JAKARTA, Index Sumut – Kementerian Kesehatan RI menegaskan komitmennya untuk mewujudkan eliminasi kanker leher rahim pada tahun 2030 melalui penguatan kebijakan dan layanan skrining yang terintegrasi.
Komitmen ini disampaikan Wakil Menteri Kesehatan RI, Prof. Dante Saksono Harbuwono, dalam Diseminasi Hasil Studi Implementasi untuk Mendukung Program ILP melalui Proyek Percontohan Skrining Kanker Leher Rahim dengan DNA HPV di Provinsi Jawa Timur.
Dilansir dari laman resmi Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Kesehatan RI, Wamenkes menekankan bahwa visi bebas kanker leher rahim bukan sekadar target kesehatan, melainkan bentuk nyata komitmen negara dalam melindungi kehidupan perempuan serta menjamin keberlangsungan generasi bangsa.
“Kanker leher rahim masih menjadi kanker terbanyak kedua pada perempuan di Indonesia. Sekitar 70 persen kasus baru terdiagnosis pada stadium lanjut, dan hampir 50 persen penderitanya kehilangan nyawa. Di balik angka ini, ada ibu, istri, dan anak perempuan yang memegang peran penting dalam keluarga dan masa depan bangsa,” ujar Wamenkes.
Menurutnya, persoalan kanker serviks harus dipandang sebagai masalah sistemik yang memerlukan solusi komprehensif, terintegrasi, dan berkelanjutan, bukan semata-mata persoalan medis.
Sebagai bagian dari komunitas global, Indonesia telah menyatakan komitmennya dalam World Health Assembly 2020 untuk mendukung agenda global eliminasi kanker serviks. Komitmen tersebut kemudian diwujudkan melalui penyusunan Rencana Aksi Nasional Eliminasi Kanker Leher Rahim Tahun 2023–2030 sebagai peta jalan nasional jangka panjang.
Wamenkes juga menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan Pilot Studi Skrining Kanker Leher Rahim dengan DNA HPV di Provinsi Jawa Timur yang didukung oleh Jhpiego, Roche, dan Biofarma. Studi ini dinilai memberikan gambaran nyata mengenai kesiapan layanan serta efektivitas strategi skrining di tingkat akar rumput.
“Pilot studi ini memberikan snapshot penting tentang kinerja kita dalam memperkuat layanan kanker serviks di lapangan. Pemerintah membutuhkan gambaran yang jujur dan kritis, mulai dari kesiapan fasilitas kesehatan hingga hambatan akses bagi kelompok kunci,” jelasnya.
Lebih lanjut, pemerintah berharap studi ini menghasilkan rekomendasi strategis yang dapat ditindaklanjuti bersama, khususnya dalam meningkatkan perilaku pencarian layanan kesehatan pada perempuan, penguatan tata kelola fasilitas kesehatan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan, serta inovasi program berbasis pemberdayaan masyarakat.
Wamenkes menegaskan bahwa eliminasi kanker leher rahim membutuhkan komitmen dan kolaborasi lintas sektor.
“Eliminasi kanker serviks adalah agenda bersama. Pemerintah menyambut dan mendukung kolaborasi strategis lintas sektor, karena penanganan kanker serviks membutuhkan kemitraan yang inklusif dan kemampuan kita untuk melangkah bersama melampaui sekat sektoral,” tegasnya. (R)
