MEDAN, Index Sumut - Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Medan menggelar kegiatan Forum Konsultasi Publik (FKP) secara hybrid, digelar offline di Aula Polbangtan Medan sekaligus daring pada Selasa (17/11/2026).
Kegiatan bertajuk “Penguatan Partisipasi Publik dalam Peningkatan Mutu Pelayanan Pendidikan Vokasi Pertanian yang Prima di Polbangtan Medan”, selaras Peraturan Menpan RB Nomor 16 Tahun 2017 untuk mewujudkan tata kelola pelayanan publik yang transparan, akuntabel, partisipatif di lingkungan UPT Kementerian Pertanian.
Yang istimewa, FKP kali ini menghadirkan dua narasumber ahli sekaligus yaitu Mory Yana Gultom,Kepala Keasistenan Pencegahan Maladministrasi Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Utara serta Muhammad Safii Sitorus, Ketua Divisi Penyelesaian Sengketa Informasi Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara.
Kehadiran kedua narasumber dari lembaga pengawas pelayanan publik dan keterbukaan informasi ini menjadi nilai tambah agar diskusi berjalan lebih objektif, mengarahkan Polbangtan Medan menuju standar pelayanan publik yang lebih baik.
Kegiatan dihadiri puluhan perwakilan instansi pemerintah provinsi/kabupaten, Dinas Pertanian, Balai‑balai Kementan, dunia usaha perkebunan, asosiasi petani, sekolah, perwakilan mahasiswa, alumni, serta perwakilan Polbangtan se‑Indonesia secara daring.
Agenda utama yaitu pemaparan standar pelayanan publik Polbangtan Medan, diskusi panel bersama narasumber Ombudsman dan Komisi Informasi Sumut, penampungan aspirasi, kritik, masukan dari para pemangku kepentingan, perumusan rekomendasi lalu penandatanganan Berita Acara hasil FKP.
Seperti diketahui, Kementerian Pertanian melalui Polbangtan Medan dan seluruh pemangku kepentingan terus berkomitmen untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan vokasi pertanian yang prima. Bahkan Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman terus mengingatkan bahwa standar pelayanan harus terus ditingkatkan, sehingga ke depan mampu memenuhi harapan masyarakat Indonesia.
“Setiap standar pelayanan yang telah disusun perlu dilakukan perbaikan secara berkelanjutan sesuai hasil pemantauan dan evaluasi sebagai upaya peningkatan kualitas dan inovasi pelayanan publik,” kata Mentan Andi Amran Sulaiman.
Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) Idha Widi Arsanti, menegaskan bahwa keterbukaan informasi dan komunikasi publik merupakan bagian integral dari tata kelola organisasi yang transparan dan responsif.
“Keterbukaan informasi publik diwujudkan secara nyata melalui dukungan kebijakan, pengalokasian anggaran, serta penyediaan sarana dan prasarana. Langkah ini memastikan masyarakat luas dapat mengakses informasi pertanian dengan mudah,” kata Idha Widi Arsanti.
Idha Widi Arsanti mewajibkan seluruh jajaran pimpinan, unit kerja, hingga Unit Pelaksana Teknis (UPT) di daerah untuk memiliki komitmen yang sama dalam menyajikan informasi yang akurat dan akuntabel kepada publik.
Kepala Pusat Pendidikan Pertanian, Muhammad Amin menyampaikan bahwa mutu pendidikan vokasi tidak hanya diukur dari kecerdasan akademik, melainkan keseimbangan keterampilan teknis, karakter, kolaborasi, kemampuan beradaptasi terhadap perkembangan teknologi pertanian modern.
“Tujuh puluh persen keberhasilan karier lulusan ditentukan oleh karakter dan keterampilan sosial. Kami harap masukan dari FKP, termasuk masukan Ombudsman dan Komisi Informasi Sumut, menjadi acuan Polbangtan Medan untuk menyempurnakan kurikulum, layanan akademik, PMB, sarana prasarana sehingga lulusan yang dihasilkan benar‑benar sesuai kebutuhan dunia usaha dan dunia industri pertanian,” ujar Muhammad Amin.
