JAKARTA, Index Sumut – Otoritas Jasa Keuangan terus memperkuat peran sektor jasa keuangan sebagai akselerator pertumbuhan ekonomi daerah melalui pembiayaan yang lebih inklusif, produktif, dan tepat sasaran, khususnya pada sektor unggulan berbasis potensi lokal.
Komitmen tersebut ditegaskan dalam Konferensi Nasional Pengembangan Ekonomi Daerah (KNPED) 2026 bertema “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Daerah melalui Sinergi Kebijakan Lintas Sektor” yang digelar di Balai Kartini, Senin (26/5).
Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi mengatakan, sinergi lintas lembaga menjadi kunci dalam mempercepat pembangunan ekonomi daerah. Kolaborasi tersebut melibatkan OJK, Bank Indonesia, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, pemerintah daerah, industri jasa keuangan, hingga kementerian teknis sektor riil.
“Berbagai tantangan dinamika global saat ini tidak boleh menurutkan optimisme Indonesia. Justru inilah saat untuk kita membuktikan bahwa kekuatan Indonesia salah satunya adalah dari kekuatan ekonomi di daerahnya. Mari kita cintai Indonesia dengan bersama-sama, bersinergi, berkolaborasi mendukung pertumbuhan ekonomi di daerah yang nantinya kita harapkan akan menyokong pertumbuhan ekonomi nasional supaya Indonesia ke depan semakin maju dan semakin sejahtera,” kata Friderica.
Konferensi tersebut dihadiri sejumlah pejabat tinggi negara dan kepala daerah, di antaranya Airlangga Hartarto, Mokhamad Misbakhun, Budi Santoso, Maman Abdurrahman, Juda Agung, Sudaryono, serta Bima Arya Sugiarto. Turut hadir pula Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Destri Damayanti serta sejumlah kepala daerah seperti Ahmad Luthfi, Herman Deru, Al Haris, dan Mahyeldi Ansharullah.
Friderica menjelaskan, sejak 2024 OJK telah mengembangkan Program Pengembangan Ekonomi Daerah (PED) yang fokus mengoptimalkan potensi ekonomi daerah melalui kolaborasi lintas sektor guna membangun ekosistem ekonomi yang berkelanjutan.
Hingga kini, Program PED telah diterapkan di 40 kabupaten dan kota dengan fokus pada sektor agrikultur dan ekonomi kreatif, termasuk di Sumatera Selatan, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan DKI Jakarta.
Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Hernawan Bekti Sasongko menegaskan program tersebut diharapkan memberi dampak nyata terhadap perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat.
“Kita terus mendorong PED ini semakin luas agar bisa memberikan kontribusi yang nyata di daerah melalui berbagai kolaborasi yang bisa membangun ekosistem program prioritas di daerahnya,” kata Hernawan.
Sementara itu, Airlangga Hartarto menilai pertumbuhan ekonomi nasional sangat bergantung pada kekuatan ekonomi daerah. Karena itu, pemerintah terus mendorong berbagai program strategis untuk memperkuat ekonomi regional.
“Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) senantiasa digenjot dan diharapkan dapat mendorong perekonomian di daerah. Pemerintah juga mendorong digitalisasi melalui berbagai kegiatan ekonomi. Selain itu, pemerintah juga mendorong industri semikonduktor di daerah, proses hilirisasi, serta mempersiapkan SDM yang andal,” kata Airlangga.
Ketua Komisi XI DPR RI Mokhamad Misbakhun menilai sektor jasa keuangan memiliki kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, terutama melalui penguatan pembiayaan UMKM dan peningkatan daya beli masyarakat.
“Saya memberikan apresiasi yang tinggi kepada OJK yang selalu ingin mengkonsolidasikan semua tugas sektor jasa keuangan dengan pemerintah daerah, kemudian membangun akselerasi Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD). Langkah ini menjadi tanggung jawab kita semua supaya pembangunan itu dirasakan oleh seluruh masyarakat di seluruh Indonesia,” kata Misbakhun.
Wakil Menteri Keuangan Juda Agung menambahkan bahwa kolaborasi pusat dan daerah menjadi faktor penting dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
“Kita harus bergerak bersama untuk mewujudkan ekonomi yang kuat. Ekonomi daerah yang kuat bukan hanya memiliki anggaran daerah yang besar tetapi bagaimana daerah mampu mengubah anggaran menjadi layanan, layanan menjadi produktivitas dan produktivitas menjadi kesejahteraan. Pertumbuhan tidak dimulai dari angka, pertumbuhan dimulai ketika kebijakan pusat dan daerah bergerak bersama dan manfaatnya dirasakan sampai rumah tangga,” kata Juda.
Fokus Pengembangan Ekonomi Daerah
OJK menjelaskan Program PED dijalankan melalui sejumlah tahapan, mulai dari pemetaan potensi unggulan daerah melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), penguatan kolaborasi lintas pemangku kepentingan, peningkatan kapasitas pembiayaan sektor jasa keuangan dan sektor riil, hingga pemanfaatan produk keuangan untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi daerah.
Di Sumatera Selatan, program PED difokuskan pada pengembangan ekosistem kopi dari hulu hingga hilir. Produksi kopi Indonesia pada 2025 mencapai 832,7 ribu ton dan berpotensi meningkat menjadi 1,2 juta ton per tahun dengan dukungan optimalisasi lahan dan industri olahan kopi bernilai hingga Rp129 triliun.
Sementara di Jawa Timur, program diarahkan pada pengembangan ekosistem susu sapi perah yang memiliki nilai ekonomi mencapai Rp49,5 triliun melalui peningkatan produktivitas, adopsi teknologi, dan perluasan akses pembiayaan.
Adapun di Jawa Tengah, PED mendukung ketahanan pangan melalui pengembangan komoditas padi, jagung, dan rajungan dengan potensi ekonomi mencapai Rp1.684 triliun.
Sedangkan di Jakarta, OJK mendorong pengembangan sektor ekonomi kreatif, termasuk industri film dan konten kreatif yang diproyeksikan memiliki potensi nilai hingga Rp2.130 triliun pada 2029.
OJK menilai keberhasilan Program PED terlihat dari berkembangnya berbagai sektor unggulan daerah, baik agrikultur maupun ekonomi kreatif, yang ke depan juga berpotensi diterapkan pada sektor pariwisata.
Ke depan, OJK akan terus memperkuat kolaborasi lintas sektor guna memperluas implementasi Program PED di berbagai wilayah Indonesia sekaligus mendukung pembangunan nasional berbasis kekuatan ekonomi daerah. (R)
