SERGAI, Index Sumut – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai), Sumatera Utara, resmi mengesahkan Rencana Kerja Tahun 2027 melalui rapat paripurna yang digelar di Ruang Rapat Paripurna DPRD Sergai, Rabu (18/2/2026).
Pengesahan tersebut menjadi tahapan penting dalam menentukan arah program dan kegiatan kedewanan sekaligus memperkuat perencanaan kelembagaan DPRD dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai lembaga perwakilan rakyat.
Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRD Sergai, H. Edi Resmanto, S.P., didampingi Ketua DPRD Togar Situmorang dan Wakil Ketua DPRD James Hotlan Pangaribuan, S.E.
Kegiatan tersebut turut dihadiri anggota DPRD Kabupaten Serdang Bedagai, Sekretaris DPRD, para kepala bagian, jajaran Sekretariat DPRD, Kelompok Pakar DPRD, serta Staf Ahli Fraksi.
Pengesahan Rencana Kerja DPRD Tahun 2027 merupakan bagian dari upaya memastikan seluruh agenda kelembagaan tersusun secara terencana, terukur, dan sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Sebagai lembaga legislatif daerah, DPRD memiliki tiga fungsi utama, yakni pembentukan peraturan daerah, penganggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut membutuhkan perencanaan kerja yang matang agar pelaksanaannya dapat berjalan secara sistematis dan sesuai dengan tanggung jawab kelembagaan.
Dengan adanya rencana kerja yang telah disahkan, berbagai agenda kedewanan sepanjang 2027 diharapkan dapat terlaksana secara lebih terarah dan efektif. Perencanaan tersebut juga menjadi pedoman bagi unsur pimpinan, anggota dewan, serta Sekretariat DPRD dalam mengoordinasikan dan mendukung kelancaran seluruh kegiatan kelembagaan.
Selain memperkuat tata kelola internal, Rencana Kerja DPRD Tahun 2027 diharapkan dapat mendukung optimalisasi pelaksanaan tugas legislatif, khususnya dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat serta mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Melalui pengesahan ini, DPRD Kabupaten Serdang Bedagai memiliki landasan perencanaan untuk menjalankan agenda kelembagaan pada 2027, sekaligus memperkuat pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. (R)





