan pekarangan agar dapat menghasilkan pangan secara mandiri.

Tidak hanya mendapatkan materi secara teori, masyarakat juga ikut dalam pembuatan MOL (Mikroorganisme Lokal) yang dipandu oleh mahasiswa Polbangtan Medan. Melalui kegiatan ini, Masyarakat memperoleh pengalaman secara langsung mengenai proses pembuatan dan pemanfaatan MOL dalam mendukung kegiatan budidaya tanaman.

Beruntungnya masyarakat yang ikut dalam kegiatan ini mendapatkan gratis bibit cabai, bibit tomat, benih awi, benih bayam, benih kangkong, bibit seledri, bibit bawang merah, bibit pakchoy, polybag, NPK dan Urea. Semoga Masyarakat dapat memanfaatkan lingkungannya masing-masing dengan menanam bibit dari Polbangtan Medan. Bibit tersebut diharapkan menjadi langkah awal bagi masyarakat untuk menerapkan pengetahuan yang diperoleh selama kegiatan serta mengembangkan pemanfaatan pekarangan secara berkelanjutan.

Program KRPL ini tidak hanya menjadi sarana transfer pengetahuan, tetapi juga memberikan pengalaman praktis kepada masyarakat dalam budidaya tanaman dan pembuatan MOL. Dengan demikian, masyarakat diharapkan mampu menerapkan keterampilan yang diperoleh untuk menjadikan pekarangan sebagai lahan produktif yang dapat membantu memenuhi kebutuhan pangan keluarga.

Polbangtan Medan terus mendorong pemanfaatan potensi pekarangan sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan keluarga, meningkatkan keterampilan masyarakat, dan mendukung penerapan pertanian berkelanjutan. (R)

The post Pemanfaatan Pekarangan untuk Ketahanan Pangan, Polbangtan Kementan Gelar Pengabdian Masyarakat melalui Program KRPL first appeared on Index Sumut.

KOTARIH, Index Sumut — Wakil Bupati Serdang Bedagai (Sergai) yang juga Ketua Kwartir Cabang (Kwarcab) Gerakan Pramuka Serdang Bedagai, H. Adlin Tambunan melantik pengurus Majelis Pembimbing Ranting (Mabiran) dan Kwartir Ranting (Kwaran) Gerakan Pramuka Kecamatan Kotarih dan Kecamatan Silinda. Kegiatan tersebut berlangsung di Balai Umum Kecamatan Kotarih, Jumat (25/9).

Pelantikan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat organisasi Gerakan Pramuka di tingkat kecamatan, sekaligus meneguhkan komitmen para pengurus yang baru dilantik untuk menjalankan amanah dan tanggung jawab dalam membina serta mengembangkan kegiatan kepramukaan di wilayah masing-masing.

Dalam kesempatan tersebut, Adlin Tambunan menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh pengurus Mabiran dan Kwaran Gerakan Pramuka Kecamatan Kotarih dan Silinda yang telah dilantik. Ia berharap kepengurusan yang baru dapat segera menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab serta mampu membawa organisasi Pramuka semakin aktif dalam memberikan pembinaan kepada generasi muda.

“Selamat kepada seluruh pengurus Mabiran dan Kwaran Gerakan Pramuka Kecamatan Kotarih dan Silinda yang baru dilantik. Saya berharap amanah yang diberikan ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, penuh tanggung jawab dan dedikasi,” ujar Adlin.

Menurut Adlin, Gerakan Pramuka memiliki peran strategis dalam membentuk karakter generasi muda. Melalui berbagai kegiatan kepramukaan, para peserta didik tidak hanya memperoleh pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga dibentuk untuk memiliki sikap disiplin, mandiri, bertanggung jawab, memiliki kepedulian sosial, serta mampu bekerja sama dengan orang lain.

Oleh karena itu, keberadaan Mabiran dan Kwaran di tingkat kecamatan dinilai penting untuk memastikan pembinaan kepramukaan dapat berjalan secara terarah dan berkelanjutan. Pengurus diharapkan mampu membangun koordinasi yang baik dengan pemerintah kecamatan, sekolah, gugus depan, pembina Pramuka, serta seluruh elemen masyarakat.

“Pramuka bukan hanya tentang kegiatan di lapangan, tetapi bagaimana kita membentuk karakter generasi muda agar memiliki jiwa kepemimpinan, kedisiplinan, kemandirian dan kepedulian terhadap sesama. Untuk itu, saya berharap pengurus yang baru dilantik dapat terus menghidupkan kegiatan kepramukaan di kecamatan masing-masing,” lanjutnya.

Adlin juga mengajak seluruh jajaran Gerakan Pramuka untuk terus menjaga semangat kebersamaan dan gotong royong. Menurutnya, tantangan generasi muda ke depan semakin beragam sehingga diperlukan pembinaan yang mampu menanamkan nilai-nilai positif serta membekali mereka dengan keterampilan dan karakter yang kuat.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Mabiran dan Kwaran diharapkan tidak berjalan sendiri. Sinergi dan kolaborasi antara pengurus, pemerintah kecamatan, para pembina, gugus depan, orang tua, serta masyarakat menjadi bagian penting dalam mendukung keberhasilan program-program kepramukaan.

Lebih lanjut, Adlin menyampaikan bahwa Kwarcab Gerakan Pramuka Serdang Bedagai akan terus mendorong penguatan organisasi hingga ke tingkat ranting. Dengan organisasi yang semakin solid, diharapkan kegiatan kepramukaan dapat semakin berkembang dan menjangkau lebih banyak generasi muda di seluruh wilayah Kabupaten Serdang Bedagai.

Pelantikan pengurus Mabiran dan Kwaran Gerakan Pramuka Kecamatan Kotarih dan Silinda juga menjadi awal bagi para pengurus untuk menjalankan berbagai program pembinaan dan kegiatan yang dapat memberikan manfaat nyata bagi anggota Pramuka maupun masyarakat.

Adlin berharap para pengurus dapat menjaga kepercayaan dan amanah yang telah diberikan serta mampu menjalankan roda organisasi dengan penuh semangat.

“Jadikan pelantikan ini sebagai awal untuk bekerja dan memberikan kontribusi terbaik bagi Gerakan Pramuka. Mari kita bersama-sama membangun organisasi yang aktif, solid dan mampu memberikan ruang yang positif bagi generasi muda untuk berkembang,” pungkasnya.

Ketua Mabiran Gerakan Pramuka Kotarih yang dilantik adalah Camat Kotarih Tiurmawati Panjaitan dengan ketua Kwarannya Yompi Kurniawan. Ketua Mabiran Gerakan Pramuka Silinda yang dilantik adalah Camat Silinda Efraim Baru dengan Ketua Kwarannya Sahriadi. (Tk)

The post Wabup Sergai Lantik Pengurus Mabiran dan Kwaran Gerakan Pramuka Kecamatan Kotarih dan Silinda first appeared on Index Sumut.

* GM PLN: Kepedulian Harus Tumbuh Menjadi Gerakan Berkelanjutan

MEDAN, Index Sumut – Yayasan Baitul Maal (YBM) PLN Unit Induk Distribusi (UID) Sumatera Utara menggelar orientasi dan pengukuhan peserta program Generasi Cahaya Pintar (GENCAR) Sumatera Utara Batch III periode 2026–2027. Kegiatan yang dirangkai dengan penyaluran bantuan kepada anak yatim dan kaum dhuafa tersebut berlangsung di Aula Astakona, Kantor PLN UID Sumatera Utara, Medan, Kamis (24/9).

Kegiatan tersebut dihadiri General Manager PLN UID Sumatera Utara, Rizky Mochamad; Ketua YBM PLN UID Sumatera Utara, Dicky Hiwardi; Ketua Dewan Pimpinan Daerah Serikat Pekerja (DPD SP) PLN UID Sumatera Utara, Romy Ginting; jajaran manajemen dan pengurus YBM PLN; serta perwakilan Srikandi PLN, Persatuan Istri Karyawan dan Karyawati (PIKK), Ikatan Keluarga Pensiunan Listrik Negara (IKPLN), dan para muzaki di lingkungan PLN UID Sumatera Utara.

GENCAR merupakan program pembinaan YBM PLN yang bertujuan meningkatkan kapasitas generasi muda secara terarah dan berkelanjutan. Selain memperoleh dukungan pendidikan, para peserta dibekali penguatan karakter, kepemimpinan, kepedulian sosial, serta nilai-nilai keislaman agar tumbuh menjadi generasi mandiri dan mampu memberikan manfaat bagi masyarakat.

General Manager PLN UID Sumatera Utara, Rizky Mochamad, mengapresiasi konsistensi YBM PLN dalam mengelola zakat pegawai melalui berbagai program produktif yang memberikan dampak nyata bagi penerima manfaat.

“Program GENCAR menunjukkan bahwa kepedulian tidak berhenti pada pemberian bantuan. Kepedulian harus tumbuh menjadi gerakan pemberdayaan yang membuka kesempatan, membangun karakter, dan mempersiapkan generasi muda untuk menciptakan masa depan yang lebih baik,” ujar Rizky.

Menurut Rizky, keberlanjutan perusahaan tidak hanya dibangun melalui keandalan pelayanan kelistrikan, tetapi juga melalui kepedulian sosial serta hubungan yang harmonis dengan masyarakat. Oleh karena itu, YBM PLN memiliki peran penting dalam menghadirkan manfaat yang melampaui layanan kelistrikan.

“Energi sejatinya bukan hanya listrik yang menerangi rumah, tetapi juga harapan yang menyalakan semangat untuk belajar dan meraih cita-cita. Kami berharap peserta GENCAR Batch III memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya dan kelak menjadi penggerak kebaikan di lingkungannya,” tambah Rizky.

Ketua YBM PLN UID Sumatera Utara, Dicky Hiwardi, menjelaskan bahwa GENCAR dirancang sebagai ruang pembinaan bagi generasi muda potensial agar tumbuh menjadi pribadi yang berintegritas, berdaya saing, dan memiliki kepekaan sosial.

“Pengukuhan ini bukanlah akhir, melainkan awal dari proses pembinaan. Kami berharap seluruh peserta mengikuti setiap rangkaian program dengan sungguh-sungguh, terus meningkatkan kemampuan, memperkuat karakter, serta menjaga semangat untuk belajar dan berbagi manfaat,” kata Dicky.

Dicky menambahkan, berbagai program YBM PLN dapat terlaksana berkat zakat yang ditunaikan oleh pegawai Muslim PLN. Amanah tersebut dikelola dan disalurkan melalui program-program di bidang pendidikan, sosial kemanusiaan, kesehatan, dakwah, dan pemberdayaan ekonomi.

Pada kegiatan tersebut, YBM PLN UID Sumatera Utara juga menyerahkan bantuan kepada anak yatim dan kaum dhuafa. Bantuan diserahkan secara simbolis oleh General Manager PLN UID Sumatera Utara bersama jajaran manajemen dan pengurus YBM PLN sebagai wujud kepedulian serta upaya meringankan kebutuhan para penerima manfaat.

Melalui pengukuhan GENCAR Batch III dan penyaluran bantuan tersebut, YBM PLN UID Sumatera Utara berkomitmen terus memperluas manfaat zakat pegawai melalui program yang tepat sasaran, berkelanjutan, dan mampu mendorong kemandirian para penerima manfaat. (R)

The post YBM PLN UID Sumut Kukuhkan GENCAR Batch III first appeared on Index Sumut.

JAKARTA, Index Sumut – PLN Group resmi menjalin 5 (lima) kolaborasi strategis dengan estimasi nilai hingga Rp3,3 triliun dalam gelaran Electricity Connect 2026 di ICE BSD City pada Selasa (22/9). Kesepakatan ini menjadi langkah nyata Perseroan dalam mempercepat peta jalan transisi energi bersih sekaligus mewujudkan swasembada energi nasional.

Kolaborasi strategis ini terdiri dari inisiatif dedieselisasi terintegrasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) & Battery Energy Storage System (BESS) Hibrida di wilayah terisolasi, modernisasi Gardu Induk Tegangan Tinggi berbasis Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), penguatan rantai pasok & alih teknologi komponen kritis kelistrikan, pemeliharaan aset generator dan motor listrik, hingga ekspansi global layanan maintenance, repair, and overhaul (MRO) pembangkit di kawasan Asia-Pasifik.

Pada pembukaan agenda Electricity Connect 2026, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto telah mengarahkan agar Indonesia tetap konsisten mencapai komitmen Net Zero Emissions (NZE) demi mewujudkan kedaulatan energi nasional.

“Presiden Prabowo memerintahkan kepada kita bahwa Indonesia tetap akan konsisten untuk memenuhi target Net Zero Emissions kita di 2050 sampai dengan 2060. Caranya apa? Di RUPTL kita dorong (sekitar) 70% ada energi baru terbarukan dan kita menambah 100 gigawatt (GW) PLTS,” ujar Bahlil.

Dirinya merinci, program PLTS 100 GW membutuhkan total investasi sebesar Rp1.140 triliun. Program ini juga diproyeksikannya memberikan penghematan hingga Rp73,9 triliun per tahun. Selain itu, program ini diperkirakan mampu menyerap 5,518 juta tenaga kerja, menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 140,16 juta ton CO2, serta berpotensi menghasilkan nilai pasar karbon hingga Rp6,31 triliun.

Guna mengawal kedaulatan energi tersebut, Bahlil juga menggarisbawahi pentingnya keterlibatan ekosistem industri ketenagalistrikan agar potensi pasar yang besar ini memprioritaskan produk dalam negeri.

“Untuk bisa kita melakukan ini, maka harus ada kolaborasi antara pemerintah, akademisi, pengusaha. Dan kita mengharapkan, untuk memenuhi semua kebutuhan daripada proyek ini, kita akan memprioritaskan bahan-bahan produksi dari dalam negeri. Kalau di dalam negerinya tidak cukup kita juga akan membuka peluang untuk melakukan impor, tapi betul-betul selektif. Kita tidak ingin pasar dalam negeri diisi oleh produk-produk yang dari luar kemudian mematikan produk dalam negeri,” tegas Bahlil.

