SERDANG BEDAGAI, Index Sumut – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai) menggelar Rapat Paripurna dengan agenda Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD terhadap Nota Pengantar Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Rapat berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Sergai, Sei Rampah, Rabu siang (4/11/2026).

Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRD Sergai H. Muhammad Yunus Purba, S.P., didampingi Ketua DPRD Sergai Togar Situmorang serta Wakil Ketua DPRD Sergai James Hotlan Pangaribuan, S.E. dan H. Edi Resmanto, S.P.

Turut hadir Bupati Serdang Bedagai yang diwakili Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Suwanto Nasution, S.Pd., M.M., anggota DPRD Sergai, para asisten Setdakab, staf ahli bupati, Sekretaris DPRD, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), para camat, kepala bagian dan jajaran Sekretariat DPRD, kelompok pakar DPRD, staf ahli fraksi serta insan pers.

Rapat paripurna ini merupakan kelanjutan dari agenda sebelumnya, yakni penyampaian Nota Pengantar Ranperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Setelah nota pengantar disampaikan, DPRD Sergai melanjutkan tahapan pembahasan melalui penyampaian pandangan umum dari masing-masing fraksi.

Dalam agenda tersebut, setiap fraksi diberikan kesempatan untuk menyampaikan pandangan, tanggapan, masukan, serta catatan terhadap rancangan peraturan daerah yang diajukan oleh pemerintah daerah.

Penyampaian pandangan umum fraksi menjadi bagian penting dalam proses pembahasan Ranperda guna memberikan ruang bagi anggota legislatif untuk mencermati substansi regulasi serta berbagai aspek yang berkaitan dengan kepentingan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Adapun penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Sergai dilakukan oleh masing-masing juru bicara fraksi.

Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) disampaikan oleh Sumarno Sidabutar, sedangkan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) disampaikan oleh Rahmat Efendi. Selanjutnya, Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) turut menyampaikan pandangan umumnya dalam rapat paripurna tersebut.

Pembahasan Ranperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 2 Tahun 2018 mengenai Pengelolaan Barang Milik Daerah merupakan salah satu agenda legislasi yang berkaitan dengan tata kelola aset pemerintah daerah.

Barang milik daerah merupakan salah satu unsur penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan. Aset yang dimiliki pemerintah daerah harus dikelola secara tertib, efektif, efisien, transparan, dan bertanggung jawab agar dapat memberikan manfaat optimal bagi daerah maupun masyarakat.

Oleh karena itu, pembahasan perubahan regulasi ini diharapkan dapat menjadi momentum untuk mencermati kembali berbagai ketentuan mengenai pengelolaan barang milik daerah, sehingga pengelolaan aset pemerintah dapat berjalan semakin baik dan sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan.

Melalui pandangan umum yang disampaikan masing-masing fraksi, DPRD memiliki ruang untuk memberikan perhatian terhadap substansi Ranperda, sekaligus menyampaikan berbagai masukan yang nantinya menjadi bahan pembahasan bersama pemerintah daerah.

Proses ini juga merupakan wujud pelaksanaan fungsi legislasi DPRD dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai lembaga perwakilan rakyat. Setiap tahapan pembahasan peraturan daerah diharapkan dapat dilaksanakan secara cermat dengan memperhatikan aspek regulasi, kebutuhan pemerintahan, serta kepentingan masyarakat Kabupaten Serdang Bedagai.

Setelah penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi, tahapan selanjutnya akan dilanjutkan dengan agenda Jawaban Pemerintah Daerah atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD terhadap Ranperda dimaksud.

Dengan adanya proses penyampaian pandangan umum tersebut, diharapkan terbangun komunikasi dan sinergi yang baik antara DPRD dan pemerintah daerah dalam menghasilkan produk hukum daerah yang berkualitas, implementatif, serta mampu mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.

DPRD Sergai bersama pemerintah daerah diharapkan terus mengedepankan semangat kemitraan dan koordinasi dalam setiap proses pembentukan peraturan daerah, sehingga regulasi yang dihasilkan nantinya dapat memberikan kepastian hukum serta mendukung pengelolaan barang milik daerah secara tertib, optimal, dan akuntabel demi kemajuan Kabupaten Serdang Bedagai. (Tk)

Share: