Jakarta, Index Sumut – Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati dan Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu), Thomas Djiwandono beserta delegasi menghadiri Pertemuan Tahunan Asian Development Bank (ADB) pada 3 – 6 Mei 2025 di Milan, Italia. Pertemuan Tahunan ADB ke-58 yang dihadiri oleh pemerintah, perusahaan swasta, organisasi masyarakat sipil, dan akademisi dari negara-negara anggota ADB tersebut mengambil tema “Sharing Experience, Building Tomorrow”.
Dalam siaran pers Kementerian Keuangan yang disampaikan Deni Surjantoro Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan disebutkan, dalam lawatan rangkaian Pertemuan Tahunan ADB ini, delegasi Indonesia mengawali dengan menghadiri pertemuan setingkat Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral (AFMGM) ASEAN+3. Pertemuan AFMGM+3 merupakan pertemuan tertutup untuk saling berbagi kebijakan fiskal yang diambil masing-masing negara dalam mendorong pertumbuhan, serta kebijakan dalam menangani tantangan yang timbul akibat populasi yang menua (aging population).
Agenda pertama AFMGM+3, Economic Review and Policy Dialogue (ERPD), membahas outlook perekonomian global dan kawasan yang disampaikan oleh ASEAN+3 Macroeconomic Research Office (AMRO), ADB, dan International Monetary Fund (IMF). Pada agenda tersebut, Menkeu menyampaikan pentingnya pemahaman fiskal yang tidak hanya dari sisi kebijakan yang ideal, tetapi juga implementasi kebijakan yang efektif. Menurut Menkeu, pelajaran dari pengalaman negara-negara lain ketika menghadapi tantangan, menjadi kunci dalam mencapai stabilitas dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Di tengah ketidakpastian global akibat proteksi tarif perdagangan, forum ASEAN+3 semakin menunjukkan perkembangan pesat dan menjadi contoh bagi dunia dalam penerapan praktik kebijakan yang tepat. Dalam pertemuan tersebut, para delegasi juga membahas penguatan kerja sama keuangan antar negara-negara ASEAN+3. Menkeu menyampaikan harapan terhadap ASEAN+3 yang dapat menjadi representasi wilayah yang mampu meredakan ketegangan dan menciptakan lebih banyak kepastian terhadap dinamika global saat ini.
Selanjutnya, pada agenda ADB Governors’ Business Session, delegasi Indonesia diwakili oleh Wamenkeu Thomas Djiwandono. Pada agenda tersebut, Wamenkeu menyampaikan pandangannya terkait ketidakpastian global akibat dari konflik, ketidakstabilan politik, serta tensi perdagangan yang memicu fragmentasi geoekonomi dan mengakibatkan kerentanan rantai pasok. Untuk mengatasi hal tersebut, Wamenkeu menekankan pentingnya multilateralisme yang dapat memberikan solusi yang saling menguntungkan, mendorong pertumbuhan inklusif, dan mengurangi ketimpangan untuk mencapai kesejahteraan bersama. Wamenkeu menyatakan ADB memainkan peran penting dalam mendukung upaya negara-negara anggota untuk memperkuat multilateralisme. Kemampuan ADB untuk memobilisasi sumber daya keuangan, pengetahuan yang luas, dan komitmennya yang kuat terhadap kerja sama regional membuat ADB sebagai mitra yang sangat diperlukan dalam membentuk sistem global yang lebih adil, responsif, dan tangguh.
Selain itu, pada agenda yang sama, Wamenkeu juga menyampaikan apresiasi atas dukungan ADB kepada Indonesia. Ke depan, Indonesia mendorong ADB untuk dapat memobilisasi lebih banyak investasi sektor swasta, mendukung sinergi pemerintah dan swasta, serta memperkuat policy-based lending untuk mendukung reformasi di negara-negara anggota ADB. Indonesia juga menegaskan kembali komitmen untuk bekerja sama dengan ADB dan seluruh negara anggota, antara lain melalui berbagi pengalaman untuk membangun masa depan Asia Pasifik yang lebih sejahtera.
Pada agenda ADB Governors’ Plenary, Wamenkeu menyampaikan pandangan mengenai integrasi Asia Pasifik melalui transformasi digital. Menurut Wamenkeu, pemerintah dapat mendorong transformasi digital yang inklusif dan berkelanjutan dengan menempatkannya sebagai salah satu inti dari agenda pembangunan nasional. Wamenkeu juga menyampaikan bahwa ADB dapat memainkan peran penting dalam mendanai infrastruktur pengembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), melalui mobilisasi modal swasta dan penguatan pembiayaan yang inovatif seperti opsi pembiayaan campuran (blended finance). Policy-based lending ADB yang dikombinasikan dengan bantuan teknis dan pembiayaan sektor swasta dapat mendukung reformasi dan harmonisasi digital regional. ADB diharapkan dapat memperkuat kolaborasi dengan asosiasi sub-regional seperti ASEAN. Kemitraan regional ini diharapkan dapat menstandardisasi peraturan, mendorong arus data lintas batas, dan meningkatkan dampak pembangunan.
Di sela-sela pertemuan utama, Menkeu dan Wamenkeu juga menghadiri berbagai pertemuan bilateral yang membahas update kondisi terkini dan kerja sama Indonesia dengan negara dan mitra pembangunan lainnya. Beberapa pertemuan diantaranya dilakukan dengan Menteri Keuangan Jepang, Katsunobu Kato; Menteri Keuangan Tiongkok, Lan Fo’an; President ADB, Masato Kanda; Vice President for East Asia and Pacific (EAP) World Bank (WB), Manuela Verro; dan Dean of ADBI, Bambang Brodjonegoro.
Pada pertemuan dengan Menteri Keuangan Jepang, Katsunobu Kato, kedua Menkeu membahas mengenai kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat (AS) dan tantangan atas perang tarif yang terjadi. Isu kebijakan tarif AS juga menjadi topik utama dalam pertemuan dengan Menteri Keuangan Tiongkok, Lan Fo’an. Selain itu, dalam pertemuan bilateral dengan Menkeu Tiongkok, dibahas pula mengenai penguatan kerja sama regional dalam ASEAN+3 serta peran AIIB dalam investasi infrastruktur. Pada pertemuan bilateral dengan Presiden ADB, Masato Kanda, Menkeu membahas isu mengenai integrasi regional dan upaya membangun kolaborasi dengan Eropa, serta dukungan ADB untuk meningkatkan investasi ke Indonesia di sektor-sektor prioritas dan pengembangan energi terbarukan di Indonesia.
Sementara dalam pertemuan bilateral bersama Vice President EAP WB, Manuela Verro, Wamenkeu Thomas berdiskusi mengenai perkembangan ekonomi global dan tantangannya ke depan. Dunia masih menghadapi tantangan global, meliputi peningkatan tingkat utang global khususnya di negara-negara berpendapatan rendah, tensi geopolitik dan economic fragmentation, hambatan perdagangan dan proteksionisme, risiko stabilitas keuangan, isu demografik, digitalisasi serta perpajakan internasional. Untuk itu Pemerintah meminta MDBs termasuk World Bank memperkuat kerja samanya dalam memprioritaskan sektor-sektor yang dapat menciptakan lapangan kerja berkualitas, mengurangi kemiskinan, dan memastikan pembangunan yang seimbang di seluruh wilayah dan masyarakat. Selanjutnya sejalan dengan agenda kerja sama MDBs dimaksud, pertemuan bilateral Wamenkeu dengan Dean of ADBI, Bambang Brodjonegoro, juga membahas kerja sama Indonesia dengan ADBI serta kontribusi Indonesia di ADBI.
Pertemuan tahunan ADB tersebut telah memberikan kesempatan bagi Indonesia untuk menegaskan pentingnya penguatan multilateralisme, reformasi kebijakan, dan transformasi digital demi mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif di kawasan Asia Pasifik. Ke depan, diharapkan akan tercipta kerja sama regional yang lebih erat, terutama dengan ADB sebagai mitra strategis dalam memobilisasi sumber daya dan mendukung kebijakan lintas batas untuk menciptakan masa depan Asia yang lebih sejahtera dan berkelanjutan. (R)
