SERDANG BEDAGAI, Index Sumut – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai) menggelar Rapat Paripurna dengan sejumlah agenda penting di Ruang Rapat Paripurna DPRD Sergai, Kamis (29/10/2026). Rapat tersebut menjadi bagian dari pelaksanaan fungsi legislasi DPRD dalam mendorong pembentukan peraturan daerah yang sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kepentingan masyarakat.
Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRD Sergai H. Muhammad Yunus Purba, S.P., didampingi Ketua DPRD Sergai Togar Situmorang serta Wakil Ketua DPRD James Hotlan Pangaribuan, S.E., dan H. Edi Resmanto, S.P.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Bupati Serdang Bedagai yang diwakili Sekretaris Daerah Kabupaten Sergai Suwanto Nasution, S.Pd., M.M., anggota DPRD, Asisten Sekretariat Daerah Kabupaten, Staf Ahli Bupati, Sekretaris DPRD, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), para camat, kepala bagian dan jajaran Sekretariat DPRD, Kelompok Pakar DPRD, Staf Ahli Fraksi serta insan pers.
Rangkaian Rapat Paripurna diawali dengan penyampaian Laporan Hasil Kajian Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) terhadap Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2027 dan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
Laporan tersebut disampaikan oleh Ketua Bapemperda DPRD Kabupaten Sergai, M. Akbar Dev, S.T.
Penyampaian hasil kajian Bapemperda merupakan tahapan penting dalam proses perencanaan pembentukan produk hukum daerah. Melalui pembahasan tersebut, DPRD melakukan kajian terhadap kebutuhan pembentukan regulasi yang nantinya menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2027 menjadi instrumen perencanaan legislasi daerah untuk menentukan prioritas rancangan peraturan daerah yang akan dibahas dan ditetapkan sesuai dengan kebutuhan serta perkembangan Kabupaten Serdang Bedagai.
Keberadaan Propemperda sangat penting agar proses pembentukan peraturan daerah dapat berjalan secara terencana, terarah, dan memiliki landasan kebutuhan yang jelas. Dengan demikian, regulasi yang dihasilkan diharapkan mampu menjawab berbagai persoalan pemerintahan maupun kebutuhan masyarakat.
Selain membahas Propemperda Tahun 2027, rapat paripurna juga memberikan perhatian terhadap Ranperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
Pembahasan perubahan peraturan daerah tersebut memiliki arti penting dalam memperkuat tata kelola aset milik pemerintah daerah. Barang milik daerah merupakan salah satu sumber daya yang harus dikelola secara tertib, transparan, efektif, dan bertanggung jawab agar keberadaannya dapat memberikan manfaat maksimal bagi penyelenggaraan pemerintahan maupun pelayanan kepada masyarakat.
Pengelolaan barang milik daerah tidak hanya berkaitan dengan pencatatan aset, tetapi juga mencakup proses perencanaan kebutuhan, penggunaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengamanan, hingga pengawasan dan pengendalian aset daerah.
Oleh karena itu, penyempurnaan regulasi di bidang pengelolaan barang milik daerah diharapkan dapat memperkuat kepastian hukum serta mendorong pengelolaan aset pemerintah yang lebih profesional dan akuntabel.
Aset daerah yang dikelola dengan baik tentunya dapat mendukung kelancaran pelaksanaan program pemerintahan, meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran, serta mencegah potensi penyalahgunaan maupun ketidaktertiban administrasi.
Dalam proses pembentukan peraturan daerah, DPRD memiliki tanggung jawab memastikan setiap rancangan regulasi melalui tahapan kajian dan pembahasan yang matang. Hal tersebut penting agar produk hukum yang dihasilkan tidak hanya memenuhi aspek administratif, tetapi juga memiliki manfaat dan dapat diterapkan secara efektif.
Melalui fungsi legislasi, DPRD Sergai terus mendorong agar setiap regulasi daerah disusun dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat, perkembangan peraturan perundang-undangan, serta arah kebijakan pembangunan daerah.
Rapat paripurna juga menjadi ruang koordinasi antara lembaga legislatif dan eksekutif untuk menyamakan pandangan terhadap berbagai kebutuhan regulasi daerah. Sinergi kedua lembaga tersebut diperlukan agar proses pembentukan peraturan daerah dapat berjalan optimal dan menghasilkan kebijakan yang berkualitas.
Keterlibatan pemerintah daerah dalam pembahasan regulasi juga menjadi bagian penting untuk memastikan bahwa setiap rancangan peraturan dapat dilaksanakan sesuai dengan kewenangan, kemampuan daerah, serta kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan.
Melalui pembahasan Propemperda Tahun 2027, DPRD Sergai diharapkan dapat menyusun prioritas legislasi yang benar-benar dibutuhkan daerah. Sementara pembahasan perubahan Perda Nomor 2 Tahun 2018 diharapkan mampu memperkuat sistem pengelolaan barang milik daerah sehingga aset pemerintah dapat dimanfaatkan secara optimal dan memberikan nilai tambah bagi pembangunan.
Pelaksanaan rapat paripurna tersebut sekaligus menegaskan komitmen DPRD Kabupaten Serdang Bedagai dalam menjalankan fungsi kelembagaan, khususnya fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan.
DPRD sebagai lembaga perwakilan masyarakat memiliki peran strategis dalam mengawal kebijakan pemerintah daerah agar senantiasa berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta mengutamakan kepentingan masyarakat luas.
Dengan adanya pembahasan berbagai agenda penting tersebut, diharapkan hubungan kemitraan antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai semakin kuat dalam menghasilkan kebijakan yang terarah, transparan, dan bertanggung jawab.
Pada akhirnya, setiap produk hukum daerah yang dibentuk diharapkan tidak hanya menjadi landasan administratif penyelenggaraan pemerintahan, tetapi juga mampu mendukung percepatan pembangunan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendorong terwujudnya Kabupaten Serdang Bedagai yang Maju, Tangguh, dan Berkelanjutan (Mantab). (Tk)





