SERDANG BEDAGAI, Index Sumut – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Serdang Bedagai, Togar Situmorang, bersama Wakil Ketua DPRD H. Edi Resmanto, S.P., mengikuti kegiatan Workshop Integritas Aparatur dengan tema “Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Akuntabel melalui Pemahaman Hukum dan Integritas Aparatur Pemerintah” yang berlangsung di Aula Sultan Serdang, Kompleks Kantor Bupati Serdang Bedagai, Selasa (3/11/2026).
Kegiatan tersebut menghadirkan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sumatera Utara, Mubibuddin, sebagai narasumber utama. Workshop ini menjadi salah satu upaya memperkuat pemahaman hukum sekaligus membangun kesadaran integritas bagi seluruh aparatur pemerintahan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.
Kehadiran Ketua DPRD Togar Situmorang bersama Wakil Ketua Edi Resmanto menunjukkan dukungan lembaga legislatif terhadap upaya membangun tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, transparan, dan bertanggung jawab di Kabupaten Serdang Bedagai.
Workshop integritas aparatur ini dinilai memiliki arti penting mengingat penyelenggaraan pemerintahan tidak hanya dituntut mampu melaksanakan program pembangunan, tetapi juga harus menjunjung tinggi prinsip kepatuhan terhadap hukum, profesionalisme, keterbukaan, serta akuntabilitas dalam setiap pengambilan kebijakan.
Dalam pemaparannya, Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Mubibuddin, memberikan pemahaman mengenai pentingnya aspek hukum dan integritas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Aparatur pemerintah dituntut memahami ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar setiap pelaksanaan tugas dan penggunaan kewenangan dapat dilakukan secara tepat dan dapat dipertanggungjawabkan.
Pemahaman hukum menjadi salah satu landasan penting untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan tugas pemerintahan. Selain itu, integritas pribadi juga menjadi faktor utama dalam membangun budaya kerja yang jujur, disiplin, profesional, serta mengutamakan kepentingan masyarakat.
Melalui kegiatan tersebut, para peserta diharapkan tidak hanya memperoleh pemahaman mengenai aspek hukum secara teoritis, tetapi juga mampu menerapkannya dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, baik dalam proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan program, pengadaan barang dan jasa, maupun pelayanan publik.
Ketua DPRD Sergai, Togar Situmorang, memandang bahwa integritas merupakan nilai mendasar yang harus dimiliki setiap penyelenggara pemerintahan. Menurutnya, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah harus dibangun melalui pelaksanaan tugas yang jujur, terbuka, serta sesuai dengan aturan hukum.
Ia menegaskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan yang bersih tidak dapat diwujudkan hanya melalui regulasi, tetapi juga membutuhkan komitmen dan kesadaran dari setiap individu yang diberikan amanah untuk menjalankan roda pemerintahan.
“Integritas harus menjadi landasan utama dalam menjalankan setiap tugas dan tanggung jawab. Kita ingin seluruh aparatur pemerintahan bekerja sesuai aturan, menjunjung tinggi kejujuran, serta mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi maupun golongan,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Togar menyampaikan bahwa DPRD sebagai lembaga legislatif juga memiliki tanggung jawab dalam mendukung terciptanya pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Hal tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan terhadap jalannya penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Menurutnya, hubungan kemitraan antara DPRD dan pemerintah daerah harus senantiasa dibangun berdasarkan prinsip profesionalisme, keterbukaan, serta kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Melalui kegiatan seperti ini, kita berharap pemahaman seluruh aparatur terhadap hukum semakin meningkat. Dengan demikian, setiap kebijakan dan program yang dilaksanakan dapat berjalan sesuai ketentuan serta memberikan manfaat bagi masyarakat,” tambahnya.
Senada dengan hal tersebut, Wakil Ketua DPRD Sergai, H. Edi Resmanto, S.P., juga menilai bahwa kegiatan workshop integritas aparatur merupakan momentum penting untuk memperkuat komitmen bersama dalam membangun pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab.
Ia berharap materi dan pemahaman yang disampaikan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dapat menjadi bekal bagi seluruh peserta dalam melaksanakan tugas pemerintahan secara lebih cermat, profesional, dan berlandaskan hukum.
Menurutnya, pemahaman terhadap aturan harus berjalan beriringan dengan sikap integritas. Dengan begitu, aparatur tidak hanya memahami apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, tetapi juga memiliki kesadaran moral untuk menjalankan amanah secara benar.
Workshop ini juga menjadi ruang komunikasi dan pembelajaran antara unsur pemerintah daerah, lembaga legislatif, serta aparat penegak hukum dalam membangun kesamaan pemahaman mengenai pentingnya pencegahan penyimpangan dan penguatan tata kelola pemerintahan.
Sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, dan aparat penegak hukum diharapkan mampu menciptakan lingkungan pemerintahan yang menjunjung tinggi supremasi hukum serta mengedepankan prinsip pencegahan dalam setiap pelaksanaan kegiatan pemerintahan.
Pada akhirnya, pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel bukan hanya menjadi tanggung jawab satu lembaga, melainkan merupakan tanggung jawab bersama seluruh unsur penyelenggara pemerintahan.
Melalui workshop ini, diharapkan komitmen integritas semakin tertanam dalam budaya kerja aparatur Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai. Dengan pemahaman hukum yang baik, sikap profesional, dan tanggung jawab yang kuat, setiap penyelenggara pemerintahan diharapkan mampu memberikan pelayanan terbaik serta menjaga kepercayaan masyarakat.
Kegiatan ini sekaligus menjadi bagian dari upaya bersama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance, guna mendukung pembangunan Kabupaten Serdang Bedagai yang Maju, Tangguh, dan Berkelanjutan (Mantab). (Tk)





