Index Sumut – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara, Mhd. Jahari Sitepu, didampingi para Pimpinan Tinggi Pratama Kanwil Kemenkumham Sumut serta Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Labuhan Ruku membuka secara resmi kegiatan seminar layanan kenotariatan, Kamis (15/2).

Seminar yang diselenggarakan di Singapore City Hotel Batubara ini merupakan sebuah langkah maju dalam upaya meningkatkan kualitas dan profesional layanan kenotariatan di wilayah Sumatera Utara. Seminar kali ini mengusung tema “Menciptakan Notaris Yang Profesional, Akuntabel dan Berkepastian Hukum”.

Seminar ini diikuti oleh perwakilan notaris dan Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN) dari seluruh wilayah Sumatera Utara, menandakan betapa pentingnya event ini bagi perkembangan profesi notaris di masa depan.

Melalui kegiatan ini, para peserta diberikan wawasan dan pemahaman baru mengenai regulasi, inovasi layanan, serta tantangan yang dihadapi dalam praktik kenotariatan saat ini. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa setiap notaris dapat menjalankan tugasnya dengan lebih efektif, efisien, dan sesuai dengan standar etika yang berlaku.

Dalam sambutannya, Jahari menekankan pentingnya adaptasi terhadap perkembangan teknologi dalam praktik kenotariatan. Beliau mengajak para notaris untuk terus belajar dan berinovasi, agar dapat memberikan layanan yang lebih baik kepada masyarakat.

Hal ini sangat relevan, mengingat peran notaris sangat krusial dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, mulai dari bisnis hingga urusan pribadi masyarakat.

Selain itu Jahari mengingatkan para notaris akan pentingnya menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) kepada para pihak yang menggunakan jasanya, hal ini merupakan salah satu bentuk perlindungan yang diberikan negara kepada notaris dalam menjalankan profesinya sebagaimana di amanatkan perundang-undangan.

Seminar ini juga menjadi ajang diskusi dan tukar pikiran antara notaris dengan regulator serta stakeholder terkait lainnya, kegiatan seminar ini tidak hanya diharapkan dapat meningkatkan kapasitas profesional para notaris, tapi juga memperkuat sinergi antara notaris dengan berbagai pihak, demi menciptakan layanan kenotariatan yang berkualitas dan terpercaya bagi masyarakat Sumatera Utara. (R)

The post Kakanwil Sumut Buka Seminar Layanan Kenotariatan: Membangun Pelayanan Hukum Profesional dan Berkualitas first appeared on Index Sumut.

MEDAN, Index Sumut – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara (Kanwil Kumham Sumut) melakukan penandatangan Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Deli Serdang (DinkopUKM DS), di Ruang Rapat Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Kemenkumham Sumut, Selasa (7/11/2023).

Penandatanganan Perjanjian Kerjasama tersebut, dalam rangka penyebarluasan informasi dan pembentukan Loket Layanan Perseroan Perorangan dan Kekayaan Intelektual untuk meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat di Kabupaten Deli Serdang.

Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Alex Cosmas Pinem mewakili Kanwil Kemenkumham Sumut dalam sambutannya menyampikan apresiasinya kepada Dinas Koperasi dan UKM Kab. Deli Serdang atas kerja sama yang baik dalam memajukan UMK di wilayah.

Seperti yang telah diamati UMK dari tahun ke tahun masih kurang berkembang, oleh karena itu melalui Perseroan Perorangan dapat mendorong UMK ini menjadi lebih profesional dan nantinya menjadi usaha yang besar. Dengan adanya kerjasama dalam Loket Layanan Perseroan Perorangan dan Kekayaan Intelektual, diharapkan dapat menghindari biro-biro jasa yang menetapkan harga lebih besar dari yang resmi.

“Kita berharap UMK ini lebih maju kedepannya dan melalui layanan Perseroan Perorangan ini lebih terbantu. Semoga kerja sama ini bisa bermanfaat buat masyarakat khususnya pelaku UMK,” harap Alex.

Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Deli Serdang Adela Sari Lubis juga menyampaikan terima kasihnya kepada Kanwil Kemenkumham Sumut karena telah diberi kesempatan untuk meningkatkan UMK di Kab. Deli Serdang.

Kedepannya akan dilakukan sosialisasi kepada UMK dengan tetap berkoordinasi pada Kanwil Kemenkumham Sumut dan berharap kerja sama ini tidak berhenti pada PKS ini saja tetapi lanjut kepada kegiatan-kegiatan lainnya.

Turut hadir dalam kegiatan ini Kepala Bidang Pelayanan Hukum Yulius Manurung dan Kepala Subbidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum Surya Darma beserta jajaran. (R)

The post Kanwil Kumham Sumut Dan DinkopUKM DS Tandatangani PKS first appeared on Index Sumut.

MEDAN, Index Sumut – Dalam rangka penguatan tugas dan fungsi Majelis Pengawas Notaris dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara melaksanakan kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) Majelis Pengawas Notaris (MPN) Provinsi Sumatera Utara, di Hotel Radisson Medan, Rabu (18/10/2023).

