BANYUASIN, Index Sumut – Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) menjadi strategi baru dalam menjaga stabilitas harga dan pasokan pangan guna mewujudkan ketahanan pangan nasional. Program ini diluncurkan sebagai respons atas semakin kompleksnya tantangan pengendalian inflasi pangan, mulai dari risiko perubahan iklim, cuaca ekstrem, hingga karakteristik komoditas pangan yang bersifat musiman.
Pendekatan yang diusung GPIPS bersifat inovatif, terintegrasi, dan berkelanjutan. Tidak hanya berfokus pada stabilisasi harga jangka pendek, tetapi juga memperkuat struktur pasokan pangan nasional secara menyeluruh.
Hal tersebut disampaikan Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI), Ricky P. Gozali, dalam pelaksanaan GPIPS Wilayah Sumatera 2026 di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, Rabu (11/2).
Ricky mengungkapkan, pada 2025 inflasi nasional tercatat sebesar 2,92 persen (year-on-year/yoy), masih berada dalam kisaran sasaran inflasi 2,5±1 persen. Capaian itu mencerminkan efektivitas bauran kebijakan dan sinergi pengendalian inflasi, khususnya sektor pangan.
Namun, pada Januari 2026 inflasi meningkat menjadi 3,55 persen (yoy), terutama didorong oleh kelompok pangan bergejolak. Kondisi ini menegaskan perlunya penguatan pengendalian inflasi pangan secara konsisten agar tetap berada pada kisaran 3–5 persen, sebagaimana amanat High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Pusat sebelumnya.
Dalam forum tersebut, BI menegaskan tiga strategi utama untuk menjaga ketahanan dan stabilitas harga pangan nasional.
Pertama, peningkatan produksi pangan, khususnya hortikultura, melalui antisipasi risiko cuaca dan iklim. Upaya ini dilakukan dengan pemanfaatan bibit unggul tahan cuaca, teknologi adaptif, serta pengaturan pola tanam antar-komoditas yang lebih terkoordinasi lintas waktu dan wilayah.
Kedua, memperlancar distribusi dan konektivitas antarwilayah guna memperkuat stabilitas harga. Hal ini ditempuh melalui peningkatan efisiensi logistik serta optimalisasi Kerja Sama Antardaerah (KAD) yang bersinergi dengan BUMN logistik untuk memperkuat rantai pasok.
Ketiga, penguatan sinergi pemerintah pusat dan daerah melalui pemanfaatan data neraca pangan untuk KAD serta penguatan peran BUMD atau perusahaan pangan daerah sebagai offtaker.
“Kolaborasi erat antara pemerintah pusat dan daerah, kementerian/lembaga, pelaku usaha, serta wakil rakyat menjadi kunci dalam menjaga stabilitas harga, memperkuat ketahanan pangan, memberdayakan petani, dan mendorong kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan,” ujar Ricky.
Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menekankan pentingnya inovasi dan pemanfaatan teknologi digital dalam mendukung ketahanan pangan. Melalui inovasi digital SiBenih dan Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP), Pemprov Sumsel dinilai berhasil membangun ekosistem pangan yang kuat dan tangguh.
Ia menyebut Sumatera Selatan sebagai salah satu sentra produksi pangan nasional dan produsen beras terbesar ketiga nasional, bahkan memperoleh penghargaan Satyalancana Wira Karya dari Presiden RI atas dukungan terhadap swasembada pangan nasional 2025.
GPIPS merupakan penguatan dari program sebelumnya, yakni Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi (GNPIP). Program ini menghadirkan tiga pembaruan utama, yaitu penguatan sisi hulu untuk menjamin ketersediaan pasokan, pengendalian inflasi yang lebih komprehensif untuk stabilisasi harga jangka pendek, serta penguatan sinergi pusat dan daerah dalam mendukung program prioritas pemerintah.
Kegiatan GPIPS Sumatera 2026 juga dirangkaikan dengan Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP–TPID) wilayah Sumatera yang menghasilkan tiga kesepakatan strategis.
Pertama, penguatan pengendalian inflasi menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional melalui stabilisasi harga pasar dan konektivitas pasokan regional.
Kedua, antisipasi risiko cuaca ekstrem melalui penguatan produksi berbasis adaptasi iklim dan perlindungan usaha tani.
Ketiga, percepatan pemulihan lahan pertanian terdampak bencana melalui penguatan sinergi satuan tugas terkait.
GPIPS Sumatera 2026 menjadi pembuka rangkaian GPIPS Nasional yang selanjutnya digelar di wilayah Jawa, Balinusra, Sulampua, dan Kalimantan.
Kegiatan ini juga diisi dengan temuwicara bersama petani dan UMKM, penyerahan bantuan sarana prasarana pertanian, business matching perbankan dan pelaku usaha, serta pemberangkatan truk komoditas kerja sama antardaerah.
Ke depan, BI bersama pemerintah pusat dan daerah akan terus memperkuat kolaborasi dalam mendukung ketahanan pangan dan pengendalian inflasi melalui mitigasi risiko cuaca ekstrem serta peningkatan efisiensi logistik pangan guna menjaga stabilitas harga dan kesejahteraan masyarakat. (R)
