SERDANG BEDAGAI, Index Sumut – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai) menggelar Rapat Paripurna dengan agenda Persetujuan Bersama terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 sekaligus Penyampaian Nota Pengantar Ranperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Rapat berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Sergai, Rabu pagi (4/11/2026).

Rapat paripurna tersebut menjadi salah satu tahapan penting dalam proses penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam pembahasan dan penetapan arah kebijakan anggaran serta penguatan regulasi yang berkaitan dengan pengelolaan aset milik pemerintah daerah.

Rangkaian rapat paripurna diawali dengan penyampaian Laporan Hasil Pembahasan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sergai terhadap Ranperda tentang APBD Tahun Anggaran 2027. Laporan tersebut disampaikan oleh anggota Badan Anggaran sebagai bentuk penyampaian hasil pembahasan yang telah dilaksanakan terhadap rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Penyampaian laporan Badan Anggaran merupakan bagian penting dalam proses pembahasan APBD, mengingat dokumen anggaran tersebut menjadi landasan bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan berbagai program dan kegiatan pembangunan selama satu tahun anggaran mendatang.

Melalui pembahasan tersebut, DPRD menjalankan fungsi anggaran dengan mencermati berbagai aspek yang berkaitan dengan perencanaan pendapatan daerah, alokasi belanja, serta pembiayaan daerah agar kebijakan anggaran dapat disusun sesuai dengan kebutuhan dan prioritas pembangunan Kabupaten Serdang Bedagai.

Setelah penyampaian laporan hasil pembahasan Badan Anggaran, rapat dilanjutkan dengan agenda Persetujuan Bersama terhadap Ranperda tentang APBD Kabupaten Serdang Bedagai Tahun Anggaran 2027.

Persetujuan bersama ini menjadi tahapan penting dalam proses pembentukan APBD, sekaligus mencerminkan adanya kesepahaman antara pihak legislatif dan eksekutif dalam menetapkan arah kebijakan keuangan daerah untuk tahun anggaran mendatang.

Sebagai tindak lanjut dari persetujuan tersebut, kegiatan dilanjutkan dengan penandatanganan Berita Acara Persetujuan Bersama terhadap Ranperda tentang APBD Tahun Anggaran 2027.

Penandatanganan berita acara tersebut menjadi bagian dari proses administrasi dan mekanisme kelembagaan dalam pembahasan rancangan peraturan daerah, sekaligus menandai telah dilaksanakannya tahapan persetujuan bersama antara DPRD dan pemerintah daerah.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, APBD memiliki peran strategis sebagai instrumen kebijakan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan, penyelenggaraan pelayanan publik, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Oleh karena itu, penyusunan APBD harus memperhatikan berbagai kebutuhan daerah dengan tetap mengedepankan prinsip efektivitas, efisiensi, transparansi, akuntabilitas, serta kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan.

Selanjutnya, rapat paripurna dilanjutkan dengan agenda Penyampaian Nota Pengantar Ranperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Ranperda tersebut berkaitan dengan penguatan regulasi mengenai tata kelola barang milik daerah yang merupakan salah satu unsur penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Serdang Bedagai.

Pengelolaan barang milik daerah membutuhkan sistem administrasi dan tata kelola yang tertib agar setiap aset pemerintah dapat dimanfaatkan secara optimal, dipelihara dengan baik, serta dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Melalui perubahan terhadap Perda Nomor 2 Tahun 2018 tersebut, pemerintah daerah mengajukan pembaruan regulasi yang selanjutnya akan menjadi bahan pembahasan bersama DPRD Sergai sesuai dengan mekanisme pembentukan peraturan daerah.

Agenda kemudian dilanjutkan dengan penyampaian Pendapat Akhir Pemerintah Daerah yang disampaikan oleh Bupati Serdang Bedagai.

Penyampaian pendapat akhir pemerintah daerah menjadi bagian dari rangkaian pembahasan dalam rapat paripurna tersebut, khususnya berkaitan dengan agenda persetujuan bersama Ranperda APBD Tahun Anggaran 2027 dan proses penyampaian nota pengantar perubahan regulasi pengelolaan barang milik daerah.

Melalui pelaksanaan rapat paripurna ini, DPRD Sergai bersama pemerintah daerah terus menjalankan mekanisme kemitraan kelembagaan dalam penyelenggaraan pemerintahan, terutama dalam menentukan kebijakan anggaran dan membahas regulasi yang dibutuhkan daerah.

Sinergi antara legislatif dan eksekutif diharapkan dapat terus terjaga sehingga setiap kebijakan yang dihasilkan mampu menjawab kebutuhan pembangunan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Dengan disetujuinya Ranperda APBD Tahun Anggaran 2027 secara bersama, diharapkan pelaksanaan program pembangunan Kabupaten Serdang Bedagai ke depan dapat berjalan lebih terarah, terencana, dan berkesinambungan.

Sementara itu, penyampaian Nota Pengantar Ranperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 2 Tahun 2018 menjadi langkah awal untuk memasuki tahapan pembahasan lebih lanjut bersama DPRD, guna mewujudkan pengelolaan barang milik daerah yang semakin tertib, efektif, transparan, dan akuntabel.

Seluruh rangkaian agenda tersebut merupakan bagian dari komitmen DPRD dan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai dalam memperkuat tata kelola pemerintahan serta mendukung terwujudnya Kabupaten Serdang Bedagai yang Maju, Tangguh, dan Berkelanjutan (Mantab). (Tk)

Share: