MEDAN, Index Sumut – Untuk menghasilkan data komoditas pangan yang lebih akurat, terukur dan penyajiannya lebih uptodate, Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan Kerangka Sampel Area (KSA) yang merupakan salah satu produk unggulan statistik produksi.
Statistisi Madya BPS Provinsi Sumatera Utara, Rita Herawaty Br Bangun menyebutkan, BPS mengembangkan alat atau metode ini untuk menghitung ketahanan pangan dari sisi produksi yang diharapkan penghitungan produksifitas lebih terukur dengan harapan pengukurannya lebih objektif sebab BPS langsung memotret dan mengamati fase tumbuh padi.
“KSA merupakan hasil kolaborasi bersama untuk peningkatan kualitas padi yang bertujuan memperbaiki metode pengumpulan padi menjadi lebih objektif karena ada peran teknologi di dalamnya serta menghasilkan data padi yang lebih akurat dan tepat waktu,” kata Rita dalam pemaparan materi bertajuk Mengenal Lebih Dekat KSA, pada Workshop Indikator Strategis untuk Insan Pers di Medan, Selasa (24/10/2023).
Rita menyebutkan, pengembangan KSA dilakukan untuk padi karena merupakan komoditas pangan yang dominan dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Selain itu biayanya juga lebih efektif karena berbasis android, dapat dipertanggungjawabkan karena lebh akurat dan terukur serta penyajiannya lebih uptodate.
“Dengan metode KSA, BPS bisa menyediakan informasi potensi luas panen untuk 3 bulan kedepan. Ini merupakan perwujudan kolaborasi antar kementerian didukung pihak terkait lainnya,” sebut Rita.
Sebelumnya, kata Rita, untuk perhitungan produksi padi BPS masih menggunakan metode lama menggunakan angka ramalan (ARAM) metodologi Eye Estimate untuk penghitungan produksi padi atau komoditas pangan lainnya.
“Nah ketika itu dirasakan penghitungan seperti ini kurang akurat karena masih menggunakan metode Eye Estimate, maka dikembangkanlah suatu metode penghitungan berbasis teknologi. Di tahun 2016 kita telah melakukan pengujian penghitungan produksi padi mengunakan metode KSA. Ini sebagai salah satu upaya perbaikan dalam penghitungan produksi, BPS bekerja sama dengan kementerian terkait dalam mengembangkan metode KSA,” papar Rita.
Rita menjelaskan, dalam mendukung ketahanan pangan, BPS berperan menghasilkan data indikator untuk monitoring ketahanan pangan dengan meyelenggarakann survei-survei. Selain itu BPS juga menghasilkan analisis, merumuskan kebijakan-kebijakan terkait pangan serta berupaya mewujudkan sistem satu data pangan sesuai Perpres No.39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia (SDI).
Kemudian, kata Rita, BPS saat ini mendorong kolaborasi lintas Kementerian dalam menyediakan data satu pangan pertanian Nasional. Karenanya setiap kegiatan dilakukan BPS berupaya untuk melakukan kolaborasi lintas kementrian dan lembaga.
Dalam mendukung ketahanan pangan dari berbagai kegiatan survei dilaksanakan ada beberapa data yang dihasilkan untuk mendukung kebijakan terkait ketahanan pangan seperti data luas panen, produktivitas produksi, data distribusi perdagangan, publikasi harga produsen gabah atau beras.
“Dari data yang dihasilkan tersebut merupakan dasar untuk menyusun perumusan kebijakan terkait pangan,” tutur Rita. (R)
