Index Sumut – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) bersama dengan Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) gelar High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Se-Sumatera Utara, di Aula Raja Inal Siregar Kantor Gubernur Sumut, Kamis (7/3/2024).

HLM kali ini mengusung tema “Mendorong Penguatan Pasokan dan Efisiensi Rantai Pasok dalam rangka Menghadapi HBKN Ramadhan dan Idul Fitri 2024 serta Akselerasi Perluasan dan Percepatan Digitalisasi Transaksi Pemerintah Daerah”.

Tema tersebut diambil untuk menetapkan langkah dan memperoleh arahan strategis dalam rangka menjaga stabilitas harga dan kesediaan pasokan menjelang Ramadhan dan Idul Fitri serta sebagai upaya mendorong perluasan dan percepatan digitalisasi transaksi pemerintah daerah

HLM TPID dan TP2DD dipimpin langsung oleh Pj Gubernur Sumatera Utara dan dihadiri oleh seluruh anggota TPID dan TP2DD Provinsi serta Kabupaten/Kota yang terdiri dari para kepala daerah atau yang mewakili, kepala OPD terkait, instansi vertikal dan unsur Forkopimda Provinsi.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumut, IGP Wira Kusuma dalam pemaparannya tentang langkah pengendalian inflasi menjelang HBKN dan percepatan TP2DD di Sumatera Utara menyampaikan, berdasarkan historis, perkembangan inflasi menunjukkan kecenderungan meningkat pada saat menjelang dan saat periode Ramadhan dan Idul Fitri. Komoditas pendorong inflasi pada periode tersebut bervariasi, namun didominasi komoditas pangan dan komoditas administered prices.

“Oleh karena itu, perlu diwaspadai terhadap kenaikan harga daging sapi, daging ayam ras, dan telur ayam ras serta tarif angkutan udara akibat tingginya permintaan menjelang Ramadhan dan Idul Fitri. Selain itu, harga komoditas beras diprakirakan akan tetap menjadi salah satu komoditas penyumbang inflasi hingga musim panen tiba pada akhir Maret/awal April 2024 mendatang,” ujar Wira Kusuma.

Dia menyebutkan, dalam rangka monitoring dan evaluasi strategi pengendalian inflasi Sumatera Utara dapat dilakukan melalui pemetaan strategi pengendalian inflasi 4K di Sumatera Utara seperti mengoptimalkan anggaran (BTT dan dana dekon) untuk gerakan pangan murah, implementasi sistem deteksi dini (early warning system), optimalisasi pasar murah melalui pasar murah keliling, melaksanakan kampanye belanja bijak untuk menjaga ekspektasi inflasi, dan pemberian subsidi ongkos angkut distribusi pangan yang tepat sasaran dan berkelanjutan.

Selain itu, pengendalian inflasi juga perlu didukung dengan akselerasi digitalisasi sistem pembayaran dan juga optimalisasi penggunaan anggaran fiskal yang efektif dan tepat sasaran, guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih efisien.

“Perkembangan Program Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) di Sumatera Utara khususnya ketersediaan kanal non tunai pada transaksi Penerimaan Asli Daerah telah menunjukkan angka optimal (99% non tunai). Meskipun demikian, dan aspek realisasi dapat dilakukan penguatan pemanfaatan kanal Non tunai khususnya QRIS,” ujarnya.

Dalam rangka mendukung penguatan dan perbaikan kinerja secara berkelanjutan dilakukan melalui tindak lanjut jangka pendek, seperti percepatan penyusunan Perkada guna mendukung implementasi KKI. Untuk tindak lanjut jangka panjang dilakukan melalui penguatan ekosistem digital pemda termasuk pemutakhiran & integrasi data.

Sementara itu, Pj. Gubernur Sumut, Hassanudin, dalam sambutannya menyampaikan perkembangan inflasi di Sumatera Utara secara keseluruhan tahun 2023 menunjukkan angka inflasi yang terkendali dengan angka 2,25% (yoy).

Untuk Februari 2024, gabungan 8 kabupaten/kota IHK mencatatkan inflasi 0,41% (mtm) atau 2,50% (yoy). Selain itu, apabila melihat data BPS, komoditas cabai merah menjadi penyumbang inflasi tertinggi pada bulan Februari 2024, yang kemudian diikuti dengan komoditas daging ayam ras, beras, dan minyak goreng.

