Index Sumut – Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menegaskan Pemerintah berkomitmen melindungi pelaku usaha dalam negeri dari serbuan produk luar.

“Indonesia tidak boleh hanya menjadi pasar produk-produk dari berbagai negara di dunia. Pemerintah mendukung perkembangan usaha produk-produk dan merek-merek lokal, termasuk di sektor kosmetik dan kecantikan,” tandasnya saat membuka Pameran Kecantikan Jakarta X Beauty 2023 di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (14/12/2023).

Lewat Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, Kemendag mengatur ekosistem perdagangan untuk memberi ruang usaha bagiproduk lokaluntuk berkembang lebih pesat.

“Kami dari Kemendag selalu mendukung pelaku usaha di bidang kecantikan. Sektor kecantikan ini permintaannya lebih tinggi dari suplai. Kalau kita tidak melindungi industri lokal kita, maka kita bisa diserbu dan Indonesia hanya menjadi pasar, terutama dari negara-negara yang produksinya luar biasa. Pendek kata, sebisa mungkin kami tata sehingga barang-barang kecantikan dari luar negeri tidak menyerbu industri kita di dalam negeri,” ungkap Mendag Zulkifli Hasan.

Tren permintaan dunia untuk produk kosmetik 2018—2022 adalah sebesar 5,13 persen, sementara tren penawarannya hanya 4,03 persen. Indonesia menempati posisi ke-27 eksportir produk kosmetik dengan pangsa pasar 0,49 persen.

Menurut Mendag Zulkifli Hasan, produk-produk kosmetik dan kecantikan dari luar negeri perlu melengkapi sejumlah persyaratan agar menjamin perlindungan konsumen di dalam negeri.

“Harus ada izin edar, kemudian harus ada jaminan kalau orang beli, terus ada masalah, bagaimana komplainnya,” ujarnya.

Mendag Zulkifli Hasan mengatakan pelaku usaha Indonesia harus mengikuti perkembangan dengan memanfaatkan platform niaga elektronik. Menurutnya, berusaha melalui platform elektronik merupakan suatu keniscayaan. Untuk itu, Kemendag memastikan agar ekosistem perniagaan digital dapat mendorong pertumbuhan industri lokal. (R)

The post Pemerintah Lindungi Pelaku Usaha Dalam Negeri dari Serbuan Produk Luar first appeared on Index Sumut.

Index Sumut – Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Sumut, Nurul Hasanudin menyebutkan, jumlah usaha pertanian tahun 2023 hasil ST2023 mengalami penurunan 11,25% dari tahun 2013 yang sebanyak 1.709.546 unit usaha.

Berdasarkan hasil pencacahan lengkap Sensus Pertanian 2023 (ST2023), jumlah usaha pertanian di Provinsi Sumatera Utara (Sumut) tahun 2023 sebanyak 1.517.141 unit.

Jumlah usaha tersebut didominasi oleh Usaha Pertanian Perorangan (UTP) sebanyak 1.516.399 unit atau 99,95%. Kemudian Perusahaan Pertanian Berbadan Hukum (UPB) sebanyak 435 unit (0,03%) dan Usaha Pertanian Lainnya (UTL) sebanyak 307 unit (0,02%).

“Hasil ST2023, UTP di Provinsi Sumut tahun 2023 sebanyak 1.516.399 unit, berkurang 11,26% dari tahun 2013 yang sebanyak 1.708.766 unit. UTP paling banyak terdapat di Kabupaten Langkat dengan jumlah 151.079 unit atau 10% dari UTP di Sumut,” ungkap Nurul Hasanudin pada Rakorda ST2023 dan Rilis Angka ST2023 Tahap 1, di Grand City Hall, Medan, Senin (4/12/2023).

Selanjutnya, kabupaten/kota dengan jumlah UTP terbanyak kedua dan ketiga yaitu Kabupaten Simalungun dan Deliserdang masing-masing sebanyak 137.426 unit (9,06%) dan 113.052 unit (7,46%). Sementara itu, UTP paling sedikit terdapat di Kota Tebing Tinggi dengan jumlah 3.164 unit atau 0,21% dari UTP di Sumut.

Hasan, sapaan akrab Nurul Hasanudin, mengatakan, untuk Rumah Tangga Usaha Pertanian (RTUP) hasil ST2023 tahun 2023 sebanyak 1.488.796 rumah tangga atau naik 12,13% dibandingkan tahun 2013 yang sebanyak 1.327.759 rumah tangga. Namun, seluruh subsektor mengalami penurunan jumlah RTUP kecuali subsektor hortikultura.

Hasan menyebutkan, keberagaman subsektor yang diusahakan RTUP tahun 2023 lebih kecil bila dibandingkan dengan RTUP tahun 2013.

RTUP Tanaman Pangan turun 12,85% menjadi 645.847 rumah tangga, RTUP Perkebunan turun 14,16% menjadi 805.923 rumah tangga, RTUP Peternakan turun 17,89% menjadi 439.005 rumah tangga, RTUP Perikanan turun 10,02% menjadi 68.320 rumah tangga, RTUP Kehutanan turun 65,67% menjadi 19.268 rumah tangga.

