SERDANG BEDAGAI, Index Sumut – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai) kembali menggelar Rapat Paripurna dengan agenda Jawaban Pemerintah Daerah atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD terhadap Nota Pengantar Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Rapat berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Sergai, Sei Rampah, Rabu sore (4/11/2026).
Rapat paripurna tersebut dipimpin Wakil Ketua DPRD Sergai James Hotlan Pangaribuan, S.E., didampingi Ketua DPRD Sergai Togar Situmorang serta Wakil Ketua DPRD Sergai H. Muhammad Yunus Purba, S.P., dan H. Edi Resmanto, S.P.
Turut hadir Bupati Serdang Bedagai yang diwakili Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Suwanto Nasution, S.Pd., M.M., anggota DPRD Sergai, para asisten Setdakab, staf ahli bupati, Sekretaris DPRD, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), para camat, kepala bagian, jajaran Sekretariat DPRD, kelompok pakar DPRD, staf ahli fraksi, serta insan pers.
Rapat paripurna ini merupakan kelanjutan dari agenda sebelumnya, yakni penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Sergai terhadap Nota Pengantar Ranperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
Setelah seluruh fraksi menyampaikan pandangan umum, tahapan pembahasan dilanjutkan dengan agenda jawaban pemerintah daerah sebagai bentuk tanggapan dan penjelasan terhadap berbagai pandangan, masukan, maupun catatan yang telah disampaikan oleh masing-masing fraksi.
Dalam rapat tersebut, jawaban Pemerintah Daerah atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD disampaikan langsung oleh Sekdakab Sergai Suwanto Nasution yang hadir mewakili Bupati Serdang Bedagai.
Agenda ini menjadi salah satu tahapan penting dalam proses pembahasan Ranperda, mengingat pandangan umum fraksi merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi legislasi DPRD dalam mencermati substansi rancangan peraturan daerah yang diajukan oleh pemerintah daerah.
Pembahasan mengenai perubahan Perda Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah memiliki arti penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya berkaitan dengan tata kelola aset atau barang milik daerah.
Pengelolaan barang milik daerah merupakan salah satu aspek penting dalam administrasi pemerintahan. Aset daerah yang dimiliki dan dikuasai pemerintah harus dikelola secara tertib, terencana, transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan agar keberadaannya memberikan manfaat optimal bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
Oleh karena itu, pembentukan maupun perubahan regulasi terkait pengelolaan barang milik daerah diharapkan dapat menjadi landasan dalam memperkuat sistem administrasi aset pemerintah daerah, sekaligus mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik.
Melalui rapat paripurna ini, DPRD dan pemerintah daerah menjalankan mekanisme pembahasan Ranperda melalui komunikasi kelembagaan serta penyampaian pandangan dan tanggapan terhadap materi rancangan peraturan yang sedang dibahas.
Sinergi antara pihak legislatif dan eksekutif menjadi bagian penting dalam menghasilkan produk hukum daerah yang sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan serta memperhatikan kepentingan masyarakat Kabupaten Serdang Bedagai.
Rapat paripurna tersebut sekaligus mencerminkan komitmen DPRD Sergai dalam menjalankan fungsi legislasi melalui proses pembahasan yang melibatkan pemerintah daerah secara terbuka dan terstruktur.
Dengan dilaksanakannya agenda jawaban pemerintah daerah atas pandangan umum fraksi-fraksi ini, diharapkan proses pembahasan Ranperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dapat berjalan sesuai mekanisme dan tahapan yang berlaku, sehingga nantinya dapat menghasilkan regulasi yang mendukung pengelolaan aset daerah secara lebih baik, tertib, efektif, dan akuntabel. (Tk)