Senada, Ketua Dewan Pengawas Masyarakat Ketenagalistrikan Indonesia (MKI) sekaligus Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo menegaskan bahwa kedaulatan energi Indonesia harus berdiri di atas sistem kelistrikan yang mencukupi, andal, terjangkau, dan semakin bersih untuk menopang pertumbuhan ekonomi masyarakat dan industri.

“Sejalan dengan arahan Bapak Presiden Prabowo, Indonesia harus mandiri energi. Pengembangan infrastruktur kelistrikan menjadi momentumnya, apalagi kebutuhan listrik terus naik karena hilirisasi, pusat data, digitalisasi, dan elektrifikasi. Karena itu kami membangun satu sistem yang utuh, percepatan PLTS 100 GW, dukungan BESS, Green Enabling Super Grid, dan digitalisasi end-to-end. Dari sistem yang kuat ini, ketahanan dan kedaulatan energi Indonesia ditegakkan,” tegas Darmawan.

Darmawan memaparkan bahwa agenda Electricity Connect 2026 berperan sebagai ekosistem kolaboratif bagi Pemerintah dalam memberi arah kebijakan, PLN dalam menerjemahkan strategi, serta para mitra dan investor menyokong teknologi dan investasi yang menjanjikan.

“Indonesia memiliki sumber daya dan permintaan. Dunia memiliki teknologi, keahlian, dan modal. Forum ini mempertemukan kekuatan itu agar kerja sama langsung menjadi program yang nyata. Hari ini sudah ada wujudnya. Kolaborasi-kolaborasi strategis berhasil disepakati hingga mencapai Rp3,3 triliun,” ungkap Darmawan.

Darmawan menambahkan bahwa dampak dari ekosistem kolaborasi ini terukur langsung pada pertumbuhan ekonomi nasional serta peningkatan kesejahteraan masyarakat luas.

“Dari ekosistem ini lahir dampak yang terukur, investasi masuk, teknologi diadopsi, industri dalam negeri tumbuh, dan SDM semakin kuat. Ujungnya sesuai tujuan Bapak Presiden, lapangan kerja tercipta, kawasan bergerak, kemiskinan turun, dan kesejahteraan masyarakat lebih merata,” pungkas Darmawan. (R)

The post Electricity Connect 2026: PLN Group Teken 5 Kolaborasi Strategis, Estimasi Nilai hingga Rp3,3 Triliun first appeared on Index Sumut.

MEDAN, Index Sumut – Tekanan jual di pasar surat utang Amerika Serikat (AS) kembali menjadi perhatian pelaku pasar. Kondisi tersebut mendorong kenaikan imbal hasil US Treasury 10 tahun dan turut menekan nilai tukar rupiah yang kembali mendekati level Rp18.000 per dolar AS.

Pengamat Ekonomi Sumut, Gunawan Benjamin mengatakan, tekanan terhadap rupiah saat ini tidak hanya berkaitan dengan data ekonomi AS, tetapi lebih banyak dipengaruhi pergerakan pasar obligasi AS.

“Klaim pengangguran awal AS merealisasikan data yang lebih rendah dibandingkan dengan ekspektasi pasar. Initial jobless claim AS berada di angka 197 ribu jiwa. Penurunan tersebut bisa meredakan spekulasi kenaikan bunga acuan Bank Sentral AS untuk sementara waktu. Namun sayangnya pasar keuangan akan lebih fokus pada pasar obligasi AS dibandinglan data lainnya,” ujar Gunawan, Jumat (25/9).

Menurut Gunawan, kenaikan imbal hasil US Treasury menjadi sinyal penting bagi pasar keuangan global karena dapat meningkatkan daya tarik aset berbasis dolar AS. Dampaknya, mata uang negara berkembang, termasuk rupiah, berpotensi kembali mendapatkan tekanan.

“Imbal hasil US Treasury 10 tahun kembali naik dan menyentuh level tertingginya sejak tahun 2004. Imbal hasil tersebut sempat menyentuh 5.51% pada sesi perdagangan waktu AS. Sementara itu USD Index bergerak stabil dengan kecenderungan turun pada sesi perdagangan Asia. Kombinasi sentimen ini berpeluang menbuat Rupiah kesulitan untuk menguat,” jelasnya.

Pada perdagangan pagi, rupiah ditransaksikan melemah di kisaran Rp17.900 per dolar AS. Pelemahan tersebut membuat rupiah kembali mendekati level psikologis Rp18.000 per dolar AS.

Di tengah tekanan terhadap rupiah, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) justru masih mampu bergerak menguat pada pembukaan perdagangan di level 6.315. Pergerakan IHSG tersebut berbeda arah dengan mayoritas bursa saham Asia yang mengalami pelemahan.