Dari data historis tersebut, komoditas pangan menjadi penyumbang utama inflasi Sumatera Utara. Kemudian untuk menjaga stabilitas harga bahan pokok saat Menjelang HBKN Ramadhan dan Idul Fitri Pj Gubernur Sumut mendorong seluruh Bupati, Walikota, dan Pimpinan OPD secara aktif melaksanakan 9 arahan Menteri Dalam Negeri dalam Rapat Koordinasi Pengamanan Pasokan dan Harga Pangan Jelang Puasa dan Idulfitri 2024 yakni sebagai berikut:

1. Pemantauan harga dan stok untuk memastikan kebutuhan tersedia; 2. Rapat teknis tim pengendalian inflasi daerah; 3. Menjaga pasokan dan barang pokok penting; 4. Perencanaan gerakan menanam; 5. Melaksanakan operasi pasar murah; 6. Sidak ke pasar distributor agar tidak menahan barang; 7. Berkoordinasi dengan daerah penghasil komoditi untuk kelancaran pasokan; 8. Merealisasikan BTT untuk dukungan pengendalian inflasi; 9. Memberikan bantuan transportasi dari APBD.

Dalam pertemuan ini, Hassanudin juga mendorong dan menugaskan seluruh Bupati/Walikota serta kepala OPD terkait untuk mengoptimalisasi peran Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) dalam memonitoring perkembangan berbagai program elektronifikasi transaksi pemerintah daerah (ETPD). Tidak hanya dari sisi belanja daerah tetapi juga penerimaan daerah.

Penerimaan daerah berupa pajak dan retribusi yang semula masih diterima secara tunai dapat segera dilakukan transformasi menjadi non tunai dalam rangka good governance.

Hadirnya TP2DD tentunya untuk menjamin kebermanfaatan program elektronifikasi transaksi Pemda agar bermanfaat bagi ekonomi dan masyarakat melalui peningkatan pendapatan asli daerah.

Dalam HLM TPID & TP2DD kali ini turut diselenggarakan Capacity Building dengan mengundang pemateri dari Kementerian Perekonomian RI diantaranya, Andniansyah selaku Asisten Deputi Moneter dan Sektor Eksternal, dan Puji Gunawan selaku Asisten Deputi Perekonomian Daerah dan Sektor Ril.

Dalam paparannya Adriansyah menyampaikan langkah-langkah menjaga ketersediaan dan keterjangkauan harga di daerah pada Ramadhan dan Idulfitri 2024 berdasarkan Himbauan Menko Perekonomian dalam Surat No.PK.TPID/45/M.EKON/2/2024 yakni mengintensifkan pemantauan dan sinergi pengawasan, mengintensifkan optimalisasi intervensi pasar, memastikan ketersediaan stok dan pasokan komoditas pangan, memastikan kelancaran distribusi pasokan pangan, peninjauan dan koordinasi penetapan kebijakan tarif daerah serta moral suasion ekspektasi masyarakat terhadap ketersediaan bahan pokok.

Kemudian Puji Gunawan juga turut memberikan himbauan agar semangat dan komitmen TP2DD di Sumatera Utara terus terjaga untuk mendukung percepatan dan perluasan ETPD secara berkesinambungan, mempertahankan dan meningkatkan capaian Indeks ETPD pada Kategori Digital serta dapat meraih prestasi Kembali sebagai TP2DD Terbaik di Wilayah Sumatera pada Tahun 2024. (R)

The post BI Gelar HLM TPID & TPD2DD, Jaga Stabilitas Harga Dan Pasokan Jelang Ramdhan first appeared on Index Sumut.

Index Sumut – Kehadiran North Sumatera Invest (NSI) diharapkan mampu mendorong akselerasi investasi di Sumatera Utara (Sumut). Melalui kegiatan NSI Investment Challenge (NICe) 2024, setiap kabupaten/kota juga diharapkan dapat mengusulkan peluang-peluang investasi prospektif.

Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumut Arief S Trinugroho pada Rapat Koordinasi North Sumatera Invest & Launching NSI Investment Challenge (NICe) 2024 di Hotel Santika Premiere Dyandra Hotel, Jalan Kapten Maulana Lubis, Medan, Senin (26/2).

Disebutkan, NSI merupakan forum kerja sama lintas instansi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut, dengan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumut, untuk mengakselesari realisasi investasi.

Arief S Trinugroho yang juga merupakan Ketua NSI Sumut ini mengatakan, melihat outlook perekonomian Sumut, pertumbuhan ekonomi Sumut pada tahun 2024 berpotensi lebih baik, salah satunya melalui penguatan investasi. Prestasi itu tercermin dari realisasi investasi di Sumut pada tahun 2023 yang mencapai Rp39,06 triliun dari target RPJMD Sumut sebesar Rp38 triliun.

Sektor investasi yang mendominasi seperti listrik, gas, air bersih, industri makanan, transportasi, gudang, dan telekomunikasi. Realisasi investasi tersebut didominasi Kabupaten Simalungun, Kota Medan, dan Kabupaten Tapanuli Selatan.

“Untuk itu, melalui kegiatan ini, diharapkan kabupaten/kota lainnya turut termotivasi untuk terus mengakselerasi capaian realisasi investasi di daerahnya masing-masing,” kata Arief, di hadapan para peserta NSI yang berasal dari 33 kabupaten/kota di Sumut.

Dalam rangka mengakselerasi realisasi investasi tersebut, kata Arief, Provinsi Sumut terus berkolaborasi bersama Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumut melalui wadah NSI. Capaian kinerja tersebut tidak hanya tercermin dari berbagai kegiatan promosi investasi yang telah dilaksanakan, tetapi juga dari capaian realisasi investasi pada kegiatan NSI Day tahun 2022 sebesar Rp144,4 miliar, dan tahun 2023 mencapai Rp4,4 triliun.

Sebelumnya, Deputi Kepala Perwakilan BI Sumut Yura A Djalins mengatakan, pertemuan ini untuk mendiskusikan peluang investasi di Sumut, serta menjaga iklim investasi yang kondusif. Dalam menjaga iklim investasi agar tetap kondusif, diperlukan kondisi perekonomian yang mendukung.

“Pertumbuhan ekonomi di Sumut tumbuh secara tahun ke tahun. Pada tahun 2023, ekonomi Sumut tumbuh 5,01% lebih tinggi dibanding tahun 2022 sebesar 4,73%. Karena pertumbuhan ekonomi Sumut semakin baik, menunjukkan pertumbuhan ekonomi tetap residence di tengah ketidakpastian global yang masih berlanjut,” ujarnya.

Prospek pertumbuhan ekonomi di Sumut pada tahun 2024 diproyeksikan masih tinggi, yakni 4,5% sampai 5,3%. Dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Sumut secara berkelanjutan, investasi menjadi salah satu faktor penting, karena memiliki kontribusi signifikan dalam struktur perekonomian.

“Hal ini dikarenakan Sumut memiliki letak yang strategis, sumber daya alam, jumlah penduduk yang besar. Saya berharap realisasi akan ada pemerataan investasi, semoga Sumut dapat mengoptimalkan investasi di daerah dengan memberikan insentif bagi para investor,” pungkasnya. (R)

The post NICe 2024 Diharapkan Dorong Akselerasi Realisasi Investasi Di Sumut first appeared on Index Sumut.

Index Sumut – Pada perdagangan hari ini Rabu (21/2), Bank Indonesia akan memutuskan besaran bunga acuannya. Diproyeksikan, BI akan tetap mempertahankan besaran bunga acuan di level 6%.

Pengamat Pasar Keuangan Sumut, Gunawan Benjamin menyebutkan, sejauh ini belum ada terlihat potensi untuk pemangkasan suku bunga acuan dalam waktu dekat. Meskipun realisasi inflasi di tahun 2023 kemarin menunjukan bahwa inflasi masih di bawah target Bank Indonesia.

“Sehingga ruang penurunan suku bunga acuan terbuka, meskipun pertimbangan untuk meminimalisir dampak buruk terhadap Rupiah akibat penurunan bunga acuan harus dipertimbangkan dengan matang,” sebut Gunawan.

