Menteri Komunikasi dan Informatika menyatakan pemanfaatan teknologi digital memiliki potensi besar untuk peningkatan layanan medis.

“Inovasi teknologi seperti Artificial Intelligence (AI) dan data analytics mampu meningkatkan efisiensi diagnosis dan rekomendasi medis kepada pasien dengan cepat dan aksesibel, membantu tenaga kesehatan melakukan tindakan medis hingga meningkatkan kualitas layanan kesehatan,” ungkapnya saat memberikan sambutan dalam Rapat Senat Terbuka Pengukuhan Profesor Bidang Ilmu Patalogi Anatomi Agung Putra di Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, Jawa Tengah, Kamis (14/12/2023).

Menkominfo menjelaskan adopsi teknologi digital dalam patologi anatomi telah mentransformasi proses histopatologi. Dulu memerlukan penggunaan mikroskop secara manual, kini menjadi sistem patologi digital. Menurutnya, sistem patologi digital seperti pencitraan digital, mikroskop virtual, hingga Whole Slide Imaging  (WSI) juga telah memungkinkan para patolog bekerja dengan gambar resolusi tinggi dari sampel jaringan secara elektronik.

“Sistem patologi digital turut memberikan kemudahan dalam memfasilitasi konsultasi jarak jauh, kolaborasi antara ahli dan penyimpanan data yang lebih efisien,” tuturnya.

Pandemi Covid-19 juga telah membuka luas adopsi teknologi digital di bidang kesehatan. Menteri Budi Arie menyatakan hal itu dapat dilihat dari kebutuhan layanan kesehatan yang cepat dan akurat telah mendorong berbagai inovasi teknologi.

“Namun, di balik beragam manfaat tersebut, pemanfaatan artificial intelligence pada dunia kesehatan juga dihadapkan pada beberapa tantangan,” ujarnya.

Menurut Menkominfo ada lima dampak penyalahgunaan teknologi AI, pertama, munculnya potensi pelanggaran prinsip pelindungan data pribadi pasien akibat ketidaksiapan infrastruktur dan tata kelola data.

Kedua, biaya yang relatif tinggi dalam proses adopsi AI. Dan ketiga mengakibatkan adanya potensi miskonsepsi penggunaan artificial intelligence dengan anggapan AI lebih kredibel dan efisien konsultasi medis tanpa penegakan diagnosis dari tenaga kesehatan.

“Potensi pelanggaran berikunya yang akan muncul yaitu terdapat bias dalam sistem AI apabila data yang digunakan untuk machine learning tidak representative terhadap semua populasi, sehingga bisa merugikan kelompok marginal. Terakhir, belum adanya regulasi dan aturan hukum tentang pemanfaatan teknologi AI di bidang kesehatan,” tuturnya.

Dalam acara itu hadir  Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Hendrar Prihadi, Walikota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu, Ketua Pembina Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Azhar Combo, Rektor Universitas Negeri Islam Sultan Agung Gunarto, Ketua Pengurus Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Periode 2023-2028 Bambang Tri Bawono, Profesor Bidang Ilmu Patologi Unissula, Agung Putra, serta seluruh jajaran Civitas Akademika Unissula. (R)