MEDAN, Index Sumut – Anjloknya harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit dalam beberapa pekan terakhir menjadi pukulan bagi petani sawit di sejumlah daerah di Sumatera Utara. Ironisnya, penurunan harga TBS terjadi di tengah tren penguatan harga crude palm oil (CPO) di pasar global.
Pengamat Ekonomi Sumatera Utara, Gunawan Benjamin, menilai turunnya harga TBS lebih dipengaruhi oleh faktor transisi kebijakan tata niaga sawit pasca pengumuman pembentukan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI), yang akan menjadi pintu utama ekspor komoditas sawit nasional.
“Dari hasil pemantauan di lapangan, khususnya di Kabupaten Langkat, harga TBS sempat turun dari kisaran Rp2.800 per kilogram menjadi sekitar Rp1.800 per kilogram. Artinya terjadi penurunan sekitar 36 persen dalam waktu yang relatif singkat sebelum akhirnya kembali pulih ke kisaran Rp2.200 hingga Rp2.300 per kilogram,” ujar Gunawan, Kamis (4/6).
Menurutnya, penurunan harga tersebut tidak sejalan dengan perkembangan harga CPO dunia. Sebelum pengumuman pembentukan PT DSI, harga CPO global diperdagangkan di kisaran 4.580 ringgit per ton. Sempat turun ke level 4.450 ringgit per ton, namun kini justru menguat hingga mencapai sekitar 4.677 ringgit per ton.
“Secara fundamental, dengan harga CPO yang saat ini lebih tinggi dibandingkan sebelum PT DSI diperkenalkan, seharusnya harga TBS juga memiliki ruang untuk bergerak lebih tinggi. Namun pasar tampaknya masih merespons perubahan kebijakan ini dengan sangat hati-hati,” katanya.
Gunawan menjelaskan bahwa gejala serupa juga terlihat pada harga tender CPO domestik melalui KPBN (Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara). Pada 21 Mei lalu, harga tender CPO sempat turun hingga Rp12.285 per kilogram setelah sebelumnya berada di kisaran Rp15.500 per kilogram. Belakangan harga mulai pulih dan kembali menyentuh sekitar Rp14.800 per kilogram.
Kondisi tersebut menunjukkan masih adanya hambatan dalam proses transmisi harga dari pasar global ke pasar domestik hingga ke tingkat petani.
“Masih ada yang belum berjalan sempurna antara pembentukan harga CPO global, harga CPO domestik, hingga pembentukan harga TBS di tingkat petani. Pemerintah perlu memastikan tidak ada gangguan teknis dalam implementasi mekanisme ekspor baru melalui PT DSI,” jelasnya.
Ia menilai tekanan harga TBS saat ini lebih banyak disebabkan faktor kejutan jangka pendek akibat perubahan mekanisme perdagangan. Baik pelaku usaha dalam negeri maupun pembeli luar negeri masih menunggu kejelasan petunjuk teknis terkait mekanisme ekspor satu pintu yang akan diterapkan.
Menurut Gunawan, perubahan sistem ekspor dari yang sebelumnya dilakukan langsung oleh masing-masing eksportir menjadi melalui satu pintu tentu membutuhkan waktu penyesuaian. Karena itu, pelaku pasar cenderung mengambil sikap menunggu sebelum kembali melakukan transaksi dalam volume besar.
Terkait munculnya berbagai spekulasi mengenai potensi penolakan terhadap mekanisme ekspor baru tersebut, Gunawan meminta semua pihak tidak bereaksi berlebihan. Yang terpenting, kata dia, pemerintah mampu memastikan sistem yang dibangun tidak mengganggu rantai pasok industri sawit dari hulu hingga hilir.
“Pemerintah perlu segera memulihkan kepercayaan pasar dan memberikan kepastian teknis kepada seluruh pelaku usaha. Jika PT DSI mampu berjalan efektif dan menutup kebocoran devisa ekspor, maka manfaatnya akan dirasakan dalam jangka panjang. Namun saat ini petani masih menanggung dampak penurunan harga TBS yang telah menggerus daya beli mereka,” pungkasnya. (R)