Namun, Gunawan melihat ruang koreksi pada pasar saham domestik tetap terbuka. Salah satu sentimen yang perlu dicermati adalah kenaikan harga minyak mentah dunia, khususnya Brent, yang telah berada di sekitar US$105 per barel.

“Di sisi lain harga emas dunia masih alami tekanan di kisaran level $4.287 per ona troy, atau sekitar 2.48 juta per gram. Harga emas dunia masih kesulitan untuk menguat di tengah upaya perdamaian timur tengah untuk kembali membuka blokade selat hormuz. Justru saat ini kondisinya diperburuk dengan tekanan jual pasar obligasi yang kembali memperkuat rencana kenaikan bunga acuan The Fed,” katanya.

Gunawan menilai kombinasi kenaikan imbal hasil obligasi AS dan tingginya harga minyak menjadi dua faktor yang perlu diperhatikan pasar domestik. Kenaikan yield US Treasury dapat memperkuat tekanan terhadap rupiah, sementara harga minyak yang tinggi berpotensi meningkatkan tekanan terhadap neraca perdagangan dan inflasi apabila berlangsung dalam waktu lama.

Dengan kondisi tersebut, pergerakan rupiah akan sangat bergantung pada perkembangan pasar obligasi AS, arah dolar AS, serta dinamika harga komoditas global. Level Rp18.000 per dolar AS kembali menjadi perhatian pasar apabila tekanan terhadap aset emerging market berlanjut. (R)

The post Tekanan Jual Surat Utang Berlanjut, Rupiah Dekati Rp18.000 per Dolar AS first appeared on Index Sumut.

MEDAN, Index Sumut – KPPU Kanwil I melakukan kegiatan advokasi terkait Pelatihan Program Kepatuhan Persaingan Usaha Bagi Manajemen Grab Indonesia di Regional Sumatera Utara dan sekitarnya.

Kegiatan ini dihadiri oleh beberapa pejabat Grab Indonesia yaitu Chief of Public Affairs Tirza Munusamy, Director of West Indonesia Richard Adiya, Director of National public Affairs Metri Arrum dan Deputy Director Territory Strategy & Social Impact Clarina Andreny (Moderator) juga dihadiri oleh Komisioner KPPU Budi Joyo Santoso, Kepala Kanwil I KPPU Ridho Pamungkas beserta tim.

Chief of Public Affairs Grab Indonesia, Tirza Munusamy mengatakan bahwa manajemen Grab sudah mengikuti program kepatuhan sejak Tahun 2021. Selain itu sering melakukan penyuluhan melalui kegiatan sosialisasi dan workshop baik secara online dan offline kepada seluruh karyawan serta resmi mendapat sertifikasi program kepatuhan pada tanggal 26 Maret 2024.

Sementara itu, Komisioner KPPU RI Budi Joyo Santoso menyampaikan bahwa KPPU mempunyai peran strategis dalam menjaga iklim persaingan usaha yang sehat, serta memberi kepastian hukum serta mendorong kebijakan pemerintah yang pro terhadap kempetisi sesuai dengan tugas dan wewenangnya dalam mengemban UU No. 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Selain itu KPPU juga diberikan mandat untuk memastikan hubungan kemitraan antara pelaku usaha besar, menengah dengan UMKM berjalan secara adil, setara dan saling menguntungkan.

Budi menyampaikan perkembangan ekononi digital Indonesia juga menunjukkan pertumbuhan yang sangat signifikan. Hal ini terlihat dari nilai transaksi e-commerce yang terus meningkat. Pertumbuhan juga terjadi pada layanan digital, termasuk transportasi daring dan pembayaran digital, yang semakin terintegrasi dalam aktifitas sehari-hari masyarakat.

“Bagi transportasi daring, perkembangan tersebut menunjukan bahwa platform digital bukan sekedar layanan tetapi menjadi bagian penting dari ekosistem ekonomi dan mobilatas masyarakat dan membuka banyak peluang, bagi perusahaan, mitra pengemudi, UMKM, maupun masyarakat sebagai pengguna layanan,” ujarnya.

Budi menjelaskan bahwa Perpres No. 27 Tahun 2026 mengatur tentang penyesuaian pembagian pendapatan antara perusahaan aplikasi dengan pengemudi. Yang mana pengemudi merupakan pengusaha mikro dalam ekosistem UMKM. Perkembangan ini akan mendorong industri transportasi online untuk beradaptasi dan melakukan penyesuaian dari sisi hubungan antara platform dan pengemudi maupun dari sisi model bisnis perusahaan sehingga sejalan dengan prinsip persaingan usaha yang.

Ridho Pamungkas dalam paparannya menyampaikan bahwa dalam pasal 5 UU No. 5 Tahun 1999 dilarang untuk melakukan penetapan harga. Dalam ekosistem digital disampaikan bahwa larangan penetapan harga pada prinsipnya berkaitan dengan adanya perjanjian dengan pelaku usaha pesaing untuk menetapkan harga.