“Penurunan paling besar terjadi pada RTUP Jasa Pertanian yaitu 75,83% menjadi 12.510 rumah tangga. Sedangkan RTUP Hortikultura naik 4,65% menjadi 415.665 rumah tangga,” ujarnya.

Sementara itu, rasio UTP terhadap RTUP 2023 sebesar 1,02 yang berarti bahwa pada 100 RTUP akan terdapat 102 UTP. Rasio UTP terhadap RTUP 2023 lebih rendah 0,27 poin daripada tahun 2013 yang sebesar 1,29.

“Bersyukur kita sudah bisa merilis di 4 Desember ini untuk data tahap 1. Data-data terkait Sensus Pertanian ini akan menjadi satu bahan yang cukup untuk perencanaan kita terkait dengan sektor-sektor pertanian,” kata Hasan seraya menyebutkan, ST2023 ini dilaksanakan di bulan Juni dan Juli tahun 2023.

Hasan menambahkan, data ST2023 ini juga memotret sektor yang paling dominan di Sumut. Hal yang dipotret terkait dengan jumlah petani, produksi dan data lain yang bergerak disektor tersebut.

“Dari hasil ST2023 ini, sektor perkebunan menjadi yang paling dominan di Sumut. Meskipun ditanaman pangan cukup banyak, tapi yang paling dominan tetap di perkebunan,” katanya. (R)

The post Jumlah Usaha Pertanian Di Sumatera Utara Menurun first appeared on Index Sumut.

MEDAN, Index Sumut – Masa jabatan Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi dan Wakilnya Musa Rajeckshah (Ijeck) berakhir hari ini, Selasa (5/9/2023). Ridho Pamungkas, Kepala Kanwil I KPPU mengapresiasi kerja keras pasangan Edy dan Ijeck dalam mendukung terciptanya iklim persaingan usaha yang lebih baik selama periode memimpin Sumut sejak 2018.

Untuk menilai iklim persaingan usaha di suatu daerah, KPPU bekerjasama dengan UNPAD mengukur Indeks Persaingan Usaha. Indeks ini merupakan satu-satunya indikator persaingan usaha yang mencakup seluruh provinsi di Indonesia dan 15 (lima belas) sektor ekonomi.

Indeks tersebut diukur melalui survei terhadap 34 (tiga puluh empat) provinsi dengan responden yang mewakili berbagai institusi seperti Kamar Dagang dan Industri, akademisi, Bank Indonesia, dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi.

Dikatakan oleh Ridho, persaingan usaha menjadi salah satu instrumen pengendalian inflasi dengan cara meningkatkan daya beli masyarakat melalui peningkatan kesejahteraan, dan mencegah perilaku pelaku usaha melakukan praktik monopoli dengan menaikkan harga di atas kewajaran.

”Selama masa kepemimpinan Bapak Edy Rahmayadi sebagai Gubsu, secara umum, iklim persaingan usaha di Sumatera Utara selalu mengalami kenaikan skor dan peringkat,” ujar Ridho.

Berdasarkan perhitungan Indeks Persaingan Usaha, pada tahun 2020, Sumut menempati peringkat 28 dari 34 Provinsi dengan nilai rata-rata 4,37, kemudian meningkat di tahun 2021 dengan menempati peringkat 13 dan skor 4,99, dan terakhir di Tahun 2022, mendapatkan nilai rata-rata 5,18 dan menempati peringkat 9.

Sebagai bentuk apresiasi KPPU terhadap dukungan dan upaya pemerintah daerah dalam mendorong nilai-nilai persaingan usaha agar kebijakan ekonomi sejalan dengan prinsip persaingan dan kemitraan usaha sehat, KPPU menganugrahkan KPPU award atas dua kategori yaitu Persaingan Usaha dan Kemitraan.

Sejak tahun 2020, Provinsi Sumut selalu mendapatkan award dimana pada tahun 2020 mendapatkan KPPU Award peringkat pratama untuk kategori persaingan usaha di daerah, pada tahun 2021 mendapatkan KPPU Award peringkat pratama untuk kategori kemitraan usaha di daerah dan 2022 kembali mendapatkan KPPU Award peringkat pratama untuk kategori persaingan usaha di daerah.

Ridho berharap, pada masa kepemipinan selanjutnya, Bapak Hasanuddin selaku PJ. Gubernur Sumut dapat mempertahankan prestasi Edy Rahmayadi dalam menjaga iklim persaingan usaha di Sumut tetap tumbuh dan kondusif.

”Saya harap, PJ Gubernur tetap melibatkan KPPU secara lebih aktif dalam setiap penyusunan kebijakan ekonomi yang berkaitan dengan persaingan usaha dan kemitraan usaha yang sehat,” pungkasnya.

The post Lima Tahun Kepemimpinan Edy Rahmayadi, Indeks Persaingan Usaha Di Sumut Terus Meningkat first appeared on Index Sumut.