SERDANG BEDAGAI, Index Sumut – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai) menggelar Rapat Paripurna dengan agenda Penyampaian Nota Pengantar Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) Kabupaten Serdang Bedagai Tahun Anggaran 2026, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Sergai, Rabu (26/8/2026).
Rapat paripurna tersebut dipimpin Wakil Ketua DPRD Sergai, Edi Resmanto, serta dihadiri Bupati Serdang Bedagai, H. Darma Wijaya, bersama jajaran pimpinan dan anggota DPRD Sergai.
Penyampaian nota pengantar Ranperda tentang PAPBD merupakan salah satu tahapan penting dalam proses pembahasan perubahan anggaran daerah. Melalui agenda ini, pihak eksekutif menyampaikan rancangan perubahan APBD kepada DPRD untuk selanjutnya dibahas sesuai dengan mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Penyampaian nota pengantar Ranperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 ini merupakan tahapan penting dalam proses penganggaran daerah. Kami berharap seluruh materi yang disampaikan dapat dibahas secara cermat, terbuka, dan konstruktif oleh DPRD bersama pihak pemerintah daerah,” ujar Edi Resmanto.
Ia juga menegaskan bahwa pembahasan perubahan anggaran harus tetap mengedepankan kepentingan masyarakat, dengan memperhatikan skala prioritas pembangunan serta efektivitas penggunaan anggaran.
“Melalui pembahasan bersama ini, kita berharap setiap program dan kegiatan yang direncanakan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. DPRD tentu akan menjalankan fungsi anggaran secara optimal agar perubahan APBD dapat disusun secara tepat sasaran, transparan, dan bertanggung jawab,” tambahnya.
Perubahan APBD pada prinsipnya menjadi instrumen pemerintah daerah untuk menyesuaikan perencanaan dan penganggaran dengan perkembangan kondisi daerah, kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan, serta prioritas pembangunan yang perlu mendapat perhatian pada tahun anggaran berjalan.
Dalam proses tersebut, DPRD memiliki peran strategis melalui fungsi anggaran, legislasi, dan pengawasan. Pembahasan bersama antara legislatif dan eksekutif diperlukan untuk mencermati berbagai aspek dalam rancangan perubahan anggaran, mulai dari proyeksi pendapatan daerah, penyesuaian belanja, hingga program dan kegiatan yang direncanakan.
Melalui pembahasan yang dilakukan secara terarah dan sesuai ketentuan, diharapkan perubahan APBD dapat disusun dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat serta kemampuan keuangan daerah. Setiap alokasi anggaran juga perlu diarahkan agar memberikan manfaat nyata bagi peningkatan pelayanan publik dan keberlanjutan pembangunan di Kabupaten Serdang Bedagai.
Rapat paripurna ini sekaligus menjadi bagian dari komitmen bersama antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai dalam menjalankan tata kelola pemerintahan daerah yang transparan, akuntabel, dan mengedepankan kepentingan masyarakat.
Selanjutnya, Ranperda tentang PAPBD Tahun Anggaran 2026 akan memasuki tahapan pembahasan sesuai agenda dan mekanisme yang telah ditetapkan DPRD. Proses tersebut diharapkan dapat menghasilkan kebijakan penganggaran yang tepat sasaran, efektif, serta selaras dengan prioritas pembangunan daerah.
Dengan sinergi antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai, pelaksanaan perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 diharapkan mampu mendukung percepatan pembangunan, peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
Seluruh tahapan ini menjadi bagian dari upaya mewujudkan Kabupaten Serdang Bedagai yang Maju, Tangguh, dan Berkelanjutan (Mantab). (Tk)





