SERGAI, Index Sumut – Komisi II DPRD Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai) merespons sejumlah keluhan terkait kondisi PTPN IV Regional I Unit Kebun Tanah Raja. DPRD berencana memanggil manajemen perusahaan perkebunan tersebut melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) untuk meminta penjelasan atas berbagai temuan, mulai dari serangan hama ulat, perkebunan yang dipenuhi gulma, hingga dugaan pelanggaran keselamatan dan kesehatan kerja (K3).

Rencana pemanggilan tersebut merupakan tindak lanjut atas pengaduan sejumlah media yang sebelumnya memberitakan kondisi perkebunan milik negara itu.

Ketua Komisi II DPRD Sergai, Hengki Sirait, menegaskan pihaknya akan membawa persoalan tersebut ke forum resmi DPRD agar manajemen Kebun Tanah Raja dapat memberikan penjelasan secara langsung.

“Pihak Kebun Tanah Raja akan dipanggil untuk menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) atau hearing atas laporan masyarakat,” ujar Hengki saat menerima sejumlah wartawan di ruang kerjanya, Kamis (29/10/2026).

Sikap tersebut juga mendapat dukungan dari sejumlah anggota Komisi II DPRD Sergai yang hadir dalam pertemuan tersebut. Mereka yakni Muhammad Rajali Prima, S.Sos. (Fraksi PKB), Sutrisno (Fraksi PPP), H. Samsul Bahri (Fraksi Partai Golkar), Wildan (Fraksi Hati Nurani Amanah Nasional/Hannas), Mangudut Hasugian (Fraksi PDI-P), dan Jhon Rawansen Purba (Fraksi PDI-P).

Para anggota dewan tersebut sepakat agar manajemen PTPN IV Regional I Kebun Tanah Raja dipanggil untuk memberikan klarifikasi atas berbagai pengaduan yang disampaikan.

Serangan Hama hingga Dugaan Penyimpangan Anggaran

Sebelumnya, dalam pertemuan dengan Komisi II yang membidangi pertanian, perkebunan, dan ketenagakerjaan, Ketua Exco Partai Buruh Sergai, Said Sitorus, SP, memaparkan sejumlah persoalan berdasarkan hasil investigasi lapangan.

Aduan tersebut meliputi dugaan serangan Hama Ulat Pemakan Daun Kelapa Sawit (UPDKS) yang tidak ditangani secara maksimal, pertumbuhan gulma di areal perkebunan, pekerja pemanen yang diduga tidak menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) lengkap, hingga berondolan sawit yang tercecer di bawah pohon.

Menurut Said, serangan hama ulat tersebut diduga tidak ditangani secara optimal melalui penyemprotan pestisida secara rutin. Kondisi ini dikhawatirkan dapat meluas dan berdampak terhadap perkebunan kelapa sawit milik masyarakat yang berada di sekitar perusahaan.

Selain persoalan hama, kondisi tanaman sawit produktif yang dipenuhi gulma seperti ilalang serta areal tanaman karet yang ditumbuhi anak kayu liar juga menjadi perhatian.

Kondisi tersebut memunculkan dugaan adanya persoalan dalam pelaksanaan pemeliharaan kebun, termasuk penggunaan anggaran pemeliharaan perusahaan.

Said juga menyoroti dugaan pelanggaran K3 setelah hasil investigasi wartawan menemukan karyawan pemanen sawit bekerja tanpa APD lengkap, seperti helm dan kacamata pelindung.

Temuan lainnya adalah berondolan sawit yang tercecer di bawah pohon. Kondisi tersebut dinilai perlu mendapat perhatian karena berpotensi menyebabkan hasil produksi tidak terkumpul secara optimal.

PWI Sergai Khawatir Hama Menyerang Kebun Warga

Keluhan serupa disampaikan Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sergai, Sugiono, S.Sos. Ia menyayangkan sikap manajemen Kebun Tanah Raja yang dinilai sulit memberikan jawaban ketika media meminta penjelasan terkait sejumlah temuan di lapangan.

“Kita mengkhawatirkan kondisi serangan hama ini akan melebar ke perkebunan tanaman milik masyarakat,” ujar Sugiono.

Menurutnya, persoalan serangan hama perlu mendapat perhatian serius karena dampaknya dikhawatirkan tidak hanya dirasakan perusahaan, tetapi juga petani dan masyarakat yang memiliki kebun di sekitar lokasi.

Sementara itu, Komisi II DPRD Sergai menyatakan akan berkoordinasi dengan Ketua DPRD untuk melayangkan surat pemanggilan resmi kepada manajemen PTPN IV Regional I Kebun Tanah Raja.

Melalui RDP tersebut, DPRD ingin meminta penjelasan dan pertanggungjawaban manajemen atas berbagai pengaduan yang telah disampaikan.

Anggota DPRD Sergai dari Fraksi Hannas, Wildan, dalam pertemuan itu juga menyoroti dugaan pelanggaran terhadap standar keberlanjutan perkebunan kelapa sawit, yakni Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) dan Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO).

Menurutnya, berbagai aduan yang disampaikan perlu ditindaklanjuti untuk memastikan pengelolaan perkebunan berjalan sesuai ketentuan dan standar yang berlaku.

Dengan rencana pemanggilan tersebut, Komisi II DPRD Sergai diharapkan dapat memperoleh penjelasan menyeluruh dari pihak manajemen, sekaligus memastikan berbagai persoalan yang dikeluhkan tidak dibiarkan berlarut-larut. (R)

Share: