SERDANG BEDAGAI, Index Sumut – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai) menggelar Rapat Paripurna dengan sejumlah agenda penting, salah satunya Pengambilan Keputusan dan Penandatanganan Berita Acara Persetujuan Bersama terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Inisiatif DPRD tentang Perlindungan, Pemberdayaan dan Pembinaan Koperasi serta Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Kegiatan berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Sergai, Kamis (29/10/2026).

Rapat paripurna tersebut menjadi bagian dari pelaksanaan fungsi legislasi DPRD dalam mendorong lahirnya regulasi daerah yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat, khususnya dalam memberikan perlindungan dan memperkuat keberadaan koperasi serta pelaku usaha mikro, kecil dan menengah di Kabupaten Serdang Bedagai.

Pengambilan keputusan terhadap Ranperda inisiatif tersebut menjadi salah satu agenda penting dalam rangkaian rapat paripurna. Setelah melalui tahapan pembahasan, Ranperda tentang Perlindungan, Pemberdayaan dan Pembinaan Koperasi serta UMKM akhirnya memasuki tahapan persetujuan bersama yang ditandai dengan penandatanganan berita acara oleh pihak terkait.

Ranperda inisiatif DPRD ini memiliki arti strategis dalam mendorong penguatan ekonomi kerakyatan. Koperasi dan UMKM merupakan bagian penting dari struktur perekonomian daerah karena keberadaannya berkaitan langsung dengan aktivitas ekonomi masyarakat, penciptaan lapangan pekerjaan, serta peningkatan pendapatan keluarga.

Oleh sebab itu, diperlukan perhatian dan dukungan kebijakan dari pemerintah daerah agar koperasi dan pelaku UMKM memiliki kesempatan untuk berkembang, memperoleh pembinaan, serta mendapatkan perlindungan dalam menjalankan kegiatan usahanya.

Melalui regulasi tersebut, diharapkan pemerintah daerah nantinya memiliki landasan hukum yang lebih kuat dalam menyusun program pemberdayaan koperasi dan UMKM secara terarah, berkelanjutan, serta sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha di lapangan.

Ketua DPRD Sergai Togar Situmorang bersama jajaran pimpinan dan anggota DPRD menempatkan pembahasan Ranperda ini sebagai bagian dari upaya memperkuat peran lembaga legislatif dalam menghadirkan kebijakan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Perlindungan dan pemberdayaan koperasi serta UMKM dinilai penting mengingat masih terdapat berbagai tantangan yang dihadapi pelaku usaha, mulai dari keterbatasan akses permodalan, pemasaran produk, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengembangan usaha, hingga pemanfaatan teknologi dalam kegiatan ekonomi.

Dengan adanya regulasi daerah yang memberikan perhatian terhadap sektor tersebut, diharapkan berbagai program pembinaan dapat dilaksanakan secara lebih terstruktur dan mampu menjangkau pelaku usaha hingga tingkat desa dan kecamatan.

Selain itu, koperasi diharapkan semakin berkembang sebagai wadah ekonomi masyarakat yang berlandaskan semangat kebersamaan dan gotong royong. Sementara pelaku UMKM diharapkan mampu meningkatkan daya saing produk lokal serta memperluas jangkauan pemasaran, baik di tingkat daerah maupun luar daerah.

Dalam konteks pembangunan Kabupaten Serdang Bedagai, penguatan koperasi dan UMKM juga menjadi salah satu langkah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat yang lebih merata. Sebab, sektor usaha kecil dan menengah memiliki potensi besar dalam menggerakkan perekonomian daerah serta membuka peluang usaha bagi masyarakat.

Pendapat Akhir Pemerintah Daerah

Setelah agenda Pengambilan Keputusan dan Penandatanganan Berita Acara Persetujuan Bersama terhadap Ranperda Inisiatif DPRD tersebut, rapat paripurna dilanjutkan dengan agenda terakhir, yakni Penyampaian Pendapat Akhir Pemerintah Daerah yang disampaikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.

Penyampaian pendapat akhir pemerintah daerah merupakan bagian dari rangkaian pembahasan Ranperda sekaligus menjadi ruang penyampaian sikap dan pandangan pemerintah daerah terhadap rancangan peraturan yang telah dibahas bersama DPRD.

Melalui tahapan ini, hubungan kemitraan antara lembaga legislatif dan eksekutif terus diperkuat dalam rangka menghasilkan produk hukum daerah yang sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan serta kepentingan masyarakat.

DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat memiliki tanggung jawab untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat melalui pembentukan regulasi yang memberikan kepastian hukum dan manfaat nyata. Sementara pemerintah daerah memiliki peran dalam menindaklanjuti kebijakan tersebut melalui pelaksanaan program dan kegiatan sesuai kewenangan serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dorong Penguatan Ekonomi Kerakyatan

Lahirnya Ranperda inisiatif tentang Perlindungan, Pemberdayaan dan Pembinaan Koperasi serta UMKM diharapkan menjadi langkah penting dalam memperkuat fondasi ekonomi kerakyatan di Kabupaten Serdang Bedagai.

Keberadaan regulasi ini nantinya diharapkan dapat mendorong terciptanya ekosistem usaha yang lebih kondusif, memberikan kesempatan bagi pelaku UMKM untuk berkembang, serta meningkatkan kapasitas koperasi agar mampu menjadi salah satu penggerak ekonomi masyarakat.

Dukungan pemerintah daerah melalui pembinaan, pendampingan, peningkatan keterampilan, fasilitasi pemasaran, serta penguatan kelembagaan koperasi dan UMKM juga menjadi aspek penting yang perlu diperhatikan dalam implementasinya.

Dengan demikian, kebijakan yang dihasilkan tidak hanya berhenti pada pembentukan regulasi, tetapi juga harus diwujudkan melalui langkah-langkah nyata yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Melalui pelaksanaan rapat paripurna ini, DPRD Sergai kembali menegaskan peran kelembagaannya dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat melalui fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.

Diharapkan sinergi antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai terus terjalin dengan baik dalam menghasilkan berbagai kebijakan yang mendukung pembangunan daerah, memperkuat perekonomian masyarakat, serta meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan.

Semangat kolaborasi tersebut sejalan dengan upaya mewujudkan Kabupaten Serdang Bedagai yang Maju, Tangguh, dan Berkelanjutan (Mantab), dengan menempatkan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat sebagai salah satu prioritas utama pembangunan. (Tk)

Share: