MEDAN, Index Sumut – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menyatakan dukungan penuh terhadap peluncuran Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) Wilayah Sumatera yang akan digelar di Palembang, Sumatera Selatan, Rabu (11/2/2026). Program ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat ketahanan pangan sekaligus menjaga stabilitas inflasi di wilayah Sumatera.
Kegiatan yang diinisiasi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Wilayah Sumatera bersama Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) tersebut dirangkaikan dengan Rapat Koordinasi (Rakor). Rakor difokuskan pada penguatan ketahanan pangan, menjaga ketersediaan pasokan selama periode Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), serta mengantisipasi risiko curah hujan ekstrem.
Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Sumut, Poppy Marulita Hutagalung, mengatakan GPIPS merupakan bentuk penyempurnaan dari program sebelumnya, yakni Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP).
“GPIPS merupakan penyempurnaan dari program sebelumnya, yaitu Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP),” ujar Poppy, Selasa (10/2/2026).
Menurutnya, penyempurnaan dilakukan seiring meningkatnya tantangan dalam menjaga ketahanan pangan, termasuk dampak bencana dan anomali iklim. Karena itu, diperlukan penajaman fokus program dan penguatan sinergi yang lebih terintegrasi antara pemerintah pusat dan daerah.
Dibandingkan program sebelumnya, GPIPS dirancang lebih terfokus pada penguatan pasokan pangan dari sisi hulu, lebih komprehensif dalam mendukung stabilisasi harga, serta menekankan pentingnya sinergi pusat–daerah dalam mendukung program prioritas pemerintah.
Tema kegiatan tahun ini, “Memperkuat Ketahanan Pangan, Menjaga Ketersediaan Pasokan Pangan Periode HBKN dan Antisipasi Risiko Curah Hujan Ekstrem”, menitikberatkan pada langkah konkret menjaga pasokan dan menekan potensi gejolak harga pangan.
Poppy menjelaskan, terdapat tiga isu utama yang akan dibahas dalam Rakor, yakni pemulihan sektor pertanian di Sumatera pascabencana alam, antisipasi risiko curah hujan ekstrem terhadap produksi pangan, serta pengendalian inflasi pada periode HBKN melalui penguatan ketersediaan pasokan.
Rakor ini dijadwalkan dihadiri sejumlah kementerian dan lembaga strategis, antara lain Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertanian, Badan Pangan Nasional, BULOG, Bank Indonesia, serta perwakilan pemerintah daerah se-Sumatera.
Di tengah tantangan bencana, anomali iklim, dan lonjakan permintaan musiman menjelang HBKN, sebagian besar daerah di Sumatera tercatat mengalami deflasi bulanan kelompok bahan makanan pada Januari 2026. Kondisi ini ditopang oleh meningkatnya pasokan hortikultura seperti cabai dan bawang merah, membaiknya produksi di daerah sentra, serta kelancaran distribusi.
Ke depan, keberlanjutan pemulihan lahan pertanian pascabencana, penguatan produksi di sentra pangan, dan distribusi yang lancar diharapkan menjadi kunci menjaga kecukupan pasokan sekaligus mengantisipasi lonjakan permintaan saat Imlek dan Lebaran 2026.
“Penyelenggaraan GPIPS dan Rakor TPIP-TPID 2026 diharapkan semakin memperkuat implementasi kerangka kerja program strategis ketahanan pangan dan pengendalian inflasi di Wilayah Sumatera, guna mendukung pencapaian target inflasi nasional sebesar 2,5% ± 1% pada 2026,” pungkas Poppy. (R)