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara Mhd. Jahari Sitepu yang membuka kegiatan tersebut dan juga selaku Keynote Speaker menyampaikan bahwa Notaris merupakan pejabat yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris untuk kepentingan pelayanan masyarakat.

“Oleh karenanya peran Notaris menjadi sangat penting dalam pembuatan akta autentik sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat, antara lain mencakup hubungan bisnis, kegiatan di bidang perbankan, pertanahan, kegiatan sosial, dan lain sebagainya ” ujarnya.

Jahari mengingatkan, dalam pembuatan akta, Notaris harus bertindak jujur, amanah dan tidak berpihak dan selesai menuangkan kehendak para pihak kedalam suatu akta, maka Notaris wajib membacakan akta di hadapan para penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi.

Khusus untuk pembuatan Akta Wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi dan Notaris sebagaimana terdapat dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Selain hal tersebut pada awal/kepala akta, wajib memuat nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris sebagaimana terdapat dalam Pasal 38 ayat (2) huruf d Undang-Undang jabatan Notaris. Selain itu Notaris juga wajib mempunyai hanya 1 (satu) kantor, yaitu di tempat kedudukannya sebagaimana terdapat dalam Pasal 19 ayat (1). Hal ini wajib dipatuhi oleh Notaris agar masyarakat mendapatkan pelayanan hukum yang benar-benar dapat menjamin kepastian hukum serta dapat dipertanggungjawabkan.

“Saya mengapresiasi acara ini, kiranya para peserta dapat berpartisipasi aktif dan dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk optimalisasi penguatan tugas dan fungsi Majelis Pengawas Notaris,” harap Jahari menutup sambutannya.

Kegiatan tersebut berlangsung selama 3 hari mulai tanggal 18 hingga 20 Oktober 2023, dengan mengundang narasumber dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Majelis Pengawas Pusat Notaris (MPPN), Majelis Kehormatan Notaris Wilayah (MKNW) Sumatera Utara, dan Ditreskrimum Polda Sumut.

Turut hadir dalam pembukaan kegiatan ini Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Alex Cosmas Pinem, Kepala Divisi Administrasi Sahata Marlen Situngkir, Kepala Divisi Keimigrasian Yan Wely Wiguna, Kepala Divisi Pemasyarakatan Rudy Fernando Sianturi beserta Pejabat dan Pegawai di lingkungan Kanwil Kemenkumham Sumut, dengan peserta berasal dari anggota Majelis Pengawas Wilayah (MPW), Majelis Pengawas Daerah (MPD) Wilayah Provinsi Sumatera dan unsur akademisi. (R)

The post Penguatan Tugas dan Fungsi Majelis Pengawas Notaris, Kakanwil Sumut Mhd. Jahari Sitepu Buka Rakor MPN first appeared on Index Sumut.

SAMOSIR, Index Sumut – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara (Kanwil Kumham Sumut) berkolaborasi dengan Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Disnaker Koperindag) Kab. Samosir menyelenggarakan Sosialisasi Perseroan Perorangan, di Marianna Resort & Convention, Senin (25/9/2023).

Kegiatan sosialisasi tersebut dihadiri para peserta yang merupakan pelaku UMK di Kabupaten Samosir dan juga instansi terkait lainnya. Sedangkan narasumber berasal dari Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Samosir, Garda Transfumi Kemenkop UKM RI, Kanwil DJP Sumut II KPP Pratama Balige dan Ditjen AHU.

Dalam kegiatan tersebut juga turut dilaksanakan penandatangan Perjanjian Kerjasama antara Kanwil Kemenkumham Sumut dengan Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Samosir terkait Penyebarluasan Informasi Perseroan Perorangan juga Pembentukan Loket Layanan Pendaftaran Perseroan Perorangan serta Perjanjian Kerjasama antara Kanwil Kemenkumham Sumut dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Samosir mengenai Pelayanan dan Perlindungan Kekayaan Intelektual.

Dalam pelaksanaan kegiatan juga turut dilakukan pendampingan permohonan Pendaftaran Perseroan kepada pelaku UMK oleh petugas layanan.

Pada kesempatan itu, Kanwil Kemenkumham Sumut juga mengunjungi Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Samosir untuk melakukan pembentukan Loket Layanan Pendaftaran Perseroan Perorangan pada Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Samosir pembentukan Loket Layanan sekaligus melakukan Training Of Trainer (ToT) bagi pegawai pada dinas tersebut terkait proses dan tata cara pendaftaran Perseroan Perorangan melalui website ptp.ahu.go.id.

Diharapkan pegawai tersebut dapat menjadi pelatih dan mampu mengajarkan materi tersebut kepada orang lain khususnya pada pelaku UMK yang ada di Kabupaten Samosir yang akan melakukan pendaftaran Perseroan Perorangan.

Dengan adanya pelaksanaan Sosialisasi Perseroan Perorangan dan penandatanganan Perjanjian Kerjasama serta pembentukan Loket Layanan Perseroan Perorangan ini diharapkan dapat mendongkrak jumlah pendaftaran Perseroan Perorangan di Samosir. (IR)

The post Dongkrak Jumlah Pendaftar, Kanwil Kumham Sumut Dan Disnaker Koperindag Samosir Sosialisasi Perseroan Perorangan first appeared on Index Sumut.