Oleh karena itu, kesamaan atau kemiripan harga yang ditemukan di pasar tidak serta merta dapat dipandang sebagai pelanggaran. Akan tetapi apabila terdapat perjanjian, kesepakatan, komunikasi, atau koordinasi dengan pesaing untuk menetapkan harga.

Langkah strategis yang dapat dilakukan manajemen untuk mencegah risiko pelanggaran yaitu meningkatkan pemahaman internal mengenai ketentuan persaingan usaha, memastikan komunikasi dengan pesaing agar tidak mengarah pada pertukaran informasi sensitif mengenai harga dan strategi bisnis, melakukan review terhadap mekanisme penetapan harga dan pricing, dan evaluasi terhadap pengguna algoritma dalam keputusan harga.

Ridho juga memberikan penjelasan terkait pasal 25 tentang penyalahgunaan posisi dominan. Dalam materi disampaikan bahwa perkembangan platform digital telah mengubah model bisnis dari sektor ride -hailing menjadi ekosistem digital dengan berbagai layanan.

Kondisi tersebut menimbulkan kebutuhan untuk melihat market power dan posisi pelaku usaha berdasarkan pasar bersangkutan tertentu. Pangsa pasar merupakan salah satu indikator dalam menilai posisi dominan, namun penilaian tetap perlu ditempatkan dalam kerangka ketentuan Pasal 25 UU No. 5 Tahun 1999.

Ridho menjelaskan bahwa algoritma dan pricing adalah bagian penting dalam pengelolahan platform digital. Penggunaan teknologi dalam penentuan harga perlu tetap memperhatikan prinsip persaingan usaha agar keputusan bisnis yang diambil secara otomatis maupun melalui sistem tidak menimbulkan resiko.

Melalui kegiatan advokasi ini, KPPU mendorong manajemen Grab Indonesia Regional Sumut dan sekitarnya untuk terus menjaga pertumbuhan bisnis sekaligus memastikan penggunaan market power dan kebijakan platform tetap sejalan degan prinsip persaingan usaha sehat. (R)

The post KPPU Dan Manajemen Grab Indonesia Sinergi Dalam Program Kepatuhan Persaingan Usaha first appeared on Index Sumut.

BIREUEN, Index Sumut – PT PLN (Persero) melalui Unit Induk Pembangunan Sumatera Bagian Utara (UIP SBU) berhasil menyelesaikan recovery Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 kilo Volt (kV) Arun–Bireuen pascabencana hidrometeorologi Aceh, pada 18 September 2026.

Pekerjaan recovery tersebut mencakup pembangunan tower baru pada jalur SUTT 150 kV Arun–Bireuen sebanyak 10 Tower yang terbagi dalam tiga segmen, meliputi satu tower pada segmen pertama, tiga tower pada segmen kedua, dan enam tower pada segmen ketiga dengan akumulasi panjang jaringan kedua sirkitnya dari tiga segmen tersebut sepanjang 4,07 Kilometer Router (kmr).

Pemulihan infrastruktur transmisi ini menjadi bagian dari upaya PLN dalam memperkuat keandalan sistem jaringan 150 kV pascabencana hidrometeorologi Aceh. Jalur SUTT Arun–Bireuen memiliki peran strategis sebagai salah satu backbone interkoneksi sistem kelistrikan Aceh dan Sumatera Utara.

Salah seorang warga yang berdomisili di sekitar lokasi proyek, Amir Syafrudin, mengapresiasi penyelesaian pemulihan jaringan transmisi yang dilakukan PLN. Menurutnya, keberadaan infrastruktur kelistrikan yang kembali berfungsi dengan baik memberikan dampak positif bagi masyarakat, khususnya dalam mendukung aktivitas sehari-hari.

“Sebagai warga yang tinggal di sekitar lokasi, kami mengapresiasi PLN yang telah menyelesaikan pemulihan jaringan ini. Kami berharap dengan selesainya pekerjaan ini, kondisi kelistrikan di wilayah kami semakin andal sehingga aktivitas masyarakat, usaha dan kebutuhan sehari-hari dapat berjalan dengan lebih baik. Kami juga berterima kasih karena selama proses pekerjaan PLN dan tim tetap berkoordinasi dengan masyarakat di sekitar lokasi,” ujar Amir.

General Manager PLN Unit Induk Pembangunan Sumatera Bagian Utara, Rizki Aftarianto, mengatakan penyelesaian recovery SUTT 150 kV Arun–Bireuen merupakan wujud komitmen PLN dalam mempercepat pemulihan sekaligus memperkuat infrastruktur ketenagalistrikan pascabencana.

