JAKARTA, Index Sumut – Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KBM) kian dipandang sebagai kekuatan baru dalam memperkuat struktur ekonomi nasional yang inklusif dan merata.
Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), M. Fanshurullah Asa, menegaskan pentingnya peran koperasi dalam menggerakkan ekonomi rakyat dari level terbawah.
Dalam pertemuan bersama Menteri Koperasi dan UKM RI, Budi Arie Setiadi, yang berlangsung di kantor Kementerian Koperasi pada 21 Mei 2025, Ifan – sapaan akrab Ketua KPPU – menyampaikan komitmen KPPU untuk mendampingi koperasi agar terhindar dari praktik usaha tidak sehat, sekaligus memastikan kemitraan yang adil dan setara.
Ifan menyoroti hambatan besar yang kerap dihadapi koperasi, terutama dominasi segelintir pelaku usaha besar di sektor strategis seperti pangan, energi, pertanian, dan ritel.
“Banyak koperasi kesulitan berkembang karena pasar sudah dikuasai pemain besar. Ini tantangan nyata yang harus kita jawab bersama,” ujarnya.
KPPU pun mengingatkan bahwa upaya penguatan koperasi sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, khususnya Pasal 50 huruf i, yang memberi ruang bagi koperasi selama berfokus pada kepentingan anggota. Sinergi antara kebijakan persaingan usaha dan program pemberdayaan koperasi dinilai penting demi menciptakan pasar yang adil dan sehat.
Menteri Koperasi, Budi Arie, menegaskan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menaruh perhatian besar terhadap peran koperasi dalam pembangunan ekonomi desa.
“Koperasi bukan sekadar badan usaha, tapi alat strategis pemerataan ekonomi. Dengan memperkuat koperasi, kita bisa memotong rantai distribusi panjang agar manfaatnya langsung dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Menjawab komitmen pemerintah, KPPU menyatakan siap menjadi mitra strategis koperasi dalam menghadapi tantangan zaman, baik di pasar konvensional maupun digital.
“Ini bukan sekadar soal keberpihakan, tapi tentang membangun daya saing dari bawah. Koperasi harus naik kelas, dan kami siap mendampingi,” tegas Ifan.
Ke depan, KPPU dan Kementerian Koperasi akan membentuk kerangka kerja sama konkret. Salah satu inisiatif awalnya adalah membentuk tim kerja bersama dan merancang proyek percontohan (pilot project) bagi KBM yang menerapkan prinsip persaingan sehat dan kemitraan berkeadilan.
Pertemuan ini turut dihadiri sejumlah pejabat KPPU, antara lain Anggota KPPU Budi Joyo Santoso, Plt. Sekretaris Jenderal KPPU Lukman Sungkar, dan Deputi Bidang Kajian dan Advokasi Taufik Ariyanto. (R)