Dia menyebutkan, pagi ini mata uang Rupiah masih ditransaksikan melemah di level 15.680 per US Dolar. Imbal hasil US Treasury sejauh ini masih dalam tren naik, yang memicu tekanan pada mata uang rupiah.

Sementara itu, kinerja IHSG di sesi pembukaan perdagangan melemah ke level 7.345. Bukan hanya IHSG saja yang melemah, sejumlah bursa di Asia pada perdagangan hari ini juga terpantau mengalami pelemahan.

“Ditambah lagi minimnya sentimen pasar yang membuat IHSG secara teknikal rawan terkoreksi. Seiring dengan kenaikan IHSG di sesi perdagangan sebelumnya,” ujarnya.

Sementara itu, harga emas ditransaksikan menguat di level $2.026 per ons troy nya.

“Jelang FOMC minutes serta komentar dari pejabat The FED, membaiknya kinerja harga emas ditopang oleh ekspektasi dimana The FED akan memberikan sinyal yang lebih kuat kapan penurunan bunga acuan akan dimulai. Setelah serangkaian komentar Hawkish yang sempat berkembang sebelumnya,” pungkasnya. (R)

The post Jelang Putusan Bunga Acuan BI, IHSG Dan Rupiah Di Zona Merah first appeared on Index Sumut.

Index Sumut – Bank Indonesia (BI) mendukung pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan menutup kegiatan operasional pada hari Rabu, 14 Februari 2024.

Kepala Departemen Komunikasi BI, Erwin Haryono dalam siaran persnya menyebutkan, penutupan kegiatan operasional tersebut mengacu kepada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2024 tentang Hari Pemungutan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagai Hari Libur Nasional.

“Penetapan tersebut dilakukan untuk memberi kesempatan pihak terkait, jajaran pimpinan maupun pegawai Bank Indonesia, serta seluruh masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya,” ujarnya.

Disebutkan, pada hari libur nasional tersebut, masyarakat tetap dapat melakukan transaksi pembayaran dengan menggunakan layanan non-tunai BI-FAST serta seluruh kanal digital yang disediakan oleh penyedia jasa pembayaran.

“Kegiatan operasional Bank Indonesia akan kembali berjalan normal pada hari Kamis, 15 Februari 2024,” jelasnya. (R)

The post Dukung Pelaksanaan Pemilu, BI Tutup Kegiatan Operasional pada 14 Februari first appeared on Index Sumut.

Index Sumut – Arah kebijakan moneter Bank Indonesia pada 2024 tetap difokuskan pada tercapainya sasaran inflasi dan stabilitas nilai tukar Rupiah agar gejolak global tidak mengganggu stabilitas dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Arah kebijakan tersebut tertuang dalam Laporan Perekonomian Indonesia (LPI) 2023 yang diluncurkan Gubernur BI, Perry Warjiyo, Rabu (31/1).

Perry Warjiyo menyebutkan, gejolak perekonomian global diprakirakan masih akan berlanjut pada 2024, dan karenanya dapat mengancam ketahanan ekonomi nasional.

Secara khusus, tingginya suku bunga dan yield obligasi AS serta kuatnya mata uang Dolar AS berpotensi meningkatkan tekanan keluar aliran portofolio asing dan pelemahan nilai tukar Rupiah. Demikian pula, tingginya harga energi dan pangan dunia dapat merembet pada tekanan inflasi di dalam negeri.

“Dengan demikian, kebijakan moneter tahun 2024 perlu tetap fokus pada pengendalian inflasi dan stabilitas nilai tukar Rupiah sehingga ketahanan eksternal Indonesia tetap terjaga dan pertumbuhan ekonomi tetap berkelanjutan,” sebut Perry Warjiyo.

Dia menyampaikan, kebijakan moneter pro-stability ini akan ditempuh dengan empat instrumen pokok. Pertama, kebijakan suku bunga secara forward looking dan pre-emptive untuk mencapai sasaran inflasi yang ditetapkan Pemerintah.

Kedua, kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah agar tetap sejalan dengan pencapaian sasaran inflasi dan mendukung stabilitas eksternal.

Ketiga, operasi moneter pro-market untuk memperkuat efektivitas transmisi kebijakan Bank Indonesia ke pasar keuangan dan perekonomian, termasuk daya tarik masuknya aliran portofolio asing.

Keempat, pengelolaan lalu lintas devisa sesuai kaidah internasional untuk mendukung stabilitas eksternal dan kecukupan cadangan devisa.

Koordinasi dengan Pemerintah terus diperkuat untuk mengendalikan inflasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi, demikian pula dengan KSSK untuk terjaganya stabilitas sistem keuangan.

Disebutkan, kebijakan suku bunga Bank Indonesia terus diarahkan secara forward looking dan pre-emptive untuk mencapai sasaran inflasi yang ditetapkan pemerintah, yaitu 2,5±1% pada 2024 dan 2025.

Kemudian, kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah akan terus ditempuh untuk memitigasi dampak gejolak global terhadap pencapaian sasaran inflasi serta terjaganya stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan dalam mendukung pemulihan ekonomi nasional. (R)

The post 2024, BI Tetap Fokus Pada Sasaran Inflasi dan Stabilitas Rupiah first appeared on Index Sumut.

Index Sumut – Bank Indonesia (BI) menilai Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) pada Januari 2024 terjaga dalam kisaran sasaran 2,5±1%.

Berdasarkan data inflasi Badan Pusat Statistik yang telah menggunakan Survei Biaya Hidup (SBH) dengan tahun dasar baru 2022, inflasi IHK Januari 2024 tercatat sebesar 0,04% (mtm), sehingga secara tahunan menjadi 2,57% (yoy), lebih rendah dari inflasi IHK bulan sebelumnya sebesar 2,61% (yoy).

Kepala Departemen Komunikasi BI, Erwin Haryono dalam siaran persnya, Kamis (1/2), perkembangan inflasi IHK yang terjaga merupakan hasil dari konsistensi kebijakan moneter serta sinergi pengendalian inflasi antara Bank Indonesia dan Pemerintah (Pusat dan Daerah) dalam Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID) melalui penguatan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) di berbagai daerah.

“Ke d​epan, Bank Indonesia meyakini inflasi akan tetap terkendali dalam kisaran sasaran 2,5±1% pada 2024,” ujarnya.

Dia menyebutkan, inflasi inti pada Januari 2024 tercatat sebesar 0,20% (mtm), sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi bulan sebelumnya sebesar 0,14% (mtm).

Realisasi inflasi inti tersebut disumbang terutama oleh komoditas emas perhiasan, biaya sewa rumah, dan biaya kontrak rumah.

Secara tahunan, inflasi inti Januari 2024 tercatat sebesar 1,68% (yoy), lebih rendah dari inflasi bulan sebelumnya sebesar 1,80% (yoy).

Sementara itu, kelompok volatile food pada Januari 2024 mencatat inflasi sebesar 0,01% (mtm), menurun dari inflasi bulan sebelumnya sebesar 1,42% (mtm). Perkembangan tersebut didukung terutama oleh peningkatan pasokan komoditas aneka cabai seiring perbaikan produksi.

“Penurunan inflasi volatile food lebih lanjut tertahan oleh inflasi komoditas tomat, bawang merah, dan beras. Secara tahunan, kelompok volatile food mengalami inflasi 7,22% (yoy), lebih tinggi dari inflasi bulan sebelumnya sebesar 6,73% (yoy),” sebutnya.

Sedangkan kelompok administered prices pada Januari 2024 mengalami deflasi sebesar 0,48% (mtm), menurun dari inflasi bulan sebelumnya sebesar 0,39% (mtm).

Deflasi tersebut dipengaruhi oleh penurunan tarif angkutan udara pasca berakhirnya Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal dan Tahun Baru, serta penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi.

“Secara tahunan, inflasi kelompok administered prices tercatat sebesar 1,74% (yoy), relatif stabil dibandingkan dengan inflasi bulan sebelumnya sebesar 1,72% (yoy),” pungkasnya. (R)

The post Inflasi Januari 2024 Terjaga Dalam Kisaran Sasaran first appeared on Index Sumut.

Index Sumut – Bank Indonesia (BI) pada Rabu (31/1) lalu meluncurkan Laporan Perekonomian Indonesia (LPI) 2023. Laporan ini merupakan wujud transparansi pelaksanaan kebijakan Bank Indonesia kepada publik.