“PLN terus memastikan infrastruktur ketenagalistrikan dapat kembali berfungsi secara optimal setelah terdampak bencana. Dengan selesainya recovery SUTT 150 kV Arun–Bireuen, keandalan sistem transmisi di Aceh semakin diperkuat dan kapasitas penyaluran meningkat dari 200 Megawatt (MW) menjadi 300 MW,” ujar Rizki.

Menurut Rizki, jaringan transmisi Arun–Bireuen memiliki peran strategis karena menjadi bagian dari backbone interkoneksi sistem kelistrikan Aceh dan Sumatera Utara. Penguatan jaringan tersebut juga memberikan ruang bagi sistem untuk menyalurkan energi listrik secara lebih optimal dan mendukung pertumbuhan kebutuhan listrik di wilayah Aceh.

“Pemulihan infrastruktur transmisi ini tidak hanya memastikan jaringan kembali beroperasi, tetapi juga memperkuat kemampuan sistem dalam menyalurkan tenaga listrik. PLN akan terus melakukan penguatan infrastruktur kelistrikan untuk memastikan pasokan listrik yang andal dan mendukung aktivitas masyarakat serta pertumbuhan ekonomi di Aceh,” tambah Rizki.

Rizki juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung proses recovery SUTT 150 kV Arun–Bireuen, baik dari internal PLN maupun pemangku kepentingan di daerah.

“Keberhasilan recovery ini merupakan hasil sinergi dan kolaborasi antara PLN UIP SBU, PLN UIP3B Sumatera, PLN UPP Sumbagut 1, PLN UPT Banda Aceh, PLN UP2B Sumbagut, PLN ULTG Langsa, PLN ULTG Banda Aceh, PT PLN Pusmanpro UPMK IV, PT Enam-Enam Group, Kejaksaan Tinggi Aceh, Kejaksaan Negeri Bireuen, Kejaksaan Negeri Lhokseumawe, Pemerintah Kabupaten Bireuen, BPN Kanwil Aceh, BPN Bireuen, dan BPN Lhokseumawe. Sinergi lintas sektor ini menjadi bagian penting dalam mempercepat pemulihan infrastruktur ketenagalistrikan pascabencana,” pungkas Rizki.

Sementara itu, Manager Unit Pelaksana Proyek (UPP) SBU 1, Bondan Pakso Dandu, menjelaskan bahwa pekerjaan recovery SUTT 150 kV Arun–Bireuen mencakup total 10 tower yang terbagi dalam tiga segmen, yaitu satu tower pada segmen pertama, tiga tower pada segmen kedua, dan enam tower pada segmen ketiga.

“Pekerjaan recovery SUTT 150 kV Arun–Bireuen telah dimulai setelah diterbitkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) pada 23 Februari 2026. Seluruh tahapan pekerjaan dilaksanakan secara terkoordinasi dengan memperhatikan standar teknis, aspek keselamatan dan kesehatan kerja (K3), serta kebutuhan keandalan sistem,” ujar Bondan.

Ia menambahkan, penyelesaian pekerjaan tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan kesiapan jaringan transmisi setelah bencana hidrometeorologi sekaligus mendukung peningkatan kemampuan penyaluran sistem.

“Dengan selesainya pekerjaan recovery ini, kapasitas penyaluran transmisi SUTT 150 kV Arun–Bireuen meningkat dari 200 MW menjadi 300 MW. Kami terus memastikan setiap tahapan pekerjaan memenuhi standar yang ditetapkan sehingga infrastruktur yang dipulihkan dapat mendukung keandalan sistem dalam jangka panjang,” tambah Bondan.

Menurut Bondan, keberhasilan pekerjaan tersebut tidak terlepas dari koordinasi dan kolaborasi berbagai pihak yang terlibat dalam proses pemulihan jaringan transmisi.

“Keberhasilan pekerjaan ini merupakan hasil sinergi dan kolaborasi seluruh pihak yang terlibat. Kami berkomitmen memastikan infrastruktur transmisi yang telah dipulihkan dapat beroperasi secara optimal dan memberikan kontribusi terhadap keandalan sistem kelistrikan Aceh dan Sumatera Utara,” terang Bondan.

Melalui penyelesaian recovery SUTT 150 kV Arun–Bireuen, PLN terus memperkuat keandalan sistem kelistrikan Aceh dan Sumatera Utara serta memastikan infrastruktur transmisi mampu mendukung penyaluran tenaga listrik secara aman, andal dan berkelanjutan. (R)

The post Perkuat Keandalan Sistem Kelistrikan Aceh Pascabencana, PLN Pulihkan Infrastruktur Ketenagalistrikan 150 kV Arun–Bireuen first appeared on Index Sumut.

MEDAN, Index Sumut – Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Medan dan Pemerintah Kota Tanjungbalai memperkuat sinergi dalam pengembangan sumber daya manusia pertanian melalui penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) kerjasama di bidang pendidikan.

