MEDAN, Index Sumut – Kenaikan harga Pertamax sebesar Rp3.950 per liter menjadi Rp16.250 per liter mulai memunculkan dampak di lapangan. Sejumlah SPBU mengalami peningkatan antrean kendaraan, terutama pada jalur pengisian BBM bersubsidi jenis Pertalite.
Fenomena ini dinilai sebagai konsekuensi logis dari perpindahan sebagian konsumen Pertamax ke Pertalite akibat selisih harga yang semakin lebar. Jika tidak diantisipasi dengan penambahan pasokan BBM bersubsidi, antrean panjang dikhawatirkan akan menjadi pemandangan yang semakin sering terjadi di berbagai daerah.
Pengamat Ekonomi dan Keuangan Sumut, Gunawan Benjamin mengatakan, kenaikan harga Pertamax secara otomatis akan mengubah pola konsumsi masyarakat, terutama pengguna kendaraan roda dua yang lebih sensitif terhadap perubahan harga BBM.
“Kenaikan harga Pertamax yang cukup besar tentu mendorong sebagian konsumen beralih ke Pertalite. Kondisi ini sebenarnya sudah dapat diperkirakan sehingga perlu diimbangi dengan penambahan pasokan Pertalite di SPBU agar lonjakan permintaan tidak memicu antrean yang lebih panjang,” ujarnya, Minggu (14/6).
Menurut Gunawan, selama ini antrean di sejumlah SPBU sudah terjadi akibat tingginya permintaan solar bersubsidi. Dengan bertambahnya konsumen Pertalite, beban pelayanan SPBU berpotensi semakin meningkat apabila distribusi BBM tidak disesuaikan dengan perubahan kebutuhan masyarakat.
Ia menilai pemerintah dan operator distribusi BBM perlu bergerak cepat agar ketersediaan Pertalite tetap mampu memenuhi kebutuhan pasar. Jika respons pasokan terlambat, persoalan antrean bukan hanya mengganggu aktivitas masyarakat, tetapi juga dapat memicu keresahan yang lebih luas.
“Yang perlu dijaga adalah keseimbangan antara permintaan dan pasokan. Ketika terjadi migrasi pengguna dari BBM non-subsidi ke BBM subsidi, maka distribusi harus segera menyesuaikan agar tidak terjadi penumpukan kendaraan di SPBU,” jelasnya.
Lebih lanjut, Gunawan mengingatkan bahwa situasi ini berpotensi menjadi lebih kompleks apabila ketegangan geopolitik di Timur Tengah terus berlanjut. Konflik yang berkepanjangan dapat mendorong harga minyak mentah dunia bertahan tinggi, bahkan berpotensi berada pada kisaran 90 hingga 110 dolar AS per barel.
Apabila kondisi tersebut terjadi, harga BBM non-subsidi diperkirakan tetap bertahan pada level tinggi. Tekanan terhadap anggaran negara untuk menjaga stabilitas energi juga berpotensi meningkat, sehingga memunculkan berbagai spekulasi di tengah masyarakat terkait kebijakan distribusi BBM ke depan.
“Spekulasi yang muncul bisa mengarah pada pembatasan penggunaan BBM bersubsidi yang lebih luas atau bahkan kekhawatiran mengenai kemungkinan penyesuaian harga BBM subsidi di masa mendatang. Meskipun itu masih berupa spekulasi, kondisi seperti ini biasanya memengaruhi perilaku masyarakat,” katanya.
Menurut Gunawan, peristiwa ini menjadi pengingat pentingnya memperkuat ketahanan dan kemandirian energi nasional. Ketergantungan terhadap dinamika pasar energi global membuat gejolak geopolitik di negara lain dapat langsung dirasakan masyarakat Indonesia melalui kenaikan harga energi dan perubahan pola distribusi BBM.
“Saat ini kita melihat bagaimana konflik dan ketegangan geopolitik di luar negeri dapat berdampak langsung terhadap kehidupan sehari-hari masyarakat, mulai dari kenaikan harga BBM hingga munculnya antrean di SPBU. Karena itu, penguatan ketahanan energi nasional menjadi agenda yang semakin mendesak,” pungkasnya. (R)