Laporan tersebut dilaksanakan sebagaimana amanat pasal 58 ayat (7) dari UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

LPI 2023 mengangkat tema “Sinergi Memperkuat Ketahanan dan Kebangkitan Ekonomi Nasional”, dan mengulas evaluasi pelaksanaan kebijakan Bank Indonesia pada 2023, serta arah kebijakan dan sasaran yang ingin dicapai pada 2024.

Selain itu, pembahasan penting yang turut diangkat dalam LPI 2023 ialah tentang Keketuaan Indonesia dalam ASEAN 2023 dan Penguatan Kebijakan Hilirisasi untuk Kebangkitan Ekonomi.

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menyampaikan 3 (tiga) pelajaran penting pada tahun 2023. Pertama, syukur, optimis, dan waspada. Bersyukur ekonomi Indonesia pada 2023 sebagai salah satu yang terbaik di dunia dengan stabilitas terjaga, di tengah tantangan gejolak perekonomian dunia.

“Optimis prospek perekonomian Indonesia 2024 akan lebih baik, namun tetap waspada dengan potensi risiko rambatan ketidakpastian global,” ujarnya.

Kedua, Bank Indonesia terus memperkuat bauran kebijakan. Kebijakan moneter difokuskan pada upaya menjaga stabilitas (pro-stability), sedangkan keempat kebijakan lainnya, yaitu kebijakan makroprudensial, sistem pembayaran, pendalaman pasar uang, serta ekonomi-keuangan inklusif dan hijau, diarahkan untuk turut mendorong pertumbuhan ekonomi (pro-growth).

Ketiga, sinergi bauran kebijakan ekonomi nasional. Bank Indonesia senantiasa memperkuat sinergi dengan Pemerintah, Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), asosiasi, dunia usaha, media massa, dan akademisi. Sinergi membawa pada ketahanan ekonomi 2023 dan kebangkitan menuju Indonesia Maju.

Tiga pesan penting Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo tersebut sejalan dengan isi LPI 2023, termasuk perlunya penguatan sinergi kebijakan untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi nasional.

Bank Indonesia meyakini bauran dan sinergi erat antara kebijakan pengelolaan ekonomi jangka pendek dengan kebijakan transformasi sektor riil akan mampu memperkuat dan mendorong lebih lanjut kebangkitan ekonomi nasional menuju Indonesia Maju.

Keberlanjutan transformasi sektor riil akan mendorong peningkatan kapasitas output potensial dalam jangka menengah sehingga ekonomi dapat tumbuh lebih tinggi dengan stabilitas yang tetap terjaga.

Uraian lebih lengkap laporan tentang pelaksanaan tugas 2023 dan arah kebijakan Bank Indonesia 2024 dapat diunduh dalam format digital, baik akses melalui aplikasi QR code maupun website Ba​nk Indonesia. (R)

The post BI Luncurkan Laporan Perekonomian Indonesia 2023 first appeared on Index Sumut.

Index Sumut – Di tengah tantangan pasar keuangan global di tahun 2024, Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo optimis mampu menyikapi kondisi tersebut melalui 3 (tiga) hal.

Pertama, keberhasilan Indonesia dalam menjaga proses pemulihan ekonomi patut disyukuri. Pemulihan tercermin dari pertumbuhan ekonomi yang meningkat, tingkat inflasi yang rendah, dan nilai tukar Rupiah yang menguat.

Kedua, optimisme diperlukan dalam menghadapi berbagai tantangan di tahun 2024, antara lain meningkatnya tensi geopolitik yang berpotensi menahan proses disinflasi dan risiko perlambatan ekonomi global yang lebih tajam. Menghadapi hal tersebut, BI telah meluncurkan inovasi dan program transformasi berbasis teknologi dan digitalisasi.

Ketiga, kolaborasi menjadi kunci menghadapi tantangan, termasuk menghadapi volatilitas di tahun 2024. Demikian disampaikan dalam rangkaian Forum Investasi Tahunan Bank Indonesia 2024, Senin (29/1).

