JAKARTA, Index Sumut – Pesatnya perkembangan kecerdasan buatan (AI), komputasi awan (cloud), dan transformasi digital telah membuka peluang besar bagi dunia usaha. Namun di balik percepatan inovasi tersebut, ancaman siber dan risiko pengelolaan data semakin meningkat sehingga perusahaan dituntut membangun fondasi kepercayaan digital (digital trust) yang lebih kuat.
Di tengah lanskap digital yang semakin kompleks, perusahaan tidak lagi cukup hanya berfokus pada inovasi teknologi. Tata kelola yang baik, keamanan siber, perlindungan data, dan akuntabilitas kini menjadi faktor penting untuk menjaga keberlanjutan bisnis.
Urgensi tersebut semakin terasa di Indonesia. Data Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mencatat lebih dari 3,6 miliar anomali serangan siber terjadi sepanjang 2025. Angka tersebut menunjukkan bahwa ancaman siber kini bersifat masif dan berkelanjutan, bukan lagi insiden yang terjadi secara sporadis.
Di saat bersamaan, implementasi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) juga mempertegas bahwa pengelolaan dan perlindungan data telah menjadi isu strategis yang berdampak pada aspek hukum, finansial, hingga reputasi perusahaan.
Merespons kondisi tersebut, memperkuat layanan IT Advisory melalui penunjukan sebagai IT Advisory Partner.
Erikman dikenal memiliki pengalaman dalam mendampingi berbagai organisasi menghadapi tantangan teknologi, khususnya di bidang tata kelola teknologi informasi (IT Governance, Risk and Compliance/IT GRC), keamanan siber, privasi data, dan tata kelola AI. Pengalamannya mencakup berbagai sektor, mulai dari industri keuangan, BUMN, hingga perusahaan digital.
Menurut Erikman, perkembangan AI menghadirkan peluang besar bagi dunia usaha, tetapi sekaligus memunculkan risiko baru yang harus dikelola secara serius.
“Adopsi AI yang semakin cepat membuka peluang besar bagi bisnis, namun di saat yang sama juga menghadirkan risiko baru, seperti potensi penyalahgunaan data, bias algoritma, hingga kurangnya transparansi. Hal ini membuat kebutuhan akan tata kelola yang kuat dan pengawasan yang bertanggung jawab menjadi semakin krusial,” ujar Erikman.
Ia menilai tantangan terbesar yang dihadapi organisasi saat ini bukan hanya kompleksitas teknologi yang terus berkembang, melainkan bagaimana mengelola hubungan erat antara AI, keamanan siber, dan perlindungan data secara terpadu.
Menurutnya, ketiga aspek tersebut masih sering dikelola secara terpisah di banyak organisasi. Kondisi tersebut berpotensi menciptakan celah keamanan yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan siber.
Pandangan serupa disampaikan oleh yang menekankan pentingnya membangun kesadaran bersama di seluruh tingkatan organisasi.
“Pemahaman yang komprehensif dari seluruh pemangku kepentingan sangat dibutuhkan untuk membangun sinergi yang kuat. Dengan adanya kesadaran yang terintegrasi, organisasi tidak hanya lebih siap memitigasi risiko baru yang dibawa oleh AI, seperti potensi penyalahgunaan data dan bias algoritma, tetapi juga mampu memastikan kepatuhan terhadap regulasi, menjaga reputasi bisnis, dan pada akhirnya membangun fondasi digital trust yang berkelanjutan di mata publik,” ungkap Reza.
Menurut Reza, pendekatan yang terintegrasi akan membantu perusahaan menghadapi berbagai risiko baru yang muncul seiring meningkatnya pemanfaatan AI dalam operasional bisnis.
Sementara itu, menilai bahwa membangun kepercayaan digital saat ini membutuhkan pendekatan yang jauh lebih luas dibanding sekadar investasi teknologi.
Ia menegaskan bahwa organisasi harus memastikan tata kelola, budaya perusahaan, serta proses pengambilan keputusan berkembang seiring dengan percepatan inovasi digital yang terjadi.
Dengan semakin tingginya ancaman siber dan meningkatnya penggunaan AI di berbagai sektor, perusahaan dituntut tidak hanya berinvestasi pada teknologi, tetapi juga memperkuat tata kelola dan pengawasan yang terintegrasi. Langkah tersebut dinilai menjadi kunci dalam menjaga keamanan data, memenuhi tuntutan regulasi, serta membangun kepercayaan publik di era ekonomi digital. (ID)
