SERDANG BEDAGAI, Index Sumut – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai) menggelar Rapat Paripurna dengan agenda Persetujuan Bersama terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027 serta Penyampaian Nota Pengantar Ranperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Kegiatan berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Sergai, Sei Rampah, Rabu pagi (4/11/2026).

Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Sergai Togar Situmorang, didampingi Wakil Ketua DPRD James Hotlan Pangaribuan, S.E., dan H. Edi Resmanto, S.P. Turut hadir Bupati Serdang Bedagai H. Darma Wijaya, anggota DPRD, Sekretaris Daerah, para asisten Setdakab, staf ahli bupati, Sekretaris DPRD, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), para camat, kepala bagian dan jajaran Sekretariat DPRD, kelompok pakar DPRD, staf ahli fraksi serta insan pers.

Rangkaian rapat paripurna diawali dengan penyampaian Laporan Hasil Pembahasan Badan Anggaran (Banggar) terhadap Ranperda tentang RAPBD Kabupaten Serdang Bedagai Tahun Anggaran 2027 yang disampaikan oleh Anggota Badan Anggaran DPRD Sergai, Khaidir, S.E.

Penyampaian laporan tersebut merupakan bagian dari tahapan penting dalam proses pembahasan anggaran daerah, setelah melalui pembahasan antara Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Dalam laporannya, Badan Anggaran menyampaikan hasil pembahasan terhadap rancangan anggaran yang nantinya menjadi pedoman pemerintah daerah dalam melaksanakan berbagai program pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2027.

Setelah penyampaian laporan Badan Anggaran, rapat dilanjutkan dengan agenda Persetujuan Bersama terhadap Ranperda RAPBD Tahun Anggaran 2027, yang kemudian ditandai dengan penandatanganan Berita Acara Persetujuan Bersama antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai.

Persetujuan bersama ini menjadi tahapan penting dalam proses penganggaran daerah. Sebab, APBD merupakan instrumen utama pemerintah daerah dalam menentukan arah kebijakan pembangunan, mengalokasikan sumber daya keuangan, serta membiayai berbagai program prioritas yang berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Bupati Serdang Bedagai H. Darma Wijaya dalam kesempatan tersebut menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD dalam memastikan kebijakan anggaran yang disusun dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Persetujuan bersama terhadap RAPBD ini merupakan bagian dari komitmen kita dalam melanjutkan pembangunan Kabupaten Serdang Bedagai. Tentunya, setiap program dan kegiatan yang direncanakan harus benar-benar memperhatikan kebutuhan masyarakat serta diarahkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat,” ungkapnya.

Ia juga berharap seluruh perangkat daerah dapat melaksanakan program yang telah direncanakan secara optimal, dengan tetap mengedepankan prinsip efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran.

“Anggaran yang telah direncanakan harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Kita ingin setiap rupiah yang dibelanjakan pemerintah daerah benar-benar memberikan dampak positif dan manfaat bagi masyarakat,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Sergai Togar Situmorang menyampaikan bahwa persetujuan bersama terhadap RAPBD merupakan hasil dari proses pembahasan dan komunikasi antara pihak legislatif dan eksekutif.

Menurutnya, DPRD melalui fungsi anggaran memiliki tanggung jawab untuk mencermati rencana pendapatan dan belanja daerah agar penggunaannya dapat mendukung kebutuhan pembangunan serta kepentingan masyarakat secara luas.

“Persetujuan bersama ini merupakan bentuk sinergi dan tanggung jawab kita bersama dalam menentukan arah pembangunan daerah. DPRD tentu berharap agar seluruh program yang telah direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik, tepat sasaran, serta mengutamakan kepentingan masyarakat,” ujarnya.

Ia juga menegaskan bahwa DPRD akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan APBD agar setiap program pemerintah daerah dapat berjalan sesuai perencanaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Setelah agenda persetujuan bersama RAPBD Tahun Anggaran 2027, rapat paripurna kemudian dilanjutkan dengan Penyampaian Nota Pengantar Ranperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Ranperda tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam memperkuat landasan hukum dan tata kelola pengelolaan aset milik daerah agar semakin tertib, efektif, transparan, dan akuntabel.

Pengelolaan barang milik daerah menjadi salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Aset daerah yang dimiliki pemerintah harus dikelola secara profesional, mulai dari perencanaan kebutuhan, penggunaan, pemanfaatan, pemeliharaan hingga pengamanan dan penatausahaan.

Dengan pengelolaan yang baik, keberadaan aset daerah diharapkan dapat memberikan kontribusi optimal dalam mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan, serta pelayanan kepada masyarakat.

Bupati Darma Wijaya menyampaikan bahwa pembaruan regulasi pengelolaan barang milik daerah perlu dilakukan agar tata kelola aset pemerintah semakin baik dan mampu menyesuaikan dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan.

“Pengelolaan barang milik daerah merupakan bagian penting dari tata kelola pemerintahan. Kita ingin seluruh aset yang dimiliki daerah dapat dikelola dengan tertib, dimanfaatkan secara optimal, serta memiliki administrasi dan pertanggungjawaban yang jelas,” tuturnya.

Penyampaian Nota Pengantar Ranperda ini selanjutnya akan menjadi bahan pembahasan bersama DPRD Sergai sesuai dengan mekanisme dan tahapan pembentukan peraturan daerah.

Melalui rapat paripurna tersebut, hubungan kemitraan antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai diharapkan semakin kuat, khususnya dalam merumuskan kebijakan anggaran dan regulasi yang mendukung kemajuan daerah.

Persetujuan bersama RAPBD Tahun Anggaran 2027 sekaligus menjadi wujud komitmen bersama untuk menjaga kesinambungan pembangunan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendorong pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Kabupaten Serdang Bedagai.

Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai bersama DPRD juga diharapkan terus mengedepankan koordinasi, keterbukaan, dan tanggung jawab dalam setiap proses penyelenggaraan pemerintahan.

Dengan demikian, berbagai kebijakan yang ditetapkan tidak hanya menjadi dokumen administratif, tetapi benar-benar dapat diwujudkan melalui program kerja yang memberikan manfaat dan dampak positif bagi masyarakat, sejalan dengan visi Kabupaten Serdang Bedagai yang Maju, Tangguh, dan Berkelanjutan (Mantab). (Tk)

Share: