
Index Sumut – Jika mengacu kepada realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah di tahun 2023, maka ada 11 kabupaten/kota di Sumut yang mengalami defisit.
Pada dasarnya defisit memang tidak selalu buruk buat perekonomian, yang justru mencerminkan bahwa pemerintah kabupaten kota justru menerapkan model pembangunan yang ekspansif.
“Namun masalahnya bukan di situ, justru saya menemukan bahwa deifist ini tercipta karena anggaran pendapatannya justru lebih kecil dari realisasi pendapatan. Yang artinya banyak pemerintah kabupaten/kota yang tidak bisa mendongkrak pendapatannya, atau realisasi pendapatannya lebih kecil dari target anggaran pendapatan,” ujar Pengamat Ekonomi Sumut, Gunawan Benjamin, Selasa (31/12).
Menurutnya, ini bisa mengindikasikan bahwa pendapatan asli daerah (PAD) di masing-masing kabupaten/kota di Sumut tengah memburuk.
“Ada banyak pemicunya, namun saya berkesimpulan bahwa PAD yang melemah belakangan ini lebih dikarenakan oleh terpukulnya daya beli masyarakat. Khususnya terlihat dari kemampuan masyarakat yang melemah dalam membayar pajak,” ujarnya.
“Dan saya memperkirakan, di tahun 2024 ini berpeluang ada sekitar 20 kabupaten/kota yang berpotensi mengalami defisit. Dengan realisasi defisit tersebut tentunya sulit bagi kita mengharapkan adanya pertumbuhan ekonomi yang disumbang dari pengeluaran pemerintah (government spending),” ujarnya.
Menurutnya, defisit tersebut bisa disiasati dengan penerbitan obligasi daerah atau sukuk daerah, meskipun cara ini butuh waktu yang lama karena butuh persiapan yang tidak mudah dan memakan waktu.
Cara lain adalah bersinergi dengan Bank Pembangunan Daerah (Bank Sumut) untuk mencari solusi pemenuhan defisit serta kemungkinan pembiayaan, yang bisa digunakan dalam menstimulan perekonomian Sumut.
“Bukan tidak mungkin akan ada skema pembiayaan yang bisa digunakan agar roda perekonomian di pemerintah tingkat dua dapat diputar,” sebutnya.
Selanjutnya adalah, kerangka kebijakan pembangunan di pemerintah tingkat dua harus bisa linier (sejalan) dengan pemerintah provinsi. Ini bisa menghemat biaya dan dapat mencapai tujuan pembangunan yang sama.
“Jadi langkah awal untuk mensiasati potensi perlambatan ekonomi di Sumut adalah Pemda TK II bersinergi dengan Provinsi dan Bank Daerah. Agar pertumbuhan ekonomi Sumut tetap bisa diupayakan untuk tidak melambat di bawah 5%,” pungkasnya. (R)