SERDANG BEDAGAI, Index Sumut – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Serdang Bedagai menggelar rapat pembahasan Badan Anggaran (Banggar) terhadap Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) RAPBD Tahun Anggaran 2027 serta KUA-PPAS Perubahan APBD (PAPBD) Tahun Anggaran 2026,selasa (18/8/2026).
Dalam rapat tersebut, Suhar Endang Wibowo dari Fraksi Partai Demokrat bertindak sebagai juru bicara DPRD untuk menyampaikan pandangan dan pembahasan terkait dokumen kebijakan anggaran tersebut.
Pembahasan KUA-PPAS merupakan salah satu tahapan penting dalam proses perencanaan dan penganggaran daerah. Dokumen tersebut menjadi landasan dalam penyusunan Rancangan APBD, sekaligus menjadi pedoman untuk menentukan arah kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah berdasarkan prioritas pembangunan yang telah direncanakan.
Melalui pembahasan bersama Badan Anggaran, DPRD menjalankan fungsi anggaran dengan mencermati berbagai aspek dalam rancangan kebijakan pemerintah daerah. Hal ini mencakup kesesuaian program dengan kebutuhan masyarakat, kemampuan keuangan daerah, serta efektivitas alokasi anggaran untuk mendukung pelaksanaan pembangunan.
Juru bicara DPRD, Suhar Endang Wibowo dari Fraksi Partai Demokrat, menyampaikan pembahasan terkait KUA-PPAS RAPBD 2027 dan KUA-PPAS PAPBD 2026 sebagai bagian dari proses penyelarasan kebijakan anggaran antara pihak legislatif dan eksekutif.
Pembahasan terhadap RAPBD 2027 diarahkan untuk memastikan perencanaan anggaran tahun mendatang memiliki prioritas yang jelas dan memperhatikan kebutuhan pembangunan daerah. Sementara itu, pembahasan KUA-PPAS PAPBD 2026 menjadi bagian dari upaya menyesuaikan kebijakan anggaran dengan perkembangan pelaksanaan program dan kebutuhan daerah pada tahun berjalan.
DPRD berharap setiap kebijakan anggaran yang disusun dapat memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas. Dengan demikian, anggaran daerah tidak hanya menjadi dokumen perencanaan, tetapi juga instrumen untuk mendorong peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
Pembahasan Dilanjutkan dengan Pengembangan Ekonomi Kreatif
Setelah pembahasan terkait kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara, rapat dilanjutkan dengan agenda pembahasan mengenai pengembangan ekonomi kreatif.
Pengembangan ekonomi kreatif menjadi salah satu sektor yang perlu mendapat perhatian dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Sektor ini memiliki potensi untuk membuka peluang usaha, menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan daya saing produk lokal, serta memperluas kesempatan bagi masyarakat untuk mengembangkan kreativitas dan inovasi.
Kabupaten Serdang Bedagai memiliki berbagai potensi lokal yang dapat dikembangkan melalui sektor ekonomi kreatif, baik yang bersumber dari produk usaha mikro, kerajinan, kuliner, maupun potensi budaya dan kreativitas masyarakat.
Karena itu, diperlukan dukungan kebijakan dan kolaborasi lintas sektor agar pelaku ekonomi kreatif memperoleh ruang untuk berkembang. Dukungan tersebut dapat diwujudkan melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pendampingan usaha, promosi produk lokal, perluasan akses pemasaran, serta penguatan ekosistem usaha kreatif.
DPRD Sergai memandang bahwa pembahasan mengenai pengembangan ekonomi kreatif perlu menjadi bagian dari perhatian bersama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Potensi masyarakat dan pelaku usaha lokal diharapkan dapat terus dikembangkan sehingga mampu memberikan kontribusi terhadap perekonomian daerah.
Melalui rangkaian pembahasan tersebut, DPRD Kabupaten Serdang Bedagai terus menjalankan perannya dalam mengawal kebijakan anggaran dan mendorong program pembangunan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Sinergi antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai diharapkan mampu menghasilkan kebijakan yang tepat sasaran, memperkuat sektor-sektor potensial, serta mendukung percepatan pembangunan daerah demi mewujudkan Sergai Mantab (Maju, Tangguh, dan Berkelanjutan). (Tk)





