SERDANG BEDAGAI, Index Sumut – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai) menggelar Rapat Paripurna dengan sejumlah agenda penting yang berkaitan dengan pembahasan kebijakan daerah, khususnya dalam upaya memastikan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Kegiatan berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Sergai, Kamis (29/10/2026).
Rapat paripurna tersebut menjadi bagian dari pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dalam menjalankan peran sebagai lembaga perwakilan rakyat, terutama dalam mencermati berbagai kebijakan pemerintah daerah agar setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan benar-benar berorientasi pada kebutuhan serta kepentingan masyarakat.
Pembahasan kebijakan dalam rapat tersebut diarahkan pada pentingnya menghadirkan penyelenggaraan pemerintahan yang responsif, efektif, transparan, dan mampu memberikan pelayanan secara optimal kepada seluruh lapisan masyarakat.
Pelayanan publik merupakan salah satu aspek mendasar dalam penyelenggaraan pemerintahan. Masyarakat membutuhkan pelayanan yang mudah diakses, cepat, tepat, adil, serta memberikan kepastian dalam setiap urusan administrasi maupun pelayanan lainnya.
Oleh karena itu, berbagai kebijakan yang dirumuskan pemerintah daerah perlu mendapatkan perhatian dan pengawasan bersama agar pelaksanaannya tidak hanya berorientasi pada pemenuhan target administrasi, tetapi juga memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Anggota DPRD Sergai dari Fraksi PDI Perjuangan, Darma Sutra, menyampaikan bahwa setiap kebijakan yang dibahas dan ditetapkan oleh pemerintah daerah harus senantiasa menempatkan kepentingan masyarakat sebagai prioritas utama.
Menurutnya, keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan tidak hanya diukur dari banyaknya program yang dilaksanakan, tetapi juga dari sejauh mana program tersebut mampu menjawab persoalan dan memenuhi kebutuhan masyarakat.
“Pada prinsipnya, setiap kebijakan pemerintah daerah harus bermuara pada kepentingan masyarakat. Kita ingin kebijakan yang dihasilkan benar-benar memberikan manfaat, terutama dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Jangan sampai program hanya berjalan secara administratif, tetapi masyarakat tidak merasakan dampak dan manfaatnya secara langsung,” ungkap Darma Sutra.
Ia menambahkan, DPRD memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap kebijakan pemerintah daerah disusun dengan mempertimbangkan kondisi riil di tengah masyarakat. Aspirasi yang disampaikan masyarakat harus menjadi salah satu dasar dalam menentukan arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah.
Menurutnya, komunikasi antara pemerintah daerah, DPRD, dan masyarakat perlu terus diperkuat agar berbagai persoalan yang muncul di lapangan dapat diketahui dan dicarikan solusi secara bersama-sama.
“Jangan sampai ada kebijakan yang dibuat tanpa melihat kondisi masyarakat di lapangan. Kita harus mendengarkan aspirasi masyarakat, memahami kebutuhan mereka, kemudian memastikan pemerintah daerah hadir memberikan solusi melalui program dan kebijakan yang tepat sasaran,” tegasnya.
Darma Sutra juga menekankan pentingnya pemerataan kualitas pelayanan di seluruh wilayah Kabupaten Serdang Bedagai. Menurutnya, masyarakat yang berada di wilayah perkotaan maupun pedesaan harus mendapatkan kesempatan dan akses pelayanan yang sama.
Pelayanan di bidang kesehatan, pendidikan, administrasi kependudukan, infrastruktur, serta sektor-sektor lainnya harus terus menjadi perhatian pemerintah daerah. Hal ini penting agar masyarakat dapat merasakan kehadiran pemerintah secara langsung melalui pelayanan yang berkualitas.
Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa peningkatan pelayanan publik juga harus didukung oleh kesiapan aparatur pemerintah dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Aparatur dituntut bekerja secara profesional, disiplin, responsif, serta memiliki komitmen untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
“Pelayanan kepada masyarakat merupakan tanggung jawab pemerintah. Karena itu, aparatur harus memiliki semangat pengabdian, bekerja secara profesional, dan tidak mempersulit masyarakat dalam mendapatkan hak-hak pelayanannya. Pemerintah harus hadir sebagai pemberi solusi bagi masyarakat,” tambahnya.
Sebagai anggota DPRD dari Fraksi PDI Perjuangan, Darma Sutra menegaskan bahwa pihaknya akan terus mendorong kebijakan yang berpihak kepada kepentingan rakyat. Fungsi pengawasan DPRD juga perlu dijalankan secara optimal untuk memastikan setiap program pemerintah daerah dilaksanakan sesuai perencanaan dan ketentuan yang berlaku.
Ia berharap hasil pembahasan dalam rapat paripurna tersebut dapat menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi antara lembaga legislatif dan eksekutif dalam mewujudkan pemerintahan daerah yang lebih baik.
Menurutnya, hubungan kemitraan antara DPRD dan pemerintah daerah harus dibangun melalui komunikasi yang konstruktif. Perbedaan pandangan dalam pembahasan kebijakan hendaknya menjadi ruang untuk menghasilkan keputusan yang lebih matang dan mengutamakan kepentingan masyarakat.
Rapat Paripurna DPRD Sergai ini sekaligus menjadi wujud pelaksanaan fungsi kelembagaan DPRD dalam mengawal penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.
Melalui pembahasan berbagai kebijakan tersebut, diharapkan pemerintah daerah semakin memperhatikan kebutuhan masyarakat dalam menentukan prioritas program pembangunan maupun penyelenggaraan pelayanan publik.
Pada akhirnya, tujuan utama dari setiap kebijakan daerah adalah menghadirkan pemerintahan yang mampu memberikan pelayanan terbaik, meningkatkan kesejahteraan, serta menciptakan pemerataan pembangunan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Serdang Bedagai.
Semangat kolaborasi antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai diharapkan terus terjaga demi mewujudkan Sergai yang Maju, Tangguh, dan Berkelanjutan (Mantab). (Tk)





