SERGAI, Index Sumut – Wakil Bupati Serdang Bedagai (Sergai), H. Adlin Tambunan, menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD dalam menyusun peraturan daerah (Perda) yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat serta mendukung pembangunan daerah.
Penegasan tersebut disampaikan Adlin saat menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sergai dengan agenda penyampaian laporan hasil pengkajian Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) terhadap Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2026, sekaligus revisi hasil Rapat Badan Musyawarah (Banmus) terkait jadwal kegiatan DPRD Sergai.
Rapat paripurna berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sergai, Sei Rampah, Rabu (2/9/2026).
Dalam kesempatan itu, Adlin menyampaikan bahwa pembentukan Perda tidak sekadar menjadi bagian dari proses legislasi daerah, tetapi juga harus memiliki arah yang jelas dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta prioritas pembangunan Kabupaten Sergai.
“Pembentukan peraturan daerah harus senantiasa memperhatikan kebutuhan masyarakat, kepentingan pembangunan daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ujar Wabup Adlin.
Menurutnya, rapat paripurna tersebut menjadi salah satu bentuk sinergitas antara legislatif dan eksekutif dalam menjalankan fungsi pemerintahan daerah, khususnya terkait pembentukan regulasi dan penyusunan agenda kegiatan DPRD.
“Melalui pembahasan yang dilakukan secara bersama, kami berharap setiap program pembentukan peraturan daerah dapat memberikan landasan hukum yang jelas bagi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Sergai,” ucapnya.
Lebih lanjut, Adlin menjelaskan bahwa laporan hasil pengkajian Bapemperda DPRD terhadap perubahan Propemperda Tahun 2026 merupakan bagian dari proses penyusunan dan penyesuaian program pembentukan regulasi daerah.
Penyesuaian tersebut diperlukan agar program legislasi tetap sejalan dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan arah pembangunan daerah. Namun, setiap perubahan tetap harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Program pembentukan peraturan daerah pada prinsipnya disusun berdasarkan kebutuhan daerah dan ditetapkan melalui kesepakatan antara DPRD dan kepala daerah,” jelasnya.
Selain membahas perubahan Propemperda Tahun 2026, rapat paripurna juga mengagendakan revisi hasil Rapat Banmus mengenai jadwal kegiatan DPRD Kabupaten Sergai.
Pembahasan agenda tersebut diharapkan semakin memperkuat koordinasi dan komunikasi antara unsur legislatif dan eksekutif. Dengan demikian, berbagai agenda pemerintahan dan pembangunan daerah dapat berjalan lebih terarah, efektif, serta sesuai ketentuan.
Adlin kembali menekankan bahwa harmonisasi hubungan antara Pemkab dan DPRD merupakan salah satu unsur penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
Melalui koordinasi dan pembahasan bersama, setiap kebijakan maupun regulasi yang dihasilkan diharapkan tidak hanya memiliki landasan hukum yang kuat, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Sergai.
Rapat paripurna tersebut turut dihadiri Ketua DPRD Sergai Togar Situmorang beserta jajaran, Sekretaris Daerah Kabupaten Sergai Suwanto Nasution, S.Pd., M.M., para asisten, staf ahli bupati, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), para camat, serta tamu undangan lainnya. (R)