Forum Investasi Tahunan merupakan flagship event Bank Indonesia sebagai sarana antar Bank Sentral untuk bertukar pikiran dan diskusi kebijakan terkait pengelolaan devisa. Pada tahun ini Forum Investasi mengangkat tema “Resiliency and Agility: Future-Proofing Forex Reserves”, diselenggarakan di Gedung Perkantoran Bank Indonesia, Jakarta.

Membuka rangkaian forum, pada seminar internasional bertajuk “Navigating the Complex Terrain”, Deputi Gubernur BI, Aida S. Budiman, menyoroti 3 (tiga) isu utama yang dinilai penting menjadi perhatian bagi bank sentral, yaitu: 1) Dinamika dalam dunia keuangan global di tahun 2024 yang diawali dengan optimisme yang memerlukan kewaspadaan; 2) Strategi kunci untuk menghadapi tantangan, dimana strategi bauran kebijakan BI mengacu pada Consistency, Innovation and Synergy (CIS); dan 3) Resiliensi cadangan devisa perlu tetap dijaga dalam mengantisipasi fluktuasi ekonomi dengan tetap memegang prinsip liquidity, security dan profitability. (R)

The post Gubernur BI Optimis Mampu Hadapi Tantangan Global first appeared on Index Sumut.

Index Sumut – Bank Indonesia terus memperkuat respons bauran kebijakan untuk menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Hal tersebut disampaikan Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo dalam Konferensi KSSK (Komite Stabilitas Sistem Keuangan) bersama Menteri Keuangan selaku ketua KSSK, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) di Jakarta, Selasa (30/1).

“Kebijakan moneter akan tetap difokuskan untuk menjaga stabilitas (pro-stability), sementara kebijakan makroprudensial, digitalisasi sistem pembayaran, pendalaman pasar uang, serta program ekonomi-keuangan inklusif dan hijau terus diarahkan untuk mendorong pertumbuhan (pro-growth),” ujar Perry Warjiyo.

Dia menyebutkan, sejalan dengan arah bauran kebijakan tersebut, BI mempertahankan BI-Rate pada level 6,00%.

“Keputusan mempertahankan BI-Rate pada level 6,00% tetap konsisten dengan fokus kebijakan moneter yang pro-stability, yaitu untuk penguatan stabilisasi nilai tukar Rupiah serta langkah pre-emptive dan forward looking untuk memastikan inflasi tetap terkendali dalam sasaran 2,5±1% pada 2024,” ujarnya.

Orang nomor satu di Bank Indonesia itu juga menyebutkan pihaknya akan terus memperkuat stabilisasi nilai Rupiah untuk mengendalikan imported inflation dan memitigasi dampak rambatan ketidakpastian pasar keuangan global.

Langkah-langkah tersebut dilakukan melalui antara lain, intervensi di pasar valas dengan fokus pada transaksi spot, Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF) ) dan Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder.

Kemudian melalui penguatan strategi operasi moneter yang pro-market untuk efektivitas kebijakan moneter, termasuk optimalisasi Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), Sekuritas Valas Bank Indonesia (SVBI), dan Sukuk Valas Bank Indonesia (SUVBI).

“Serta melalui penguatan koordinasi dengan Pemerintah, perbankan, dan dunia usaha untuk mendukung implementasi instrumen penempatan valas Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) sejalan dengan PP Nomor 36 Tahun 2023,” sebutnya.

Selain itu, disebutkan BI akan terus memperkuat stimulus kebijakan makroprudensial untuk mendorong kredit/pembiayaan perbankan. BI juga terus mendorong akselerasi digitalisasi sistem pembayaran untuk mempermudah transaksi masyarakat dan memperluas inklusi ekonomi keuangan digital.

BI juga terus mengarahkan seluruh kebijakan pendukung untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. BI memperkuat dan memperluas kerja sama internasional dengan bank sentral dan otoritas negara mitra.

Untuk menjaga stabilitas makrekonomi dan mendukung pertumbuhan ekonomi, lanjut Warjiyo, sinergi kebijakan Bank Indonesia dan kebijakan Pemerintah terus ditingkatkan.

“Bank Indonesia memperkuat koordinasi kebijakan dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan mitra strategis, termasuk program Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) di berbagai daerah dalam Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID), serta Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Transaksi Pemerintah Pusat dan Daerah (P2DD),” pungkasnya. (R)

The post BI Perkuat Bauran Kebijakan, Jaga Stabilitas Dan Pertumbuhan Ekonomi first appeared on Index Sumut.

