MEDAN, Index Sumut – Dewan Pimpinan Wilayah Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (DPW FSPMI) Sumatera Utara menolak tegas rencana kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) Sumut 2027 sebesar 5,61 persen. FSPMI mendesak Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution mengembalikan rekomendasi Dewan Pengupahan Daerah (Depeda) agar besaran UMP ditetapkan berdasarkan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) buruh.
Ketua DPW FSPMI Sumut, Willy Agus Utomo mengatakan, pihaknya meminta UMP Sumut 2027 ditetapkan sebesar Rp3.853.308. Angka tersebut, menurutnya, sesuai dengan perhitungan KHL yang telah dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Ketenagakerjaan.
Willy menjelaskan, berdasarkan UU Nomor 27 Tahun 2026 Pasal 139, apabila hasil perhitungan formula pengupahan sekitar Rp3,47 juta dengan alfa 1,0 lebih rendah dibandingkan nilai KHL 2026 sebesar Rp3.853.308, maka acuan tertinggi yang digunakan untuk penetapan UMP Sumut 2027 mengarah pada nilai KHL tersebut atau disesuaikan secara bertahap melalui kesepakatan Dewan Pengupahan.
“Artinya kita meminta agar kenaikan UMP Sumut sesuai KHL kaum buruh Sumut, jika tidak maka terjadi disparitas upah yang jauh antara KHL dengan UMP Sumut nantinya,” ujar Willy Agus Utomo didampingi Sekretaris DPW FSPMI Sumut, Dedek Cahyadi, kepada wartawan di Medan, Jumat (20/11).
Menurut Willy, apabila Depeda hanya menggunakan formula inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu, kenaikan UMP Sumut 2027 diperkirakan hanya berkisar 5-7 persen.
Dengan UMP Sumut 2026 sebesar Rp3.228.971, kenaikan tersebut diperkirakan hanya membawa upah minimum ke kisaran Rp3,5 juta. Jumlah itu dinilai masih jauh di bawah standar KHL buruh Sumut yang mencapai Rp3.853.308.
“Itu kalau depeda pakai Alfa tertinggi, kalau terrendah disparitas nya kejauhan, selisih 400 ribuan bisa, sementara buruh kan hidup dengan harus memenuhi kebutuhan hidup layak, seperti sandang, pangan dan papan belum lagi biaya pendidikan anaknya,” ungkap Willy.
Lebih lanjut, Willy mengungkapkan informasi yang beredar menyebutkan Depeda Sumut akan merekomendasikan kenaikan UMP 2027 menggunakan formula indeks tertentu dengan alfa 0,645.
Jika formula tersebut diterapkan, UMP Sumut 2027 diperkirakan menjadi Rp3.409.950 atau hanya bertambah Rp108.979 dibandingkan UMP 2026.
“Sangat miris, kami tegas perwakilan Depeda dari FSPMI Sumut dalam rapat itu menolak tandatangan, dan tetap meminta UMP Sumut dihitung harus berdasarkan Formula KHL Buruh Sumut,” tegas Willy.
Willy menambahkan, penetapan UMP Sumut 2027 dijadwalkan ditandatangani Gubernur Sumatera Utara paling lambat Sabtu, 21 November 2026. Karena itu, pihaknya berharap Bobby Nasution mengembalikan atau menolak rekomendasi Depeda yang dinilai belum memperhatikan kebutuhan hidup layak dan kondisi ekonomi kaum buruh.
FSPMI juga mengancam akan menggelar aksi penolakan apabila kenaikan UMP Sumut 2027 hanya ditetapkan sebesar 5,61 persen.
“Penetapan UMP Sumut selalu berpihak kepada pengusaha saja, semua perwakilan Depeda terlihat kompak memiskinkan kaum buruh, kami akan melawan, kami akan gelar aksi jika pak Boby meneken UMP murah tersebut,” pungkasnya. (R)





