JAKARTA, Index Sumut – Ancaman perubahan iklim terhadap perekonomian Indonesia kian mengkhawatirkan. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) memperkirakan kerugian ekonomi akibat perubahan iklim dapat mencapai Rp2.005 triliun pada 2029 jika langkah mitigasi dan adaptasi tidak dilakukan secara optimal.
Angka tersebut melonjak lebih dari empat kali lipat dibandingkan proyeksi kerugian pada 2025 yang diperkirakan sebesar Rp469 triliun. Kondisi ini menjadi peringatan bahwa dampak perubahan iklim tidak hanya mengancam lingkungan, tetapi juga berpotensi menggerus pertumbuhan ekonomi nasional.
Direktur Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas, Nizhar Marizi mengatakan, perubahan iklim merupakan salah satu tantangan terbesar pembangunan yang dihadapi Indonesia saat ini.
“Kerugian ekonomi akibat perubahan iklim diproyeksikan meningkat sekitar empat kali lipat, dari Rp469 triliun pada 2025 menjadi Rp2.005 triliun pada 2029,” kata Nizhar dalam taklimat media di Jakarta, seperti dikutip dari Antara pada Selasa (2/6/2026).
Menurutnya, tantangan pembangunan semakin kompleks karena dunia tengah menghadapi fenomena triple planetary crisis, yakni perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, dan pencemaran lingkungan yang saling berkaitan.
Untuk mengantisipasi dampak tersebut, pemerintah telah memperkuat berbagai kebijakan mitigasi dan adaptasi iklim. Langkah itu diwujudkan melalui penyusunan Second Nationally Determined Contribution (SNDC) Indonesia 2031-2035 dan National Adaptation Plan (NAP) 2026-2030.
Selain itu, pemerintah juga menjalankan strategi perlindungan serta pemanfaatan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan melalui Indonesian Biodiversity Strategy and Action Plan (IBSAP) 2025-2045. Upaya transformasi menuju pola produksi dan konsumsi berkelanjutan turut didorong melalui Peta Jalan dan Rencana Aksi Ekonomi Sirkular Indonesia.
Meski berbagai kebijakan telah disiapkan, Bappenas menilai ancaman kerugian ekonomi yang besar tetap dapat terjadi apabila implementasi di lapangan tidak berjalan konsisten dan berkelanjutan.
Sebagai bagian dari upaya memperkuat pembangunan rendah karbon, Bappenas bersama organisasi internasional Global Green Growth Institute (GGGI) meluncurkan program Green Indonesia Future Initiative (GIFT) 2026-2030.
“Kerja sama GIFT ini diharapkan dapat mendatangkan peluang pendanaan lain untuk mewujudkan pembangunan rendah karbon di Indonesia,” ujar Nizhar.
Melalui program tersebut, pemerintah menargetkan mobilisasi investasi hijau mencapai US$2 miliar pada 2030, atau dua kali lipat dibandingkan total investasi yang berhasil dihimpun pada fase-fase program sebelumnya.
Program GIFT akan difokuskan pada pengembangan model pembiayaan hijau yang sesuai dengan kebutuhan Indonesia, mendukung kementerian serta pemerintah daerah dalam menerapkan kebijakan pembangunan berkelanjutan, dan memperluas akses terhadap berbagai sumber pendanaan global.
Selain mendorong investasi, inisiatif tersebut juga ditujukan untuk meningkatkan kapasitas para pembuat kebijakan agar mampu mengintegrasikan prinsip pertumbuhan hijau ke dalam perencanaan dan pengambilan keputusan pembangunan, sehingga Indonesia lebih siap menghadapi risiko ekonomi akibat perubahan iklim di masa depan. (invid)