Index Sumut – Pemerintah dan Bank Indonesia (BI) menyepakati untuk terus memperkuat sinergi kebijakan dalam menjaga inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) agar tetap dalam kisaran sasaran 2,5±1% pada 2024.

Hal tersebut disampaikan dalam High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Pusat (HLM TPIP) pada 29 Januari 2024 lalu, yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, dan dihadiri oleh Gubernur Bank Indonesia, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Plt. Kepala Badan Pusat Statistik, Direktur Utama BULOG, dan pejabat eselon I dan/atau setingkat perwakilan Kementerian/Lembaga anggota TPIP.

Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Erwin Haryono dalam siaran persnya menyebutkan, pemerintah dan Bank Indonesia akan menempuh tujuh langkah strategis pengendalian inflasi 2024 yakni:
1. Melaksanakan kebijakan moneter dan fiskal yang konsisten dengan upaya mendukung pengendalian inflasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi;
2. Mengendalikan inflasi kelompok Volatile Food agar dapat terkendali di bawah 5%, dengan fokus pada komoditas beras, aneka cabai, dan aneka bawang;
3. Menjaga ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi pangan untuk memitigasi risiko jangka pendek, termasuk mengantisipasi pergeseran musim panen dan peningkatan permintaan menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN);
4. Memperkuat ketahanan pangan melalui upaya peningkatan produktivitas dan hilirisasi pangan;
5. Memperkuat ketersediaan data pasokan pangan untuk mendukung perumusan kebijakan pengendalian inflasi;
6. Memperkuat sinergi Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP-TPID) antara lain melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP);
7. Memperkuat komunikasi untuk menjaga ekspektasi inflasi.

Disebutkan, sinergi kebijakan yang kuat antara Pemerintah dan Bank Indonesia turut menjaga inflasi IHK 2023 menurun dan terjaga dalam kisaran sasaran 3,0±1%. Capaian inflasi IHK 2023 sebesar 2,61% (yoy) lebih rendah dibandingkan capaian inflasi pada tahun sebelumnya sebesar 5,51% (yoy).

Hal ini didukung konsistensi kebijakan Bank Indonesia yang pro-stability diiringi sinergi erat Bank Indonesia bersama Pemerintah dalam TPIP-TPID melalui program GNPIP di berbagai daerah. Respons kebijakan diarahkan untuk menjaga keterjangkauan harga termasuk harga pangan, memperkuat ketersediaan pasokan, memastikan kelancaran distribusi, dan memperkuat strategi komunikasi, guna menahan tekanan inflasi.

Ke depan, TPIP akan terus memperkuat sinergi dengan melanjutkan implementasi kebijakan dan program kerja sebagaimana pada peta jalan pengendalian inflasi tahun 2022–2024, melalui penguatan program GNPIP di berbagai daerah.

Sinergi kebijakan yang ditempuh Pemerintah dan Bank Indonesia akan difokuskan pada implementasi berbagai inovasi program untuk memperkuat kesinambungan pasokan dan meningkatkan kelancaran distribusi.

Sebagai bentuk komitmen untuk memperkuat efektivitas upaya pengendalian inflasi tersebut, TPIP selanjutnya akan melaksanakan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi Tahun 2024 dengan tema “Pengamanan Produksi dan Peningkatan Efisiensi Rantai Pasok untuk Mendukung Stabilitas Harga”.

HLM TPIP juga menyepakati sasaran inflasi 3 (tiga) tahun ke depan sebagai tindak lanjut akan berakhirnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.101/PMK.010/2021 tentang Sasaran Inflasi Tahun 2022, 2023, dan 2024.

Selanjutnya sasaran inflasi tahun 2025, 2026, dan 2027 disepakati masing-masing sebesar 2,5±1%, yang kemudian ditetapkan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Sasaran inflasi tersebut diharapkan dapat menjangkar ekspektasi inflasi ke depan, menjaga daya saing perekonomian, dan mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. (R)

The post Pemerintah Dan BI Sepakati 7 Langkah Strategis Jaga Inflasi 2024 first appeared on Index Sumut.