Kerjasama tersebut mencakup berbagai aspek yang mendukung pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, sekaligus membuka ruang kolaborasi yang lebih luas antara perguruan tinggi vokasi pertanian dan pemerintah daerah.

Penandatanganan MoU ini dihadiri oleh Wali Kota Tanjungbalai, Wakil Wali Kota Tanjungbalai, Sekretaris Daerah Kota Tanjungbalai, serta jajaran Pemerintah Kota Tanjungbalai dan Polbangtan Medan, Kamis (24/9/2026) di ruang rapat Polbangtan Medan.

Kerjasama tersebut juga sejalan dengan arah Kementerian Pertanian dalam memperkuat pendidikan vokasi sebagai bagian dari strategi menyiapkan SDM pertanian yang kompeten, adaptif, berjiwa kewirausahaan, serta mampu menjawab kebutuhan pembangunan pertanian.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dalam berbagai kesempatan menegaskan bahwa lulusan pendidikan vokasi pertanian harus memiliki kemampuan untuk bekerja sekaligus menciptakan lapangan kerja. Amran mendorong lahirnya agripreneur muda yang mampu mengembangkan usaha pertanian berbasis inovasi dan teknologi.

“Jangan hanya berpikir menjadi pencari kerja. Mulailah berpikir usaha apa yang dapat dibangun, berapa orang yang dapat dipekerjakan, dan berapa petani yang dapat diajak bermitra. Saya ingin lahir agripreneur-agripreneur muda dari Polbangtan dan PEPI,” ujar Mentan Amran.

Sejalan dengan hal tersebut, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP), Idha Widi Arsanti, menyampaikan bahwa pendidikan vokasi pertanian diarahkan untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi teknis, kepemimpinan, kewirausahaan, serta mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan digitalisasi pertanian.

“Lulusan Polbangtan dan PEPI dipersiapkan tidak hanya sebagai pencari kerja, tetapi juga sebagai pencipta lapangan kerja yang mampu berkontribusi dalam pembangunan pertanian nasional,” ujar Idha Widi Arsanti.

Kepala Pusat Pendidikan Pertanian, Muhammad Amin mengatakan, kerjasama dengan pemerintah daerah dibutuhkan untuk sinergi pendidikan vokasi pertanian dengan pemerintah daerah.

Direktur Polbangtan Medan menyampaikan bahwa kerja sama dengan pemerintah daerah menjadi bagian penting dalam memperkuat ekosistem pendidikan vokasi pertanian. Menurutnya, pendidikan vokasi tidak hanya berorientasi menghasilkan lulusan yang siap bekerja, tetapi juga membentuk lulusan yang mampu menciptakan lapangan kerja.

“Alumni Polbangtan Medan kami bentuk bukan hanya menjadi job seeker, tetapi juga job creator. Karena itu, kami terus membangun kerja sama dengan berbagai perusahaan dan dunia usaha yang siap menerima alumni untuk bekerja dan mengembangkan kompetensinya,” ujar Direktur Polbangtan Medan.

Ia menambahkan, sinergi dengan pemerintah daerah diharapkan dapat memberikan ruang yang lebih luas bagi mahasiswa untuk memperoleh pengalaman praktis, melakukan penelitian, serta terlibat langsung dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

Sementara itu, Wali Kota Tanjungbalai, Mahyaruddin Salim Batubara menyampaikan apresiasi atas terjalinnya kerja sama dengan Polbangtan Medan. Menurutnya, kolaborasi tersebut menjadi peluang bagi Pemerintah Kota Tanjungbalai untuk mendorong generasi muda agar memiliki kompetensi dan pengetahuan di bidang pertanian.

“Kami berharap anak-anak kami dapat kami titipkan di Polbangtan untuk dididik menjadi insan pertanian yang memiliki ilmu, keterampilan, karakter, dan mampu berkontribusi bagi pembangunan pertanian,” ujar Wali Kota Tanjungbalai.

Wali Kota berharap kerja sama tersebut dapat terus dikembangkan dalam berbagai program yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat Kota Tanjungbalai, khususnya dalam peningkatan kapasitas generasi muda dan pengembangan sektor pertanian.

Melalui kolaborasi Polbangtan Medan dan Pemerintah Kota Tanjungbalai, diharapkan tercipta sinergi yang semakin kuat dalam mencetak generasi muda pertanian yang kompeten, profesional, berjiwa kewirausahaan, serta mampu menjadi bagian dari solusi dalam menjawab tantangan pembangunan pertanian dan regenerasi petani. (R)

The post Polbangtan Kementan dan Pemkot Tanjungbalai Perkuat Kolaborasi Pendidikan dan Tri Dharma Perguruan Tinggi first appeared on Index Sumut.