Mory Yana Gultom, Kepala Keasistenan Pencegahan Maladministrasi Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Utara menyampaikan paparan terkait pencegahan maladministrasi di penyelenggaraan pelayanan publik Polbangtan Medan.
“Pelayanan prima di Polbangtan Medan tidak hanya diukur dari keramahan petugas saja, melainkan harus terpenuhinya kepastian prosedur, kepastian waktu, kepastian biaya, kualitas layanan serta keadilan bagi pengguna layanan. Bisa saja terlihat pelayanan berjalan lancar, namun secara substansi masih ada potensi maladministrasi. Polbangtan wajib memiliki SOP, Standar Pelayanan Minimal, Maklumat Pelayanan yang dipublikasikan secara jelas kepada masyarakat. Kita harus membangun budaya pelayanan PASI: Pasti, Responsif, Transparan, Adil, Akuntabel, Berorientasi pada perbaikan berkelanjutan,” ujar Mory Yana Gultom.
Muhammad Safii Sitorus, Ketua Divisi Penyelesaian Sengketa Informasi Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara menekankan implementasi Undang‑Undang Nomor 14 Tahun 2008 Keterbukaan Informasi Publik untuk lembaga pendidikan vokasi pertanian.
“Keterbukaan informasi publik bukan sekadar unggahan di media sosial Polbangtan Medan. Ini adalah kewajiban badan publik sebagaimana UU Nomor 14 Tahun 2008. Di lembaga pendidikan vokasi pertanian, masyarakat, calon mahasiswa, orang tua, dunia usaha, dan industri berhak memperoleh informasi yang akurat, mudah diakses, tepat waktu mulai dari PMB, kurikulum, biaya resmi, praktik teaching‑farm, mekanisme pengaduan sampai layanan kemahasiswaan. Terbuka bukan berarti semuanya harus dipublikasikan, ada batasan untuk data pribadi dan informasi yang dikecualikan lewat uji konsekuensi,” tegas Muhammad Safii Sitorus.
Direktur Polbangtan Medan, Nurliana Harahap menjelaskan ada lima layanan utama yang dievaluasi pada FKP kali ini: Layanan Administrasi Pendidikan, Layanan Teknologi Informasi & Pendukung, Layanan Pendidikan Vokasi, Layanan Penerimaan Mahasiswa Baru, serta Layanan Pengabdian kepada Masyarakat.
“Kami sadar peningkatan mutu pelayanan Polbangtan Medan tidak bisa dilakukan sendirian. Hari ini kami dihadiri narasumber Mory Yana Gultom dari Ombudsman Sumut dan Muhammad Safii Sitorus dari Komisi Informasi Sumut untuk memberikan pandangan kepada kami. FKP ini menjadi ruang terbuka bagi Bapak/Ibu untuk menyampaikan kritik, saran, masukan terhadap kelima layanan kami. Semua masukan hari ini akan kami catat, dirumuskan, lalu kami tindaklanjuti menjadi perbaikan nyata demi pelayanan publik Polbangtan Medan yang lebih baik, transparan, memuaskan seluruh pemangku kepentingan,” tegas Nurliana Harahap.
Kegiatan Forum Konsultasi Publik Polbangtan Medan menjadi bukti nyata komitmen Polbangtan Medan di bawah naungan BPPSDMP Kementerian Pertanian untuk terus mendengarkan aspirasi masyarakat, dibarengi arahan dari Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Utara serta Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara. Seluruh hasil rekomendasi FKP akan dievaluasi untuk perbaikan standar pelayanan, mendukung terciptanya SDM pertanian unggul demi mewujudkan ketahanan pangan nasional. (R)





